Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Sudah Diingatkan, Bagaimana Sikap PDIP?

Seperti apa yang dilansir antaranews.com  (16/9/2009), tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara mengusulkan, agar MPR periode 2009-2014 mengagendakan sidang memberlakukan kembali UUD 1945 sesuai naskah asli sebelum diamendemen, agar Indonesia tidak menjurus ke arah demokrasi dan ekonomi liberal.

Batubara yang juga anggota Kelompok Penekan dan didampingi angota lainnya, seperti H Amin Arjoso dan M Saleh Khalid, di Jakarta, Rabu (16/9/2009) menegaskan bahwa amendemen UUD 1945 yang sudah berlangsung empat kali sejak 1999-2002 oleh MPR dinilai telah membawa bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang liberal yang bertentangan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, ia bersama 19 tokoh dalam kelompok penekan meminta MPR hasil Pemilu 2009 untuk mengembalikan UUD 1945 yang asli dan jika ada pasal-pasal yang harus disempurnakan cukup dimasukkan dalam aturan tambahan dalam UUD 1945 seperti Konstutusi AS, sehingga keaslian UUD 1945 dan dasar negara Pancasila yang berda di pembukaan UUD 1945 tetap terjaga.

“Dengan kembali ke UUD 1945 yang asli bukan berarti mengembalikan kediktatoran seperti jabatan presiden seumur hidup, tapi pembatasan jabatan presiden tetap ada yang dimasukkan dalam aturan tambahan. Sistem demokrasi Pancasila dengan mengutamakan musyawarah mufakat juga harus dijalankan bukan seperti sistem suara terbanyak (voting) seperti saat ini,” katanya.

Selain itu, katanya, dengan UUD 1945 yang asli, maka sistem perekonomian harus sesuai nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara gotong royong dan kekeluargaan, bukan seperti saat ini sistem ekonomi cenderung ke arah neoliberalisme atau dalam peribahasa, “yang kaya makin kaya, sedang yang miskin makin miskin”.

Dalam kaitannya adanya gagasan mengubah UUD 1945 dalam rangka menghadapi tantangan zaman, Batubara mengatakan, pihaknya pada prinsipnya tidak menolak adanya penyempurnaan sepanjang tidak menyimpang dari semangat Proklamasi sebagai termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 serta penjelasannya.

Dengan demikian bahwa sebenarnya gagasan tentang pengembalian UUD 1945 untuk menyelamatkan bangsa bukan saja mencuat hari-hari ini, kegelisahan dari kalangan Partai Politik itu sendiri sudah sejak lama muncul. Namun kemanakah PDIP sebagai Partai berkuasa saat ini? Apakah justru terlena dengan ‘nikmat’ liberalisme dan kapitalisme via amandemen UUD 1945.

Langkah mengembalikan arah bangsa ke Pancasila dan UUD 1945 Asli semestinya masih ada dalam tubuh PDIP. Seharusnya Megawati sebagai Ketua Umum Partai, yang juga sebagai politisi senior dan pernah memimpin negeri ini, harus berani mengambil sikap konkret untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli dan mengawal pemerintahan untuk secara murni dan konsekuen melaksanakan UUD 1945 yang asli itu.

Di tambah hari-hari ini sudah banyak masyarakat dari berbagai unsur seperti ahli kontitusi,  akademisi, mahasiswa, ulama, ormas, serta masyarakat umum telah sadar danmemperingakan kesalahan dari Amandemen terhadap UUD 1945. Tinggal menunggu upaya konkret dari Pemerintah yang tentu saja butuh dorongan dari partai-partai pemenang Pemilu yang saat ini berkuasa.

(Ratna Dewi Kinarsih)

Leave a Reply

%d bloggers like this: