Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Referendum Italia, Pemerintah Indonesia Harus Segera Berkaca

Apa yang terjadi di Italia?

Perdana Menteri (PM) Italia Matteo Renzi telah mengumumkan untuk mengundurkan diri setelah kalah dalam referendum reformasi konstitusi yang digelar hari Minggu (4/12/2016). PM Renzi yang menghendaki reformasi konstitusi memang sudah janji untuk mengundurkan diri jika kalah dalam referendum.

Dalam sebuah keterangan media tengah malam waktu Italia, Renzi mengatakan akan bertanggung jawab memenuhi janjinya dengan hasil referendum itu. PM termuda itu berujar bahwa kubu “Tidak” yang menolak mereformasi konstitusi harus menjalankan rencana mereka sendiri.

Dikutip dari BBC, Senin (5/12/2016), exit poll yang disiarkan TV nasional RAI mengatakan 42-46 persen untuk kubu reformasi dan 54-56 persen untuk kelompok yang memilih “Tidak”.

Proyeksi itu berdasarkan perhitungan resmi di beberap titik TPS. Indikasi awal kubu “reformasi” memang diperhitungkan akan kalah dengan angka 39-43 persen dan “Tidak” di angka 57-61 persen.

Dengan demikian kita dapat melihat bahwa di Italia untuk mengubah konstitusi negara memerlukan persetujuan dari rakyatnya. Jika sebagaian besar rakyat tidak menghendaki (via referendum) maka penggantian atau pengubahan konstitusi tidak dapat dilaksanakan.

 

Bagaimana yang terjadi Indonesia?

Menurut Encyclopaedia Britannica konstitusi adalah kodifikasi peraturan-peraturan dasar suatu negara yang menetapkan bentuk kekuasaan negara, sistem pemerintahan, bentuk Negara, pemisahan kekuasaan Negara, hak dan kewajiban warganegara serta lambang Negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Amandemen suatu konstitusi dilakukan untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan dasar tersebut seperti yang pernah dilakukan oleh banyak negara.

Secara material UUD hasil MPR 1999-2004 terdiri atas 199 ayat, termasuk 5 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Ketentuan UUD 1945 yang diadopsi hanya 12,5 persen atau 25 ayat. Dengan demikian UUD hasil amandemen di tahun 1998-2002 adalah UUD Baru, bukan amandemen dari UUD 1945 seperti yang disosialisasikan oleh MPR-RI.

Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sehari kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 sebagai grondwet Negara Republik Indonesia. Hukum dasar tersebut mengandung (a) landasan filosofis pendirian negara Republik Indonesia dalam Pembukaan atau Preambule, dan (b) ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam 37 pasal UUD mengatur tentang bentuk negara dan locus atau letak kedaulatan negara, sistem pemerintahan negara, lembaga-lembaga penyeleng-gara pemerintahan negara, hak dan kewajiban warganegara, sistem ekonomi negara, dan penetapan bendera dan bahasa negara. UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah: (1) Negara kesatuan yang berbentuk Republik; (2) menerapkan demokrasi konstitusional dan (3) sistem pemerintahan representatif karena kekuasaan Negara tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Perwakilan Rakyat; (4) pemerintahan negara menggunakan “sistem sendiri” yaitu sistem pemerintahan semi-presidensial yang mengenal pemisahan kekuasaan secara terbatas (partial separation of power) antara eksekutif dan legislatif; serta (5) memilih negara kesejahteraan (welfare state) atau negara kepengurusan sebagai strategi untuk menciptakan keadilan sosial bagi segenap rakyat.

MPR masa bakti 1999-2004 melalui 4 kali “perubahan” sebenarnya telah menetapkan hukum dasar baru yang mengandung ketentuan-ketentuan yang berbeda tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, antara lain: (1) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan langsung oleh rakyat; (2) MPR hanyalah sekedar majelis pertemuan bersama (joint session assembly) yang tidak punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD karena bukan merupakan lembaga tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat; (3) menggunakan sistem presidensial, dan (4) memisahkan perekonomian nasional dengan kesejahteraan sosial sehingga mengakibatkan sistem perekonomian Negara tidak lagi dilandasi oleh asas pemerataan dan kekeluargaan untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi telah berubah menjadi sistem ekonomi individualistis  dan bebas seperti pemikiran ekonomi kapitalistis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UUD hasil MPR 1999-2004 secara material telah menerapkan landasan dan semangat demokrasi liberal dan ekonomi kapitalistis serta dasar-dasar baru tentang bentuk kedaulatan Negara, sistem pemerintahan Negara dan sistem perekonomi Negara yang berbeda dengan dasar-dasar yang telah disusun oleh para perumus UUD 1945, sehingga lebih tepat dinamakan UUD 2002.

 

Padahal ketentuan perubahan Undang-Undang Dasar Di Atur dalam Pasal 37 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi,

Pasal 37

(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.

(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Secara legal-prosedural UUD 2002 bermasalah karena penetapan UUD tersebut tidak dilakukan menurut prosedur perubahan konstitusi yang benar yaitu disetujui oleh 2/3 anggota MPR yang hadir. UUD baru diundangkan tidak dengan Ketetapan MPR dan tidak diberitakan dalam Lembaran Negara. Keputusan MPR tentang amandemen UUD dilakukan melalui “Penyelundupan Hukum” dengan Ketetapan MPR No. II/SK/MPR/2000 yang merupakan perubahan atas Ketetapan MPR No. II/SK/MPR/1999 tentang Peraturan Tata Tertib MPR. Karena itulah Ridwan Saidi menyimpulkan UUD 2002 cacat hukum.

 

Mesti Berkaca dari Italia

Kita harus berkaca pada apa yang terjadi di Italia. Ketika rakyat tidak menghendaki maka perubahan itu tidak dapat dilaksanakan. Di Indonesia, sudah kurang lebih 18 tahun pemerintahan berjalan dengan Undang-Undang Dasar yang proses pengubahannya cacat secara hukum, terlebih UUD hasil amandemen bukanlah penyempurnaan melainkan produk UUD baru, yang isinya banyak menghasilkan turunan aturan yang menyengsarakan rakyat. Ini sangat berbeda dengan cita-cita pendiri bangsa dalam UUD 1945 Asli. Untuk itu masyarakat harus segera mendesak pemerintah untuk membeberkan kebenaran yang sesungguhnya. Untuk mengkaji ulang UUD Amandemen. Jika Amandemen perlu dilakukan, maka lakukanlah sesuai dengan prosedur yang benar dan menuju pada arah yang sesuai dengan Pancasila dan tanpa mengubah naskah asli UUD 1945.

(Tim Redaksi)

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: