Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

UUD 1945 Sudah Final dan Merupakan Sistem Khilafah Terbaik di Dunia

Oleh:

Syarifuddin Simbolon, S.H. (Advokat)

Syarifuddin Simbolon, S.H (paling kanan gambar)

Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 bukan untuk mengubah UUD 1945 melainkan mengubah UUD (Undang-undang Dasar) yang ditetapkan MPR disebut Pasal 3 UUD 1945. Undang-undang Dasar 1945 termasuk golongan Hukum Tata Negara (Staatrechts) bukan Hukum Tata Pemerintah (Administratieverechts, Goverment Law).

UUD disebut pada Pasal 3 UUD 1945 yang ditetapkan oleh MPR itulah yang akan mengatur atau pedoman atau yang harus dituruti oleh Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan disebut pada Pasal 4  UUD 1945.

Tulisan ini sekaligus menanggapi pertanyaan  Prof.Fahmi Amhar yang mempertanyakan apakah UUD 1945 sudah final? Jika final, mengapa ada ketentuan Pasal 37 dalam tulisannya MENANTANG IDE KHILAFAH yang beredar di Media Sosial.

Sekali lagi, Pasal 37 UUD 1945 bukan ketentuan untuk mengubah UUD 1945 melainkan mengubah UUD yg ditetapkan oleh MPR disebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 UUD 1945.

Tentang khilafah.

Apakah yang dimaksud dengan khilafah?

Jika yg dimaksud dengan khilafah merupakan suatu penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA maka UUD 1945 merupakan khilafah terbaik di dunia.

UUD  1945 dengan tegas menentukan susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada  KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDO NESIA, KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN, serta dengan mewujudkan KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.(Alinea Ke4 UUD 1945)

Kemudian pada Batang Tubuh UUD 1945 ditegaskan; “Negara berdasarkan  atas KE-TUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 29 ayat 1)

Pada bagian mana UUD 1945 yang tidak sesuai dengan Hukum atau ketentuan ALLAH baik yang tertulis dalam Alkitab (Bibel dan Injil maupun Al Qur’an)?

Tentang perintah ALLAH  menegakkan KEBENARAN dan berbuat ADIL juga dimuat dlm UUD 1945? UUD 1945 menentukan negara berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) bukan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (Hukum dasar) bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Adakah prinsip Negara berdasar atas Hukum dan sistem konstitusi yang dianut UUD 1945 bertentangan dengan ketentuan ALLAH?

Atau adakah SUNNATULLAH yang lebih baik dan benar daripada ketentuan mengikuti, menegakkan atau melakukan sesuatu dengan berdasar atas HUKUM?

Atau adakah sunnah lain yang lebih tinggi daripada SUNNATULLAH?

Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah (negeri) Indonesia, mencerdaskan  kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum. Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945. Keadilan dalam segala aspek kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Kelima PANCA SILA).

Bumi air dan kekayaan alam  alam yang terkandung didalamnya bukan dikuasai konglomerat atau pejabat juga bukan untuk kemakmuran konglomerat dan pejabat melainkan dikuasai negara untuk kemakmuran seluruh Rakyat.

Sekali lagi, bumi air dan kekayaan alam Indonesia dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh Rakyat Indonesia bukan untuk kemakmuran konglomerat atau pejabat.

UUD 1945 menentukan perlindungan bagi segenap Bangsa Indonesia. Oleh karena itu SEORANGPUN Bangsa Indonesia tidak dibenarkan tidak dalam perlindungan. Satu orang pun harus dilindungi. Satu orang pun Bangsa Indonesia tidak dibenarkan dalam keadaan tidak dilindungi atau dibiarkan dalam keadaan tidak dilindungi.

Keadilan bagi seluruh Rakyat Indonesia bukan sebagian. Oleh karena itu, keadilan dalam segala aspek kehidupan (pendidikan, kesehatan, ekonomi dll aspek kehidupan – keadilan sosial) untuk seluruh Rakyat, bukan sebagian, segolongan, juga sekelompok melainkan seluruh.

Adakah UUD/Konstitusi sistim khilafah di dunia yang menentukan  kesatuan dan persatuan, JAMAAH  yang lebih komplit daripada  UUD 1945.

Demikianpun tentang mengambil keputusan UUD 1945 juga mengikuti perintah ALLAH yakni bermusyawarah bukan diktator mayoritas juga bukan tirani minoritas, bukan adu banyak-banyakan juga bukan adu kuat-kuatan.

Musyawarah dimaksud pada UUD 1945 juga sangat jelas yakni MUSYAWARAH YG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN bukan musyawarah mufakat (Perhatikan selengkapnya Sila Ke-4 yang manunggal pada Panca Sila)

Adakah konstitusi  sistim khilafah di dunia yang menentukan musyawarah yang lebih jelas dan tegas daripada musyawarah disebut dan dimaksud UUD 1945?

Silahkan para Profesor Hukum tata Negara dan Ahli Hukum Syariat Islam mempelajari dan memahami musyawarah dimaksud dalam Panca Sila.

Sila keempat Panca Sila itu dengan tegas menentukan ;
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarakatan/perwakilan.”

Sila keempat itu dengan tegas menentukan bahwa dalam segala aktifitas yang berkaitan dengan rakyat (Kerakyatan) dipimpin oleh HIKMAT KEBIJAKSANAAN baik dalam musyawarah maupun perwakilan. Para profesor terlebih profesor ilmu Hukum lebih mengerti maksud;  “Kerakyatan yang DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Yang pernah kami dengar dan baca, HIKMAT KEBIJAKSANAAN itu berkaitan dengan wisdom, kebenaran yang sangat mendalam. Dipelosok desa, kampung didaerah pegunungan pernah saya dengar menyebut bahwa orang-orang berhikmat itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Gusti ALLAH, “Sinisihan Wahyu”.

Hikmat kebijaksanaan itulah yang memimpin Rakyat Indonesia dalam melaksanakan  aktifitasnya sebagai Rakyat,  akan tetapi tidak terbatas pada MUSYAWARAH.

Oleh karena itu, musyawarah Rakyat Indonesia BUKAN musyawarah mufakat melainkan MUSYAWARAH YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN.

Musyawarah mufakat boleh dan dimungkinkan salah karena ada juga musyawarah mufakat jahat atau persekongkolan jahat sehingga terjadi “korupsi beramai-ramai”. Akan tetapi musyawarah yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan tidak membenarkan persekongkolan jahat karena HIKMAT mengandung KEBENARAN YG MENDALAM yang juga mengandung nilai atau Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Panca Sila.

Sekali lagi semoga para profesor ahli Hukum mau mengerti dan mengakui kebenaran yang terkandung dalam UUD 1945.

Sangat disayangkan jika Prof.Mahfud belum menyadari bahwa UUD yg digunakan saat ini (sejak 1999 UUD Amanademen pertama hingga amandemen keempat) bukan lagi UUD 1945 melainkan lebih tepat disebut UUD 1999, UUD 2000, UUD 2001 dan UUD 2002. Ada empat UUD.

Aneh bin ajaib jika tidak dapat menyebutnya TIDAK LOGIS suatu UUD ditetapkan pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 disebut dan diberi nama UUD 1945. Mungkin gagal faham formula legal draftnya. Entahlah……

Juga sangat disayangkan apabila Prof.Mahfud tidak mengetahui bahwa MPR tidak berwenang mengubah UUD 1945 yang mengakibatkan secara juridis formal UUD amandemen/perubahan itu TIDAK SAH dan BATAL.

Juga sangat disayangkan apabila Prof.Mahfud dll  profesor, doktor, ahli hukum tata negara tidak mengetahui bahwa UUD amandemen/perubahan memuat materi yang inkonsisten dan inkoheren, bertentangan dengan Hukum yg secara juridis materil  mengakibatkan UUD 1945 Amandemen/Perubaham 1 s/d 4 itu TIDAK SAH dan BATAL.

Demikian sekilas semoga Prof.Fahmi Amhar dan Prof.Mahfud maklum dan tidak larut dalam polemik panjang dengan khilafah juga tidak mempertentangkan UUD 1945 dengan khilafah.

Jika ada yang ahli tentang khilafah silahkan dibuat konsep riilnya lalu kita uji dengan UUD 1945 tgl.18.8.1945 jo.5.7.1959.

Atau silahkan buat dan dirikan negara sendiri diluar wilayah Hukum NKRI. Jika hasilnya baik dan benar, maka  tidak tertutup kemungkinan  pada suatu saat NKRI akan mengikuti sistem khilafah anda.

Mari SEGERAKAN Kembali Ke UUD 1945.

Leave a Reply

%d bloggers like this: