Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Presidential Treshold Menista Figur Terbaik Bangsa

Oleh: Arief Gunawan
NAIKNYA Trump jadi presiden yang disertai penolakan masyarakat Amerika terhadap triliuner-pesohor yang bekas produser programa televisi itu memunculkan pertanyaan:
Pilpres Amerika soal uang atau soal figur?
Ternyata esensinya adalah soal figur.
Meski menang dan terpilih Trump tidak disukai karena visinya yang anti populis, nepotis, rasis, dan potensial memicu instabilitas dunia.
Dalam sejarah kepresidenan Amerika Trump seperti anomali atau semacam antiklimaks. Kursi kepresidenan Amerika lazimnya diisi oleh figur-figur negarawan seperti Abraham Lincoln, Franklin Delano Rosevelt, Harry Truman, John F Kennedy, Lyndon Jhonson, dan beberapa nama lain.
Bagaimana Indonesia?
Masyarakat Indonesia hari ini kesulitan dalam asumsi mengenai kepemimpinan, model kepemimpinannya selalu stereotipe, fisik dan citra diri dianggap lebih penting. Karena partai-partai yang seharusnya jadi model rekrutmen kepemimpinan umumnya bermasalah tidak punya kader yang punya integritas, track record, kompetensi, dan keberpihakan kepada rakyat secara konkret.
Sering dikeluhkan elit Indonesia hari ini umumnya seperti kelas pemimpin negara-negara Afrika dengan simbol Idi Amin; korup, nepotis, hedonis, fasis. Visi tidak penting, yang penting happy, dan yang penting lagi mewakili suku tertentu. Parahnya ini dilanggengkan oleh oligarki partai-partai.
Menjelang Pilpres 2019 seperti saat ini partai-partai bertahan dengan oligarki yang mereka bangun; tidak memberi ruang kepada figur terbaik bangsa untuk maju jadi calon presiden. Mereka menjadi penghambat dengan mempertahankan sistem presidential treshold (ambang batas pengajuan capres dan cawapres dalam RUU Pemilu, pasal 190, yang menyatakan yang berhak mengajukan capres adalah parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20 % kursi di DPR atau memiliki 25 % suara sah hasil pemilu terakhir).
Mungkin bukan sebuah kebetulan, partai-partai pendukung presidential treshold ini; PDIP, Nasdem, Golkar, (sementara Hanura dikabarkan menolak presidential treshold), adalah juga partai-partai pendukung Ahok, terdakwa penista agama. Mereka berada dalam satu tarikan nafas: mendukung presidential treshold; mendukung Ahok…
Oligarki partai-partai pro status quo ini tidak punya figur pendorong perubahan, sehingga bertumpu pada presidential treshold dan kekuatan uang…
Memang benar kata Bung Karno, *‘’Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri…“*
Dalam konteks ini perjuangan yang dimaksud adalah melawan status quo oligarki partai-partai pendukung presidential treshold yang tidak ingin bangsa dan negeri ini berubah dengan memberi ruang kepada figur terbaik bangsa untuk maju menjadi calon presiden.
Kata orang, kalau kebudayaan lebih banyak direfleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral, maka peradaban terrefleksikan dalam politik, ekonomi, dan tekhnologi. Orang berpolitik maknanya antara lain untuk membangun peradaban. Karena ternyata yang dibangun oleh partai-partai pendukung presidential treshold adalah oligarki, bukan peradaban demokrasi yang sehat, maka bolehlah kita kutip satu bait sajak *‘’Peringatan’’*, karya *Wiji Thukul*:
‘’… apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan dituduh subversif dan mengganggu keamanan
maka hanya ada satu kata: LAWAN !’’
Melawan oligarki dan statuq quo demi peradaban demokrasi yang sehat dan berkeadilan, karena presidential treshold menista figur terbaik bangsa untuk berpeluang memperbaiki negeri yang sedang sakit ini.

Leave a Reply

%d bloggers like this: