Tuesday, April 24Kita mulai dari sini...

Yang Sana Mau Ke Sana, Yang Sini Mau Ke Sini

Penulis: Jacky Jamrewav

 

Kondisi dan arah perjalanan Bangsa Indonesia di abad 21 ini, semakin hari semakin tak menentu dan terkesan tak memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka dengan perjuangan yang panjang serta pengorbanan yang besar oleh para Pahlawan. Maka alangkah sangat berdosa dan tak tau diri, apabila kita (generasi bangsa) hari ini, tak mampu berterima kasih dan bersyukur atas kemerdekaan yang diwariskan oleh para pendiri bangsa kepada kita.

Oleh sebab itu maka sebagai keharusan sejarah, kita wajib memberih ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada para pendahulu (Pahlawan). Dimana ungkapan itu sejatinya tak hanya ada lewat pemujaan nama-nama dan gambar yang selalu diumbar dalam ruang-ruang ceremony prosedural belaka tanpa merasuk pada substansi cita-cita dan perjuangan para founding father yang termaktub dalam preambule (pembukaan) UUD beserta batang tubuh (pasal-pasal).

Situasi dan ketidakjelasan arah perjalanan bangsa hari-hari ini, diakibatkan karena sikap keegoisan para kaum elit (eksekutif dan legislatif) yang terkesan tak tau diri dan lupa akan sejarah perjuangan bangsa. Kondisi ini dapat tergambar jelas dimana antar satu lembaga negara dengan lembaga yang lain sering tak sejalan dan cenderung berlawanan terkait kebijakan ataupun interpretasi terhadap sebuah persoalan.

Entah tak sejalan atau sikap berlawanan itu, diantara sesama eksekutif maupun antar eksekutif dan legislatif bahkan yudikatif. Seperti, misalnya tak searah atau berbeda pandangan antar sesama eksekutif (Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian) terkait impor 500.000 ton beras dari Vietnam yang menuai banyak kecaman. Walaupun pada akhirnya keduanya sepakat bahwa kebijakan tersebut untuk menjaga pasokan dan mengantisipasi kelangkaan. Padahal disisih lain pemerintah melalui kementerian pertanian telah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada beras di negeri ini dan pada saat yang sama juga, petani kita sedang berada dalam masa-masa menjelang panen.

Ataupun kekisruhan lain yang dapat kita lihat ialah, polemik terkait Perppu No. 2 Tahun 2017 (Perppu Ormas) tempo hari yang sebenarnya masih menyisahkan konflik yang terpendam akibat arogansi eksekutif serta phobia berlebihan terhadap ormas-ormas. Bahkan parodi yang lagi ditampilkan hari-hari ini oleh legislatif dan eksekutif dan menjadi perdebatan yang simpang siur diruang-ruang publik yakni terkait revisi UU MD3 yang telah menjadi UU No. 2 Tahun 2018. Dimana polemik tersebut masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) dan kondisi-kondisi tersebut semakin menjelaskan bahwa perseteruhan-perseteruhan yang terjadi terus menunjukan bahwa negara hari ini berjalan tanpa ada patokan atau arah yang jelas.

Sehingga masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri dan menginterpretasi sebuah hal sesuka hati tanpa ada satu pedoman yang jelas sebagai patokan bersama dalam membangun Bangsa. Padahal kita punya dasar negara yang sah dan kokoh yakni Pancasila yang bisa dijadikan sebagai penuntun serta konstitusi (UUD) yang terdiri dari preambule (pembukaan) dan batang tubuh (pasal-pasal) sebagai hukum dasar serta patokan kita dalam berbangsa dan bernegara.

Maka pertanyaan yang muncul adalah apa yang salah dengan Bangsa ini, sehingga terkesan bahwa perjalanann bangsa dan negara saat ini seakan tak memiliki arah dan tujuan yang jelas. Sedangkan kita memiliki dasar negara yakni Pancasila sebagai penuntun dan Konstitusi (UUD) sebagai hukum dasar kita dalam berbangsa dan bernegara.

Namun mengapa negara melalui lembaga-lembaganya (eksekutif, legislatif dan yudikatif) terkesan berjalan seperti tak ada pedoman yang jelas sehingga “yang sana mau kesana dan yang sini mau kesini”. Sehingga negara lewat lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi dan perannya terlihat tak sinergi untuk mencapai cita-cita kemerdekaan yang termaktub dalam preambule UUD yakni negara wajib “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Apakah? Natur Bangsa kita hari ini, ingin menunjukan bahwa keblingernya era reformasi ialah mengganti UUD 1945 Asli dengan UUD Amandemen (UUD 2002) sebagai konstitusi Negara, tanpa sebuah kajian yang mendasar serta persetujuan dari rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Pemberlakuan UUD Amandemen (UUD 2002) merupakan sebuah kekeliruhan dan kesalahan yang fatal bagi perjalanan Bangsa Indonesia. Dimana proses pembangunan bangsa dan negara yang dijalankan oleh para penyelenggara negara (baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif) tanpa memiliki haluan yang jelas. Sebab Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 (asli) sebagai konstitusi terdahulu tidak terdapat lagi dalam batang tubuh UUD Amandemen (UUD 2002) sebagai konstitusi yang berlaku hari ini.

Mungkin ketiadaan GBHN dalam konstitusi yang berlaku hari ini merupakan salah satu pemicu utama para penyelenggara negara kehilangan arah dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga yang tergambar bahwa “yang sana mau kesana dan yang sini mau kesini”.

Lalu bagaimana tatanan masyarakat yang sejaterah, adil dan makmur dapat terwujud, kalau para elit hanya mempertontonkan parodi yang berujung duka. Sebelum rakyat makin sengsara dan negara semakin tak berdaulat, akibat bangsa dibawah kearah yang lebih liberal kapitalistik. Maka kembalilah kita kepada Amanat Penderitaan Rakyat yang termanifestasi di dalam preambule dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45 Asli).

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: