Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

TNI dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan (II)

  1. Sejengkal tanah pun, bangun sesuatu di atasnya!
    Tanah air kita negeri kepulauan. Banyak titik-titik terluar wilayah kita berupa pulau-pulau kecil dan sangat kecil, dari ukuran sekian hektar sampai yang hanya beberapa meter persegi saja. Namun demikian, seberapa pun luasnya, hendaknya dibangunlah sesuatu bangunan yang berfungsi militer di atasnya. Pangkalan, bila luasnya beberapa hektar. Pos penjagaan, bila hanya beberapa ratus meter persegi. Mercu suar jika lebih kecil lagi, antena radio aerial, tiang lampu sekalipun. Apapun bentuknya, tunjukkan kehadiran kita di sana, dan sering-sering memeriksa bangunan-bangunan ini. Jadikanlah pulau-pulau kecil ini sebagai checkpoints dalam suatu sistem patroli perbatasan yang dikendalikan oleh jejaring (network) pangkalan-pangkalan di perbatasan tadi.
  2. Pemutakhiran berkala peta perbatasan
    Pemotretan udara, pencitraan satelit, survei dan pemetaan laut sampai CCTV, semua dapat digunakan untuk mendapatkan peta perbatasan yang akurat dan selalu mutakhir, kemudian mengawasinya secara langsung di lapangan untuk memastikan secara de facto apakah kondisinya masih seperti yang tergambar di peta atau tidak. Dalam kondisinya kini, hal ini serasa mimpi di siang bolong. Akan tetapi, jika mimpi mengenai jejaring pangkalan militer di perbatasan itu benar-benar terwujud, pemutakhiran berkala dengan dukungan teknologi informasi untuk menghasilkan peta de jure, didukung dengan pengawasan di lapangan secara de facto akan menjadi suatu rutinitas yang berdampak pada efektifnya kedaulatan negara di wilayah-wilayah perbatasan itu.
  3. Menggairahkan perekonomian pangkalan
    Jika keberadaan pangkalan saja belum cukup untuk menggairahkan perekonomian setempat—mungkin karena perbatasannya terlalu liar dan terpencil, maka sudah saatnya TNI mengerjakan sedikit urusan di luar kemiliteran, dengan satu tujuan: menggairahkan perekonomian di sekitar pangkalan. Kemiskinan merupakan lahan ideal bagi disemainya keresahan bahkan kerusuhan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang bergairah bagaimanapun merupakan unsur penting dalam menciptakan keamanan yang kondusif. Caranya banyak tersedia sekarang, antara lain skema-skema kemitraan pemerintah dan swasta. (public-private partnership) Dimulai dari yang sangat sederhana, misalnya, otoritas pangkalan mungkin memfasilitasi waralaba minimarket untuk memenuhi kebutuhan prajurit dan keluarganya, yang akhirnya juga melibatkan warga sekitar pangkalan.

***

Sebagai catatan penutup, patutlah kiranya ditekankan di sini bahwa pemerintah Indonesia harus sungguh-sungguh berniat dan bertekad bulat untuk menegakkan kedaulatan negaranya, karena hanya dengan inilah wilayah perbatasan dapat membaik kondisinya. Nyatanya, antara perbaikan kondisi berbagai segi kehidupan di perbatasan dan tegaknya kedaulatan negara berbanding lurus. Perbaikan kondisi kehidupan pada gilirannya juga akan menegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Pemerintah, dalam pada itu, harus berani—didukung oleh perhitungan yang cermat, tentunya—menyisihkan anggaran publik dan kemudian melakukan investasi di perbatasan. TNI siap mengawal investasi itu, karena kepentingan TNI hanya satu dan selalu hanya satu itu: Tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia!

Leave a Reply

%d bloggers like this: