Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Umat Beragama, Golongan Masyarakat, TNI, POLRI: Saatnya Selesaikan Perpecahan

Oleh: Dr. H. Catur Wardhana S.H., M.A

Masyarakat di tanah air kita tercinta Indonesia disinyalir sedang mengalami tingkat sensitifitas yang sangat tinggi. Ini tidak terlepas dari kondisi politik nasional yang semakin keruh. Masyarakat serasa terombang-ambing oleh berbagai macam pemberitaan yang berujunng pada ‘stres masal’. Antar kelompok masyarakat kini mudah sekali tersulut emosinya. Tidak hanya itu, elit-elit politik pun demikian, saling menyerang dan menyimpan berbagai strategi untuk saling menjatuhkan. Dari hal ini, lagi-lagi masyarakat menjadi korban kepentingan.

Situasi politik mendekati Pilkada serentak pun tidak kurang memberikan suatu tekanan ‘stres masal’ ini. Produksi berbagai propaganda untuk menyakinkan masyarakat memilih kubu-kubu politik semakin masif. Tak jarang propaganda politiknya bukan bersifat edukatif tapi provokatif. Lagi-lagi masyarakat menjadi korban benturan kubu politik.

Hal ini tentu saja menjadikan iklim bermasyarakat yang tidak sehat. Kita dijauhkan dari upaya ‘gotong royong’. Kita dijauhkan dari sebuah sinergi antar elemen masyarakat untuk membangun Indonesia kedepan sesuai cita-cita kemerdekaan.

Di sisi lainnya, gejolak massa akan terjadi lagi di pertengahan Februari ini. Ummat Islam geram akan sikap rezim yang memperkeruh suasana. Ummat Islam yang tergabung dalam Aksi Bela Islam melihat aparat penegak hukum yang lagi-lagi tidak menunjukan integritas dan profesionalitas semakin membuat frustasi masyarakat.

Tentu segala macam bentuk ‘stres masal’  ini tidak dapat dibiarkan berlarut begitu saja.

Perlu Adanya Mufakat Kebangsaan

Jika dibiarkan berkobar terus kondisi panas seperti ini maka pihak-pihak yang menginginkan kehancuran bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI semakin menemukan titik cerah. Tetapi ini tidak mungkin dibiarkan.

Sebagai anak bangsa yang sudah berjanji menjaga bangsa Indonesia untuk tetap utuh, menjaga cita-cita Bangsa Indonesia dalam Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 adalah sebuah harga mati. Sayangnya rel bangsa Indonesia ini telah bergeser jauh dari yang semestinya. UUD  18 Agustus 1945 tidak dijalankan secara konsisten dan konsekuen sejak kelahirannya. Ditambah amandemen terhadap UUD 1945 tahun 1998-2002 oleh para penghianat bangsa, yang prosesnya pun cacat hukum, telah menjauhkan dari cita-cita kemerdekaan kita sebagai satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia.

Maka jalan satu-satunya untuk membenahi segala kegaduhan yang sudah mendekati titik puncak ini adalah bersatunya semua elemen bangsa Indonesia. Perlu adanya sebuah wadah mufakat bersama untuk mengembalikan rel perjuangan bangsa Indonesia yaitu UUD 18 Agustus 1945.

Karena semakin jauh kita dari UUD 1945, berbagai kepentingan asing dan penghianat bangsa semakin mudah terealisasi untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perlu diingatkan kembali UUD 18 Agustus 1945 sebagai mufakat pandangan hidup dan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diperjuangan secara konsisten dan konsekuen.

Dengan mengumpulkan elemen bangsa yang tentunya terdiri dari berbagi macam golongan, instrumen rakyat seperti TNI dan POLRI, pemuka-pemuka agama, pemudi-pemuda, utusan daerah, perwakilan fraksi-fraksi partai politik yang ada, diharapkan ada sebuah gotong royong kembali untuk sama-sama dengan segala kerendahan hati dan tekad ber-Pancasila, untuk kemudian mengakhiri segala ketegangan ini yang telah banyak mengorbankan tali persaudaraan kita sebagai saudara sebangsa. Elemen-elemen bangsa yang tentunya harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ini harus segera mengembalikan UUD  18 Agustus 1945 sebagai landasan berbangsa dan bernegara Indonesia yang telah lama dikubur oleh para penghianat bangsa.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: