Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Setelah Raja Salman, Giliran Sinetron e-KTP

Setelah kedatangan Raja Salman, kini masyarakat Indonesia digiring pada  temuan kasus korupsi oleh KPK.  KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek e-KTP. Sejumlah nama tokoh politik di DPR RI disebut menerima aliran dana korupsi.

Ini jelas merupakan hal yang menyedihkan. Pasalnya kita melihat banyak sisi berbangsa dan bernegara yang kian ambruk. Di sisi lain, kegaduhan politik setelah terungkapnya nama-nama dalam dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP. Terungkapnya nama-nama besar dalam dakwaan itu menimbulkan kekhawatiran akan adanya upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di lain pihak seolah ada upaya saling serang, saling menyalahkan antar lembaga-lembaga ini. KPK menilai upaya perlawanan terhadap KPK mulai terlihat dengan adanya gelagat merevisi Undang-Undang KPK. Hal tersebut dinilai membuat kinerja KPK semakin menurun.

Namun hal lain yang menjadi sungguh memprihatinkan adalah daya kritis masyarakat juga semakin menurun. Hal ini setidaknya terlihat karena masyarakat terlalu fokus terhadap sinetronisasi  antara DPR VS KPK. Padahal dua lembaga ini harusnya bersinergi untuk kepentingan rakyat.

KPK pun bukan lembaga yang tanpa cacat. Kita dapat melihat banyak kasus-kasus besar pun tidak berani diselesaikan. Entah itu karena tekanan politik atau memang sebuah rancangan politik. Tapi justru disitu dinilai independensi KPK.

Pertama, KPK terkesan menjadi lembaga tumpang sari, menumpang pada kasus yang cukup ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Kesalahan dan kelemahan KPK yang kedua adalah tidak tuntasnya penyelesaian kasus-kasus korupsi besar di negeri ini. Redaksi Revolusi Total mencatat setidaknya dua kasus besar yang hingga menggantung dan tidak jelas yakni kasus dana talangan Bank Century dan kasus dugaan suap dalam pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia.

Jika KPK tidak dapat membongkar secara tuntas, mereka akan dikenang sebagai komisioner yang ragu-ragu, menyisakan tanya di masyarakat. Cara kerja KPK dalam menangani suatu kasus yang mirip-mirip partai politik, yaitu saat kritik datang, dibalas dengan kritikan balik. Yang menyedihkan, kritik yang datang bertubi-tubi agar KPK berani menangkap koruptor yang dekat dengan kekuasaan dan partai politik justru ditanggapi dengan menangkap koruptor kelas teri.

Dengan demikian mereka yang hanya mencela DPR dalam kasus korupsi e-KTP sepertinya banyak mengidap rabun dekat. Korupsi e-KTP sebenarnya adalah contoh konkret efek dari absennya kontrol terhadap kekuasaan jika eksekutif dan legislatif dikuasai oleh kubu yang sama. Jadi, mulai kini berhentilah bicara bahwa dukungan partai politik di parlemen bermakna positif bagi sistem presidensial. Tidak ada kaitannya.

Selama ini lemahnya leadership para presiden yang naik pasca-Reformasi telah ditambal dengan cara yang salah, yaitu merebut dominasi dukungan partai politik di parlemen. Efeknya, fungsi kontrol parlemen jadi tumpul, karena mayoritas partai politik kemudian harus bermain politik dua kaki.

Pengkhianatan terhadap sistem pemerintahan yang sesuai UUD 1945 Asli  itulah yang telah merusak demokrasi kita, sekaligus yang telah mendorong terjadinya korupsi kekuasaan secara massif.

Dalam melihat kasus ini jelas bahwa ternyata lembaga-lembaga pemerintahan sudah sama sekali tidak mementingkan kepentingan rakyat. Baik itu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif , semuanya malah sibuk membangun citra masing-masing dan tidak menjalankan amanat dari UUD 1945 yang Asli. Lalu sampai kapan akan begini? Ketika lembaga-lembaga negara mulai error, pun masyarakatnya menjadi error, Pancasila dan UUD 1945 Asli tidak dijalankan, masihkah kita dapat disebut berbangsa dan bernegara Indonesia?

(Tim Redaksi)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: