Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

Tentara Harus Berpolitik!

Kamis, 5 Oktober, Tentara Nasional Indonesia merayakan HUT yang ke-72. Di tengah dinamika situasi bangsa saat ini, sudah sepatutnya kita bangga atas kehadiran para kstaria, para patriot yang berasal dari Rakyat itu. Karena sejatinya  memang tentara Indonesia adalah tentara Rakyat. Sehingga kepentingan kedaulatan rakyat adalah tugas pokok utamanya.

Sayangnya ditengah kisruh kepentingan para penguasa, tudingan-tudingan miring terus dilayangkan pada TNI kita. Banyak yang berpendapat bahwa aktiftas Panglima TNI saat ini, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, melakukan ‘politik praktis’. Padahal dengan tegas Panglima mengatakan bahwa yang dilakukannya semata-mata bentuk politik negara.

Disampakan Presiden Joko Widodo dalam acara HUT TNI ke-72 kemarin bahwa “TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. TNI mesti menjamin netralitas di era demokrasi dan menjamin keutuhan serta persatuan negara. TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit”.

Apa yang disampaikan Pak Jokowi tentu hal yang benar. Namun arahnya juga harus kita perjelas yaitu apa maksud ‘politik praktis’ yang sering diungkapkan. Bila politik praktis diartikan sebagai politik kepentingan partai-partai, maka pernyataan tadi 100% harus kita amin-kan. Karena memang sejalan dengan apa yang diamanatkan Jenderal Besar Sudirman.

“Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga.”  (Jogjakarta, 5 Oktober 1949). Dengan demikian bahwa TNI justru tidak boleh dibutakan dari politik dan harus dilindungi dari kepentingan-kepentingan penguasa dan partai politik.

Namun sungguh  aneh, dilihat secara konteks tudingan dari banyak pihak yang mengungkapkan istilah ‘politik praktis’ pada TNI pun memiliki arah lain. Seolah TNI dikaitkan dengan manuver politik menentang penguasa. Padahal aktivitas Panglima TNI dalam serangkaian kegiatannya dengan masyarakat tidak ada satu indikasi pun bahwa TNI kontra terhadap penguasa. Justru TNI melaksanakan tugasnya sebagai tentara rakyat yang harus dekat dengan rakyat. TNI tetap pada koridornya untuk menjaga stabilitas nasional.

Yang dilakukan Jenderal Gatot justru seperti yang dia ungkapkan mengenai posisi TNI dalam ‘politik negara’. Artinya, perlu ditekankan kembali bahwa TNI pun tidak boleh buta politik, karena justru kalau TNI buta politik maka akan banyak kepentingan partai dan penguasa meracuni jati diri TNI. Sehingga jika kita cermat, yang terjadi sebetulnya justru pernyataan dan sikap atas tudingan-tudingan pada TNI yang malahan bernuasa ‘politis’.

Mari kita ingat kembali pesan berikutnya dari Jenderal Besar Sudirman yang sangat kita hormati. Beliau mengatakan bahwa “ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan parjurit yang mudah dibelokkan haluannya, kita masuk dalam tentara, karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.”

Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini, lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh.” (Jogjakarta, 12 Nopember 1945)

Artinya tidak mungkin tentara kita tidak berpolitik dan dibutakan dari politik. Karena kewajiban menjaga kedaulatan rakyat sudah termasuk dalam pengertian terminologi ‘politik praktis’ dalam arti yang luas. Sehingga sudah jelas menempatkan bahwa TNI haruslah berpolitik. Berpolitik untuk terdepan menjaga rakyat. Berpolitik untuk mengayomi rakyat dikala rakyat dijepit kesusahan dan dizalimi penguasa. Sehingga yang ada sekarang bahwa terminologi ‘politik praktis’ pun justru dipelintir oleh kepentingan kekuasaan untuk mengkerdilkan jati diri tentara yang sesungguhnya.

Ketika Rakyat tidak punya tempat lagi untuk mengadu kepada wakil-wakil rakyatnya yang cenderung berpolitik praksis atas nama kepentingan partai, ketika negara justru rusak oleh para elit haus kuasa, TNI lah tempat rakyat bernaung.

Tak bosan mengingatkan lagi, Jenderal Besar Sudirman tegas mengamanatkan “tentara bukan merupakan suatu golongan diluar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri diatas masyarakat, tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu”.

Kewajiban tertentu itu ialah bersama rakyat terus mengawal apakah negara ini sudah menjalankan UUD 1945 sebagai rel berbangsa dan bernegara ataukah justru semakin menjauh. Jika semakin menjauh, semakin dirusak oleh elit penguasa, tentu tentara sebagai patriot bangsa harus terdepan melindungi kepentingan rakyat, bukan penguasa.

(Tim Redaksi)

Leave a Reply

%d bloggers like this: