Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Urgensi Kembali ke UUD’45 Asli

Oleh: Ilham Oetomo, Mahasiswa Sastra Belanda UI

Menurut sebuah lembaga donor internasional, Fund For Peace, Indonesia menempati urutan ke 64 negara gagal di dunia. Negara yang menempati posisi puncak sebagai negara gagal adalah Somalia (Fund For Peace, Index; 2011). Fund For Peace, membuat index kegagalan negara melalaui penelitian dan survey yang melibatkan 177 negara di dunia. Memang peringkat Indonesia masih lebih baik dibanding Timor Leste, Papua nugini, dll. Namun kedudukan Indonesia masih dibawah beberapa Negara ASEAN seperti Malaysia (115), Thailand (71) dll. Kenapa bisa? Toh sumber daya alam Indonesia sangat melimpah di segala sektor? Hal ini karena minimnya peran pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengintervensi kebijakan pasar komoditasnya. Berbeda dengan Malaysia yang selalu melalukan intervensi dalam kebijakan pasar komoditasnya, Indonesia lebih menganut pasar liberal dewasa ini. Oleh karena itu, kondisi Indonesia menjadi lebih tidak stabil ketimbang Malaysia. Lalu kalau kuasa pemerintah dalam komoditi ini sangat kecil, siapakah yang menguasai dan menikmati SDA Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini tampaknya sudah menjadi rahasia umum.

Bukankah kita sudah merdeka? Amerika ikut terlibat pada Konferensi Meja Bundar 1949. Pada konferensi itu, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia tetapi pengakuan itu disertai dengan tiga syarat ekonomi.

Pertama, Indonesia harus tetap mempertahankan keberadaan perusahaan asing di Indonesia. Sebagian perusahaan itu berasal dari Amerika, di antaranya adalah perusahaan minyak.

Kedua, Indonesia harus mengakui IMF. Sementara itu , Amerika merupakan pemegang saham terbesar di IMF.

Ketiga, Indonesia harus bersedia menerima warisan utang dari Hindia Belanda. Dan kita tahu juga waktu itu pihak Belanda berutang ke Amerika Serikat.

Inilah awal terjadinya transisi penguasaan Indonesia dari pihak Belanda ke pihak Amerika hingga saat ini. Bung Karno sempat ingin menasionalisasi beberapa perusahaan namun usahanya berbalik menjadi kudeta yang disinyalir terdapat campur tangan Amerika didalamnya. (William Blum, America’s Deadliest Export).

Berdasarkan data Institute for Global Justice mengungkap bahwa berbagai sektor ekonomi strategis Indonesia dikuasai asing, seperti pertambangan 85 persen, otomotif 99 persen, perkebunan 60 persen, telekomunikasi 70 persen, jasa 70 persen, tanah 93 persen, dan minyak dan gas (migas) 88 persen (Republika, 11/12/1015). Sektor minyak contohnya, perusahaan-perusahaan asing seperti Chevron, Conoco Philips, Medco Energy, British Petroleum, Caltex, Exxon dan lain-lain menguasai ladang-ladang minyak dan gas Indonesia. Di sektor lain juga demikian. Sektor tambang banyak dikuasi asing seperti tambang emas 95 persen (Freeport dan Newmont) dan batubara 75 persen. Kebanyakan komoditi Indonesia sudah dikuasai dikelola dan dimiliki oleh asing. Ini terjadi karena berubahnya Dasar Negara Indonesia atau UUD 1945 asli menjadi UUD 2002 (UUD NRI 1945). Hal ini juga terbukti melibatkan Amerika sebagai pemodal amandemen tersebut. Juga diperparah dengan munculnya banyak UU yang tidak selaras dengan Pancasila dan UUD45 Asli. Juga UU pesanan Amerika kepada DPR yang semakin berpihak pada investor asing dibanding Rakyat Indonesia Sendiri. Padahal Anggota DPR seharusnya adalah wakil wakil rakyat yang mewakili kepentingan rakyat di pemerintahan. Amandemen 1998-2002 telah menyebabkan adanya liberalisasi dalam kehidupan berbangsa kita.  Alhasil DPR sekarang malah diisi oleh perwakilan perwakilan boneka. Mereka malah lebih memihak kepada investor asing diabanding rakyat Indonesia. Tahu kan hubungan persahabatan Donald Trump dan Setya Novanto ketua DPR RI?

48914-meme-setya-novanto750xauto-miris-ketua-dpr-ri-jadi-bahan-guyonan-situs-humor-dunia-150907f

Tetapi kita tidak bisa terus menerus menyalahkan Amerika ataupun negara manapun yang terus ikut mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Berhubung pelaku-pelaku amandemen tersebut adalah orang bangsa kita sendiri, yang kecintaan akan tanah airnya sangat mudah dijual demi kepentingan sendiri.

 

Lalu bagaimana solusi konkret dalam memecahkan kondisi yang sudah terjadi selama 18 tahun ini? Pendidikan adalah kunci sukses dari majunya sebuah negara. Dalam pembukaan UUD45 pun dijelaskan bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ maka seharusnya negara juga bisa turut menyokong kemajuan pendidikan di Indonesia hingga ke tingkat tertinggi. Tetapi ketika pendidikan menjadi sentral pembangunan bangsa, kembali lagi amandemen UUD45 semakin menjauhkan dari cita-cita UUD45 yang asli. Peran pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa semakin diperlemah oleh liberalisasi di semua bidang. Contohnya pada Mei 2005, Indonesia sebagai anggota WTO terpaksa harus menandatangani General Agreement on Trade Service (GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya. Dengan adanya privatisasi pendidikan tinggi, universitas diberi otonomi penuh untuk mengelola sumber dayanya sendiri, seiring intervensi pemerintah yang semakin minim. Kondisi ini menyebaban pada keharusan universitas untuk mengelola pendanaannya sendiri. Di Indonesia, paling tidak, harapannya adalah porsi ketergantungan universitas pada anggaran pemerintah menjadi lebih berkurang. Tetapi kenyataanya yang terjadi muncul universitas-universitas yang semakin berorientasi kepada uang dibanding dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu semua juga adalah dampak dari amandemen UUD45 yang terjadi pada tahun 1998-2002 itu, yang telah menjauhkan bangsa dari cita-cita kita sendiri. Liberalisasi telah merusak jati diri dan sistem pengelolaan bangsa yang harusnya berfokus pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita Harus Kembali

Setidaknya dengan kembali kepada sistem UUD45 Asli, Indonesia akan kembali kepada track yang telah di cita-citakan oleh para pendiri bangsa. Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan menjadi budak asing di negeri sendiri. Bangsa Indonesia harus menyiapkan generasi penerus. Agar kita mampu untuk mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia secara mandiri. Atau kita akan tergusur arus globalisasi dan menjadi Negara gagal seperti Somalia. Bukankah ini sebuah pengkhianatan terhadap bangsa sendiri? Mereka telah susah payah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Jangan lupakan cita-cita bangsa Indonesia itu!

 

Amandemen terhadap UUD45 (tahun 1998-2002) telah merusak jati diri bangsa dan menjauhkan kita dari Pancasila.

 

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” – Bung Karno

Leave a Reply

%d bloggers like this: