Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

WACANA AMANDEMEN UUD 1945 KE- 5? PEMERINTAH SALAH KAPRAH!

Jakarta, DPD RI melakukan sebuah kejutan, mereka mengajukan 10 pokok perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.  Hal itu dipaparkan dalam rapat membahas rencana amendemen ke lima UUD 1945 yang diikuti Ketua Fraksi MPR dari PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Wakil Ketua Fraksi Hanura MPR.

Seperti yang dilansir dari liputan6.com Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah mengatakan, 10 usulan itu perlu dibahas lebih lanjut. Setelah diputuskan pasal-pasal apa saja yang akan diamandemen atau apakah usulan tersebut terakomodir, baru kemudian diumumkan ke masyarakat.

Melihat dari pergerakan yang dilakukan oleh DPD RI, sangat bertolak belakang dengan nilai Pancasila yang sesungguhnya. UUD 1945 asli termasuk salah satu konstitusi progressif di dunia. Di dalamnya terdapat semangat anti-kolonialisme dan pro-kesejahteraan sosial. Pasca reformasi, seiring dengan menguatnya angin liberalisme, UUD 1945 asli mengalami empat kali amandemen.

Membuat amandemen baru bukanlah sebuah solusi, pemerintah harus lebih berkaca dari UUD 1945 asli, yang menjadikan kita negara sesuai jalur lagi. Amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan empat kali menjadikan kita negara dengan pondasi yang salah kaprah. Alih-alih mengikut semangat reformasi, amandemen justru menjadi “kuda tunggangan” agenda neo-kolonialisme.

Apakah layak UUD 1945 mengalami amandemen untuk kelima kalinya? Jawaban yang seharusnya tidak perlu dijelaskan secara panjang lebar. Mengalami amandemen saja sudah sebuah kesalahan, apalagi merubah untuk kelima kalinya. UUD 1945 asli sesungguhnya sudahlah sangat bisa menyesuaikan zaman. Pemerintah harus mulai mempraktekan UUD 1945 asli agar masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari pondasi asli negara ini.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: