Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

Reformasi, Demokrasi, Hingga Hilangnya Tujuan Negara

Tentunya penyelenggara negara pasti tahu bahwa Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm memuat suatu hakikat prinsip-prinsip dasar negara yang salah satunya adalah tujuan negara yang kita bisa lihat dalam alinea ke-4.

Namun berjalannya waktu, sejak tercetusnya proklamasi, perjuangan menuju tujuan bernegara tersebut semakin lama semakin kabur. Setiap fase kekuasaan rezim tentu saja mencoba menjalankan amanat alinea ke-4 tersebut dengan berpatokan menjalankan isi UUD 1945, namun belum pernah ada yang konsisten dan konsekuen.

Rezim Sukarno belum konsisten membangun kesejahteraan, ditambah kondisi faktual ketika itu situasi agresi militer masih terus berlangsung yang mengakibatkan sulit stabilnya kondisi sosial politik. Ditambah hasrat berkuasa mulai muncul di waktu senja Sukarno yang menjadi titik balik runtuhnya rezim orde lama.

Rezim Suharto, tidak dapat dipungkiri membangun pesat ekonomi. Namun indoktrinasi tunggal ideologi Pancasila telah dibuatnya untuk mempertahankan kekuasaan. UUD 1945 pun belum dijalankan dengan konsisten dan konsekuen karena cenderung menjadikan kekuasaan penuh ada di tangan presiden. Pada rezim ini sudah terlihat embrio masuknya pihak asing dalam upaya mengkooptasi perekonomian nasional.

Masa pemerintahan Habibie, terlalu terburu-buru dalam upaya produksi perundang-undangan dalam rangka suksesi reformasi. Rezim Gusdur, disusul kemudian Rezim Megawati sangat jauh dari implementasi pelaksanaan UUD 1945, karena hanya berkutat pada intrik permainan politik kekuasaan. Ketiga fase kepemimpinan ini setidaknya membuka lebar jalan apa yang dicita-citakan sebagai reformasi seiring diubahnya UUD 1945 dengan menggunakan nama yang tetap dan pengagungannya terhadap demokrasi (dalam hal ini demokrasi liberal).

Rezim SBY dan Jokowi merupakan produk murni diubahnya UUD 1945, maka bukan salah juga ketika kebijakan dari kedua rezim ini perlahan namun pasti  menghilangkan peran negara dalam sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat, karena isi undang-undang dasarnya pun memang cenderung abai terhadap tujuan negara. Reformasi yang katanya ingin membasmi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) akibat kejengkelannya pada orba, malahan menjadi proyek pengembangan KKN yang sekarang sudah mengakar hingga tingkat pemerintahan di desa.

Berakar dari hal itu kita dapat melihat dalam praktek penyelenggaraan negara bahwa nampaknya demokrasi diletakkan sebagai suatu program yang justru membiaskan tujuan negara yang sebenarnya, yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Perhatian dan energi rakyat digiring pada kesemuan demokrasi yang dikiranya sebagai tujuan bernegara. Padahal demokrasi itu sendiri hanyalah cara untuk menenempuh tujuan negara yang sesungguhnya.

Akibatnya, dalam praktik penyelengaraan negara rakyat tidak ditempatkan sebagai subjek demokrasi melainkan malah menjadi objek dari demokrasi. Pengertian sebagai objek demokrasi adalah bahwa keterlibatan rakyat hanya diartikan tatkala proses pemilu. Rakyat hanya mengambil surat suara, mencoblos, kemudian menyerahkan surat suara ke petugas pemilu. Setelah itu hanya elit partai politik lah yang menikmati kekuasaan dan kesejahteraan. Sehingga kedaulatan rakyat, terlebih setelah diubahnya UUD 1945 hanya dimaknai secara prosedural dalam proses pemilu yang berlangsung lebih kurangnya 5 menit dalam periode 5 tahun sekali. Setelah itu rakyat tidak dapat melakukan koreksi dan pengendalian, kekuasaaan terus berlanjut tanpa arah yang jelas bahkan tanpa pertanggungjawaban kembali terhadap rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR.

Terlebih saat ini kita dapat melihat DPR seolah menjadi pusat kekuasaan yang tak terkendali. Disusul DPD yang ingin juga menjelma seperti halnya DPR. Lembaga-lembaga lainnya terus dimekarkan tanpa fungsi yang jelas, malah seringnya tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada. Sehingga yang terjadi hanya bagi-bagi kursi jabatan dan persaingan citra antar lembaga.

Seperti yang telah dipaparkan di awal tulisan ini, bahwa tujuan negara sesungguhnya tercantum dalam aline ake-4 pembukaan UUD 1945 yang dijabarkan aturan pelaksaannya melalui bagian isi UUD 1945. Sekedar mengingatkan kembali bahwa tujuan negara itu adalah “Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” sebagai ciri negara hukum formal dan “memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagai ciri negara hukum material atau welfare state, sedangkan secara umum “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Tetapi jika kita lihat reformasi dengan undang-undang dasar barunya, dewasa ini lebih menekankan pada aspek negara hukum formal, yaitu reformasi diutamakan pada aspek politik dan hukum yang mana pelaksanaannya pun tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, sedangkan tujuan negara tidak menjadi suatu prioritas, sehingga tujuan negara malah bias menjadi demokrasi yang dimaknai oleh masyarakat hari-hari ini.

Lantas melihat hal ini kiranya rakyat pantas kecewa, sebab berkah reformasi hanya menetes ke kantong-kantong elit politik, para penguasa negara, kroni-kroni asing, serta kalangan kapitalis. Kita melihat fakta bahwa sektor ekonomi strategis semakin dikuasai oleh para pemilik modal besar dan bukan pribumi. Sedangkan anak-anak bangsa yang lain justru banyak kita lihat minta-minta di lampu-lampu merah persimpangan jalan menanti belas kasihan.

(Tim Redaksi)

Leave a Reply

%d bloggers like this: