Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Reformasi Prematur Sejak Awal

Dilansir dari liputan6.com (30/11/2016), beberapa pekan terakhir, publik dihebohkan dengan demo kasus Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Peristiwa tersebut membuat kesal mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Dia geram lantaran merasa kecolongan, yakni Centre of Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI), pada 16 September 2016, menguji Pasal 22 Undang-Undang 22 Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK.

Dalam permohonannya itu, CSS UI mengusulkan jabatan hakim MK tidak dibatasi dengan periodesasi, yang dapat ditafsirkan bahwa jabatan hakim MK adalah seumur hidup.

Dari hal tersebut yang menarik disampaikan Mahfud,

“Dulu kenapa kita ingin reformasi? Karena ingin meletakkan filosofi ketatanegaraan kita itu, bahwa jabatan harus dibatasi lingkupnya dan harus dibatasi waktunya. Jadi lingkup dan waktu harus dibatasi,” papar dia.

Pernyataannya sekarang, diluar tuntutan CSS UI terhadap Pasal 22 Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK tersebut ada permasalahan yang lebih serius dan substansial yang luput dari berbagai kalangan. Yaitu mengenai bagaimana sebetulnya reformasi tidak sesungguhnya benar-benar terjadi. Mengapa demikian? Karena arah bangsa dan negara hari ini semakin tidak jelas. Ditambah amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1998-2002 yang semakin mengubur filofosi bangsa kita yaitu Pancasila.

Ini dibuktikan dengan tidak laginya Presiden menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat melalui perwakilannya di MPR yang mencerminkan elemen kedaulatan rakyat. Presiden seolah-olah pemegang kekuasaan tertinggi dan tidak mempertanggungjawabkan program kerjanya selama periode jabatannya. Artinya stelah terpilih jadi Presiden, negara dibawa sesuai keinginan Presiden. Bukan sesuai amanat dari rakyat melalui Garis Besar Haluan Negara. Ini jelas telah mengubah serta menyalah artikan sistem tata pemerintahan Indonesia yang dibentuk sebagai Sistem Pemerintahan Sendiri (yang kemudian disebut Sistem MPR) menjadi Sistem Presidensial. Bahkan sistem Presidensial, yang mana Presiden terpilih di Indonesia, kapasitasnya lebih powerfull dengan Sistem Presidensial Amerika.

Artinya reformasi sejak awalnya sudah prematur. Mempermudah negara kita dikoyak oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan diri sendiri atau bahkan kepentingan asing.

(Tarman Apraji)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: