Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Politik Oligarki Makin Parah Akibat Amandemen UUD 1945

Oleh: Abimanyu Santoso S.H, M,Hum

Politik oligarki mungkin tidak asing ditelinga kita, merupakan sebuah teori politik yang sudah dikemukakan oleh Aristoteles pada zaman Yunani kuno yang terus mendapat pembaharuan arti dari para ahlinya. Berangkat dari politik oligarki yang dikemukakan oleh Prof. Jeffrey A. Winters didalam bukunya yang berjudul Oligarchy yaitu “Indonesia’s “new era” of  democracy post-1998 is  dominated  by oligarchs, through the  reorgan-ization of the  old predatory power relations within a new system” yang diartikan adalah era baru di Indonesia demokrasi pasca-1998 didominasi oleh oligarki, melalui reorganisasi hubungan kekuasaan predator tua dalam sistem baru.

Dapat dilihat melalui salah satu kutipan yang terdapat didalam bukunya Prof. Jeffrey A. Winters bahwa yang terjadi sekarang hanyalah mengalami pembaharuan dari sistem namun tetap terbelenggu dalam permasalahan kekuasaan “Predator Tua”. Predator tua yang dimaksudkan disini adalah para elit-elit politik Indonesia yang memainkan peran mengendalikan semuanya dibalik tirai kekuasaan, elit-elit politik Indonesia ini menjelma menjadi sebuah dinasti partai politik yang berdiri menjamur untuk saling berebut pangku kekuasaan pemerintahan agar dapat menjalankan kepentingannya sendiri.

Dinasti partai politik pun dimulai pada saat dibuka ruang seluas-luasnya pleh Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyebabkannya timbul bibit-bibit kerakusan yang hidup dari partai politik yang lambat laun makin menjamur di negeri ini. Amandemen tersebut yang menyebabkan Pancasila tidak lagi diamalkan dan lebih menjadikan demokrasi melalui pemilihan langsung. Efek dari itulah yang menyebabkan politik oligarki berkembang pesat di Indonesia, bahkan politik oligarki ini membuat sebuah segitiga emas yang selalu dapat dilihat mengincar pangku kekuasaan pemerintahan di Indonesia.

Segitiga Emas yang dimaksudkan yaitu Pengusaha yang menjadi Penguasa dan memiliki Media Massa, inilah realita sesungguhnya yang terjadi semenjak pemberlakuan Amandemen UUD 1945, karena dapat dilihat semenjak amandemen tersebut hanyalah orang yang mempunyai “Banyak Uang” yang dapat menjadi sebuah pemimpin dari pemerintahan yang ada di Indonesia. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan Pancasila, karena seharusnya jika kita tetap menganut demokrasi ala-Indonesia tidak akan terjadi seperti ini, karena orang-orang yang kompeten dan dianggap mampu menjadi sebuah pemimpin pemerintahan akan dipilih melalui perwakilan rakyat indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan bermusyawarah.

Jadi dapat ditarik bahwa politik oligarki ini makin menjadi kuat di Indonesia karena kita memang sedang bahagianya melakukan sebuah “demokrasi merusak” yang merupakan pengaplikasian dari Pengamandemenan UUD 1945. Mari kita melihat yang sebenarnya bahwa demokrasi ala-Indonesia adalah yang tertuang di sila ke-4 Pancasila yaitu KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: