Monday, July 23Kita mulai dari sini...

Potret Suram Demokrasi Indonesia Kini

oleh: M Musfi Romdoni*

Penulis merupakan mahasiswa jurusan Filsafat UI 2015, Ketua GMNI Komisariat FIB UI 2017-2018

 

Demokrasi, tentu merupakan kata yang berlalu-lalang dalam kehidupan akademik ataupun keseharian kita. Akan tetapi tidak banyak yang mengetahui bahwa demokrasi yang substansial sejatinya telah menjadi entitas yang asing dalam ranah perbincangan ataupun percakapan kita. Demokrasi telah mendapat hantaman yang hebat dari liberalisme. Demokrasi saat ini, tidak ubahnya sebagai permainan para elit yang dengan keberuntungan dan tipu dayanya telah menang dalam pemilihan umum. Demokrasi tidak boleh dipahami sebagai “one man one vote”, jika demikian yang terjadi, maka demokrasi tersebut akan tergelincir ke dalam kehendak mayoritas semata.

Hal tersebut merupakan perkara yang tidak sembarang. Jika dalam suatu negara atau provinsi, 50% plus satu warganya memilih untuk menebang pepohonan karena hanya ingin melihat gedung bertingkat, apakah hal tersebut adalah suatu kebaikan? Bertolak dari cengkaraman mematikan mayoritarian (kehendak mayoritas), demokrasi Indonesia haruslah memiliki substansi yang menjadi tuntunannya. Substansi tersebut adalah demos atau rakyat. Maksudnya adalah, substansi demokrasi khas Indonesia haruslah berakar pada sebuah musyawarah dalam mencari hikmah kebijaksanaan untuk menuju cita-cita bersama rakyat Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berdaulat.

Di republik ini, nilai-nilai dasar tersebut adalah Pancasila, lima sila yang menjadi tuntunan dalam setiap pembuatan undang-undang ataupun kebijakan publik. Adanya nilai-nilai dasar yang menjadi tuntunan dalam demokrasi akan membuat berjalannya pemerintahan dapat dikritisi dengan pedoman yang jelas. Saat ini kita melihat bahwa kritik-kritik para elit hanya bermaksud untuk menjatuhkan oposisi atau lawan politiknya.

Padahal, sejatinya kritik atas pemerintahan haruslah demi tujuan kebaikan bangsa dan bukannya karir politik suatu pihak. Pengembalian demokrasi ke substansinya begitu urgensial melihat ketegangan-ketegangan sosial yang semakin banyak terjadi di republik ini. Saat ini kita melihat bagaimana demokrasi kita telah tergelincir ke dalam mayoritarian. Demokrasi tidak lagi menjadi perang argumentasi melainkan sentiment-sentimen menggelikan.

Sangat aneh tetapi terasa sangat lumrah ketika melihat realita bahwa suara rakyat dapat dibeli hanya dengan uang 25 ribu bahkan 10 ribu rupiah. Hal tersbeut bukan fiksi, melainkan pengalaman yang dialami penulis ketika mencoba melihat momen Pilkada 2018 yang belum lama berlangsung. Memang telah dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan money politic. Namun, pelarangan tersebut tidak ubahnya hanya seperti permen yang diberikan kepada anak kecil hanya untuk sedikit menghiburnya. Jika kita memang membongkar setiap tahap pemilu, maka memang alat politik praktis adalah uang.

Jika Anda ingin dicalonkan oleh partai, Anda harus membayar. Memiliki tim sukses, meskipun disebut sukarelawan, Anda harus membayar. Money politic, bukanlah kecurangan dalam demokrasi mayoritarian kita, melainkan implikasi dari sistem demokrasi kita yang telah berciuman dan berpasangan mesra dengan liberalisme. Demokrasi yang begitu menjadi euforia hingga 20 tahun reformasi ini, hanya menjadi ajang tebar pesona para pemilik modal dan kekuasaan.

Padahal jika kita memang benar-benar ingin menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi yang telah dibuat oleh para pendiri negara kita, sudah seharusnya kita kembali mengacu pada UUD 45 yang asli sebelum amandemen. UUD saat ini adalah UUD 2002, UUD yang membuat demokrasi liberal kian mengental yang justru menyokong banyak kepentingan segelintir elit asing maupun dalamnegeri.

Begitu miris kita melihat bahwa setiap posisi penting dalam pemerintah diemban oleh para elit partai. Siapa partai yang berkuasa, maka ia yang berhak menjadi pemimpin yang konyolnya menentukan arah dari kebijakan, tujuan, dan jalannya republik ini.

Apa yang penulis sangat harapkan dari hal tersebut adalah, kita harus kembali pada GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Dengan demikian, tidak peduli siapa partai yang berkuasa, ataupun siapa pemimpin yang terpilih, tuntunan pembangunan, ataupun kebijakan publik telah jelas sehingga setiap rakyat direpublik ini dapat mengkritik atau mengevaluasinya. Mengembalikan GBHN melalui evaluasi terhadap UUD Amandemen adalah cara agar demokrasi republik ini tidak lagi tergelincir ke dalam nafas liberalisme. Jangan seperti sekarang, negara entah mau berjalan ke arah mana. Yang tersisa hanya keinginan segelintir elit partai dan pemodal besar meraup kekayaan karena telah mengeluarkan banyak uang ketika Pemilu.

Musfi Romdoni, Mahasiswa Filsafat UI 2015

Leave a Reply

%d bloggers like this: