Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Swasembada Pangan Tinggal Angan

Permasalahan agraria semakin mengiris hati rakyat. Pemerintah yang tengah sibuk dengan pembangunan infrastruktur menggandeng pihak swasta hingga ke negeri Cina. Proyek-proyek ini kemudian berujung pada sengketa lahan. Selama masa pemerintahan Jokowi-JK, setidaknya ada sepuluh konflik lahan yang terjadi karena proyek infrastruktur.

Yang terbaru dan ramai menjadi perbincangan adalah konflik yang terjadi di daerah Sukamulya, Majalengka, Jawa Barat, yang melibatkan kekerasan dari aparat kepolisian. Apa yang terjadi di Sukamulya bukanlah satu-satunya konflik agraria yang disebabkan oleh proyek pembangunan infrastruktur. Sejak 2013, pembangunan infrastruktur kerap jadi biang kerok konflik lahan. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 105 konflik agraria yang disebabkan proyek infrastruktur. Tahun 2014, angkanya melonjak dua kali lipat lebih, menyentuh 215.

Peneliti Senior Prakarasa, Setyo Budiantoro, mengatakan bahwa sektor pertanian yang tak menjanjikan menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dibenahi. Kebanyakan orang tua yang berprofesi petani kini tak mau anaknya punya pekerjaan yang sama. Ketika petani menjual lahannya untuk kepentingan industri, ujar Budiantoro, akan ada pula perubahan sosial dan ekonomi kawasan tersebut. Perubahan itu salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja yang berasal dari luar daerah tersebut.

Sangat berbahaya jika lahan-lahan perhatian justru malah habis oleh sebuah pembangunan infrastuktur. Padahal negara ini membutuhkan kemandirian pangan. Sehingga konfilk lahan akan semakin terus terjadi jika pemerintah tidak segera membenahi tata aturan pemerintahan terutama pandangan dalam UUD  1945 Amandemen, BAB XIV tentang Perekonomial Nasional dan Kesejahteraan Sosial,  yang isinya sangat tidak pro terhadap kepentingan rakyat dan menghasilkan aturan perundang-undangan yang mempertajam konglomerasi di kalangan pemegang modal besar. Ketergantungan akan suntikan dana asing yang kebijakannya tidak menguntungkan Indonesia, menghasilkan perbudakan dalam wajah baru. Ini jelas suatu penghinaan terhadap kedaulatan rakyat.

Menurut Setyo, Harus ada penyiapan tenaga kerja lokal untuk pemerataan. Ketika investor datang untuk membangun kawasan industri, ada perubahan sosial,” kata Budiantoro di Jakarta, Kamis (1/9).

Dengan demikian, ketika lahan pertanian rakyat justru dimonopoli oleh kepentingan investasi asing akan berujung pada tak lagi menjanjikannya sektor pertanian bagi warga desa, maka akan menjadi faktor pendorong masyarakat untuk pergi ke kota. Oleh karena itu diperlukan pemberian insentif bagi mereka yang bertahan di sektor pertanian.

Pertanyaan bagi pemerintah yang sering muncul adalah jika lahan pertanian semakin sempit, lalu rakyat mau makan apa? Apa rakyat tidak diijinkan untuk merasakan kenikmatan dari hasil tanah ibu pertiwi? Jika lahan pertanian terus menjadi beton, swasembada pangan hanya tinggal menjadi angan.

(Fazrin Abdillah)

Leave a Reply

%d bloggers like this: