Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Politik Reformasi Hanya Penggantian Aktor Agen Asing

Dalam upaya mempertahankan kapitalisme Global Internasional di Indonesia, strategi yang ditempuh pihak asing adalah melakukan upaya mendasar dengan mengubah sistem politik dan ekonomi yang telah ada. Disamping itu juga membat skenario seperti hal nya mengganti agen-agen politik yang bermain dipemerintahan. Sehingga sebuah wacana yang dikembangkan adalah pergeseran sejumlah tokoh yang bermain, maka sesungguhnya itulah yang disebuh sebagai ‘reformasi’ di Indonesia.

Itulah sebabnya dunia internasional secara antusias mendukung pelaksanaan Pemilu Juni 1999 sebagai pemilu pertama di era reformasi. Maka, hasil pemilu pertama bisa dipastikan tidak akan menciptakan perubahan kebijakan yang mendasar dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia. Karena para tokoh yang naik dalam kursi kekuasaan masih didominasi oleh mereka-mereka yang mempertahankan wacana developmentalism dan modernisme.

Dengan demikian, meminjam istilah dari Hasyim Wahid, pemilu 1999 bisa dipandang sebagai “Mekanisme Pemutihan Politik” dan pembaharuan aktor untuk mengkokohkan kebijakan kapitalisme Global di Indonesia. Inilah kisah sukses mobilisasi massa dari Gerakan Reformasi. Sungguh hal yang ironi.

Kondisi objektif politik setelah reformasi menyusul berakhirnya Pemilu 1999, sangat menguntungkan kepentingan para pemilik modal dari raksasa korporasi multinasional dari negara-negara kapitalis-imperialis. Kondisi objektif politik nasional setelah reformasi memungkinkan secara leluasa para pemodal raksasa untuk mengambil alih Indonesia yang telah bangkrut dan tidak mampu membayar utang melalui sistem debt-to-equity-swap. Melalui cara ini, mayoritas saham perusahaan nasional akan jatuh ke tangan asing.

Adapun mayoritas negara-negara yang akan mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut adalah blok Amerika Serikat dan Inggris. Gejala ini terlihat dari besarnya peran dan pengaruh Citibank (Amerika Serikat) dan Standard Chartered Bank (Inggris) dalam proses penanganan penyusunan kembali struktur perbankan dan utang-utang perusahaan yang dilakukan oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Indikasi pelemahan Sistem kenegaraan adalah lahirnya kebijakan-kebijakan nasioanl yang bersifat jangka pendek dan bersifat Adhoc, sehingga berakibat seluruh aspek negara Indonesia akan didikte oleh aktor-aktor kapitalisme global yang bergerak di pasar modal, pasar keuangan, pasar komoditas dan pasar informasi/media.

Penandatanganan Letter of Intent oleh Suharto pada Januari 1998 lalu, menandai dimulainya pendiktean kebijakan ekonomi dan politik oleh aktor-aktor asing. Diperparah oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para aktor reformasi dengan mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan itu peran agen di balik layar, yaitu korporasi multinasional dan trans-nasional corporation semakin leluasa mengatur kehidupan ekonomi dan politik Indonesia.

Sebagaimana kiprah yang dimainkan korporasi-korporasi raksasa bidang perminyakan pertambangan dan gas dunia seperti Seven Sisters: ExxonMobil. Shell. British Petroleum, Chevron, Conoco Philips, dan Total. Ketujuh korporasi raksasa dunia tersebut telah menguasai sumber minyak, pertambangan dan gas di Indonesia.

(Stevi Claudia)

Leave a Reply

%d bloggers like this: