Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra “Kembali ke UUD 45 Asli”

Jakarta, peristiwa 1998 dianggap sebuah titik balik dari akan majunya bangsa Indonesia. Menggulingkan orde baru dengan orde reformasi yang mengusung sebuah keadilan dan demokrasi yang pro rakyat.

Namun ironisnya era reformasi kini tak memberikan nilai keadilan dan kesejahteraan sosial apapun. Hal ini salah satu dampak negatif yang cukup jelas dengan adanya amandemen UUD 1945.

Seperti dalam wawancara dari kedaipena.com (15/09/2016), menurut Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung,  anggota DPR Komisi I dari Fraksi Gerindra, menegaskan bahwa dampak negatif dari amandemen UUD 1945 pasca reformasi. Sehingga mengembalikan UUD 1945 yang asli harus segera dilakukan.

“Di DPR sendiri tidak sedikit yang memperjuangkan ke arah itu, namun masih kalah suara”, pungkasnya.

Amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat. Munculnya kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang, sehingga mengganggu keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengakibatkan muncul konflik yang berkepanjangan di banyak daerah, Lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap sektor-sektor strategis di daerah, telah membuat negara kesatuan ini semakin berjalan ke arah sistem semi federal

Selain itu, pernyataan dari Asril Hamzah sejalan dengan mantan pengurus besar PBNU,  KH.Sahal Machfud (Alm), dampak negatif dari amandemen pasca reformasi salah satunya yaitu sistem pemilihan langsung presiden dan kepala daerah melalui Pemilukada tanpa melalui persiapan matang yang menimbulkan konflik horizontal. Sahal mengatakan sistem ini berimplikasi pada penggunaan politik uang yang sangat meracuni moralitas bangsa.

 

(Noviq Widyantoro)

Leave a Reply

%d bloggers like this: