Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Penyalahgunaan Arti Otonomi Daerah

Di beberapa daerah telah muncul semacam gerakan bersifat kesukuan yang mengarah pada keinginan untuk mengambil alih (mendominasi) seluruh posisi strategis dimasyarakat maupun pemerintahan. Contohnya seperti: Di lingkungan pemerintah daerah, beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang bukan asli setempat yang kebetulan menduduki jabatan-jabatan penting, telah mengalami perlakuan tidak menyenangkan yang menyangkut SARA. Banyak diantaranya yang kemudian kembali pulang ke kampung halaman daerah asal. Padahal ia cukup lama membangun karir dan mengabdikan diri demi kemajuan daerah. Gejala seperti ini juga tampak dari keengganan sebagian daerah untuk menerima limpahan PNS, baik akibat perampingan di pusat dan Provinsi, maupun akibat dihapusnya perangkat dekonsentrasidi daerah otonom. Gerakan berbau SARA ini sering kali tidak lagi menghiraukan berbagai ketentuan yang berlaku dibidang kepegawaian, serta melupakan sisi pengetahuan dan keterampilan teknis untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif.

Arogansi DPRD

DPRD diberikan fungsi-fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan, serta diberikan hak-hak, tugas dan wewenang yang sangat luas sesuai kedudukan sebagai lembaga legislatif daerah. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD merupakan mitra dari pemerintah daerah. Namun, tampaknya hal yang baru pertama diterapkan di Indonesia ini belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh anggota DPRD, bahkan cenderung terjadi ‘’mispersepsi” terhadap kedudukan, tugas, hak dan wewenangnya itu.

Yang terjadi di beberapa daerah, kurang etis, dan cenderung picky atau ikut campur dalam urusan administrasi pemerintah daerah. Mungkin siapapun tidak menyangka kalau dalam oprasionalnya ada beberapa anggota DPRD yang menampilkan prilaku sebagai berikut :

  1. Keluar masuk ruangan kerja para pejabat pemerintahan daerah (struktural dan fungsional/pimpro) untuk memeriksa kwitansi, membuka brangkas dan menghitung uang yang ada didalamnya, menunggu pengerjaan jalan (pengaspalan) dengan mengukur ketebalan aspal, serta menanyai para Pimpro seperti layaknya seorang inspektur/pemeriksa.
  2. Meminta fasilitas berupa gaji yang tinggi, kendaraan setara eselon II di daerah, pakaian dinas lengkap, rumah atau kapling tanah dsb. Tanpa menghiraukan kemampuan PAD (Pendapatan Asli Daerah)nya.
  3. Meminta anggaran untuk DPRD dalam jumlah besar tanpa perhitungan yang rasional dan proporsional. Di beberapa daerah di temui anggaran DPRD yang berjumlah sekitar 60% ke atas dari pendapatan asli daerah. Bahkan ada kabupaten yang anggaran untuk DPRD mencapai 100% sampai 135% dari PAD. Hal ini di nilai jelas tidak etis dan tidak rasional karena DPRD dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat, jika menggunakan 100% PAD untuk keperluan kegiatannya, berarti tidak menyisakan penggunaan anggaran untuk kepentingan pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tugas umum yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam menggunakan anggaran, di beberapa daerah dijumpai tidak bersedia diperiksa oleh pejabat dari Inspektorat Daerah padahal setiap sumber dana yang berasal dari APBD harus diperiksa oleh perangkat pemeriksa daerah.

Pada tingkat pemerintah pusat, pasca amandemen UUD 1945, berubahnya Utusan Daerah menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Hal ini sudah seperti senator dalam bentuk negara federal. Di tambah lagi DPD meminta untuk lembaga ini diperkuat. Apa maksud diperkuat? Membuat UUD daerah? Ini sama saja membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia benar-benar berubah menjadi negara semi-federal.

(Belinda Krismon)

Leave a Reply

%d bloggers like this: