Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Reformasi: Jual Bangsa Jadi Kuli Di Tanah Sendiri

Oleh: King Sitohang, Mahasiswa FEB UI

Di tengah globalisasi dan pasar bebas yang diwujudkan dengan kerjasama dagang antarnegara, di tengah hiruk-pikuk akan keuntungan alih teknologi, harapan akan keuntungan di pasar yang lebih luas, dan retorika bohong tentang “terwujudnya kesetaraan dan kesejahteraan sosial antarnegara”. Mereka yang kelihatannya pintar,tergiur. Mereka yang kelihatannya peduli, bernyanyi di atas penderitaan rakyat, mereka yang kelihatannya terhormat,menjual kehormatan negeri ini. Indonesia meradang. Menjadi kuli dirumah sendiri.

Sudi kah Indonesia menghadapi liberalisme bertopeng keuntungan besar dan efesiensi? Kapan kita menjadi tuan dirumah sendiri dan mendapatkan kembali kehormatan kita?

Setelah berdirinya negara ini,jelas dan tegas kita menolak individualisme dan prinsip self-interest. Kita menolak prinsip pasar bebas dan persaingan bebas dan dengan suara lantang menegaskan bahwa ideologi Indonesia adalah kebersamaan dengan asas kekeluargaan  yang mengutamakan kepentingan bersama atau mutual-interest. Kepentingan masyarakat Indonesia adalah lebih utama dibandingkan kepentingan  individu, adalah sebuah doktrin yang kita harus junjung tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

Saat ini, kita melihat bahwa doktrin demokrasi ekonomi seakan diabaikan oleh pemerintah. Merauke Integrated Food And Energy Estate(MIFEE) adalah sebuah kebijakan penguasa yang jelas tidak pro pada rakyat kecil di Papua. Kontrak Freeport yang berlarut-larut dan merugikan bangsa Indonesia. Utang Indonesia yang menumpuk seiring bertambahnya umur negeri ini, serta suara pemerintah yang akan mempekerjakan “bule” dalam mengelola BUMN adalah beberapa contoh yang membuat rakyat Indonesia mulai berontak dan bertanya. Jika pemerintah ada hanya untuk penguasa dan pengusaha, jika pemerintah ada hanya untuk keuntungan pribadi, lalu kapan pemerintah ada untuk rakyat? Kapan hasil negeri ini membuat kenyak rakyat kecil. Saat ini “Rakyat Menggugat”

UUD 1945 Pasal 33 jelas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya kita adalah pemilik dan penguasa. Diatas doktrin ekonomi demokrasi denga tegas kita menyatakan bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hidup orang banyak yang boleh ada diangan asing.

Satu hal yang kita harus pahami adalah bahwa Indonesia tidak anti asing. Kita juga butuh pinjaman dana, kita juga butuh dukungan investasi, Namun kita harus tekankan bahwa pinjaman dana maupun investasi harus mendukung kemandirian nasional dan tidak mengendalikan apalagi mengekang negara.  Namun yang kita lihat terjadi adalah pinjaman luar negeri dan investasi asing membuat Indonesia seakan menjadi pengemis  dan tak punya kedaulatan. Negara asing dengan mudah mencampuri urusan internal negeri yang seharusnya mutlak adalah urusan kita. Pemerintah diinjak diatas liberalism dan rakyat dicekik. Kedaulatan Indonesia terancam.

Jika pemerintah tidak mau disalahkan atas semua kekacauan ini,Pasal 33 ayat 4 UUD 1945,hasil amandemen 2002 rupanya harus bertanggungjawab. Konsep efesiensi berkeadilan menjadi sebuah konsep yang menentang demokrasi ekonomi. Konsep ini menjadi sebuah topeng ajaib yang membuka jalan bagi para investor asing untuk berkuasa di Indonesia. Adanya tambahan konsep efesiensi berkeadilan membuat posisi rakyat yang seharusnya diutamakan dalam perekonomian bergesar menjadi kepentingan yang dinomorduakan demi keuntungan dan efesiensi. Tentang bagaimana penambahan konsep ini adalah pertanyaan masyarakat untuk penguasa.

Jika pemerintah memilih bungkam,maka rakyat tidak akan mampu terus berdiam. Yang terjadi saat ini adalah pelanggaran dan tidak sesuai dengan mandat UUD 1945 Asli. Kemana reformasi???

Rakyat menuntut pemerintah untuk bertindak, kembalikan kehormatan kita, kembalikan kedaulatan kita, wujudkan sosio economic welfare and justice dan kembali ke UUD 1945 asli.

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: