Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

PENYAKIT FEODALISME LATEN DALAM SISTEM PENDIDIKAN KITA

#TributetoPakDika
#SavePakDika
“Guru yang tak tahan kritik boleh masuk keranjang sampah. Guru bukan dewa yang selalu benar. Dan murid bukan kerbau.” (Soe Hok Gie)
Sejak dan bahkan sebelum diproklamirkannya kemerdekaan bangsa Indonesia, ada satu cita-cita besar bersama dari para founding father kita yang sampai hari ini masih menuai kendala dalam perealisasiannya. Cita-cita besar itu adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Sebagai cita-cita, tentu ini menjadi ukuran merdeka atau tidaknya bangsa kita dari penjajahan. Apalagi kita tahu bahwa ukuran kemerdekaan itu tak hanya diukur dari tiadanya penjajahan secara fisik, melainkan juga pupusnya penjajahan di wilayah kesadaran. Di sinilah letak pendidikan sebagai jalan menuju pembebasan (pemerdekaan) yang hakiki itu.
Secara ideal konsep pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan. Pendidikan diharapkan menjadi instrumen asah nalar, pemisah benar salah. Ditunjuklah ilmu pengetahuan sebagai personifikasi konkrit dari pendidikan. Sementara sekolah hanya satu dari sekian wadah yang menjanjikan manisnya pendidikan.
Benarkah demikian? Jawabannya tidak, untuk konteks sistem pendidikan di Indonesia.
Karena di Indonesia.. Pendidikan kita adalah soal feodalisme.
Mengacu kepada definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, feodalisme dapat ditafsirkan sebagai tiga hal; 1) sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan; 2) sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja; 3) sistem sosial di Eropa pada Abad Pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah dengan dukungan militerisme yang kuat.
Sebagai sebuah sistem sosial, feodalisme diduga akan sepenuhnya lenyap mengikuti keruntuhan monarki. Sementara demokrasi disangka sebuah sistem yang sempurna akan melenyapkannya. Sialnya, meski menawarkan sebuah tata negara yang paripurna berhasil tidaknya tercipta sebuah tatanan, masih bergantung kepada siapa yang menjalankan sebuah Negara.
Sesungguhnya dalam ruang sadar manusia Indonesia, feodalisme masih persoalan yang bias. Feodalisme bagi sebagian kita, dianggap sebagai prosesi sejarah yang layak dikenang. Bagi sebagian lagi, dianggap kekayaan budaya yang wajib lestari secara utuh. Maka dibenarkanlah kemudian seluruh turunan nilai kefeodalan, dikukuhkanlah ia dalam selubung etika.
Memang benar etika penting. Sayangnya standar ganda akan selalu berlaku mengikuti status penuturnya. Tentunya bila dasar pemahaman kita, etika merupakan warisan sistem feodal. Dalam Tetralogi Pulau Buru karangan Pramoedya Ananta Toer, digambarkan tokoh Minke sebagai kaum terdidik yang geram kepada aturan penghambaan feodalisme Jawa kala itu. Dimana pada setiap adegan membungkuk hingga menyentuh tanah kepada ayahandanya, Minke dipastikan mengutuk dalam hati perihal aturan yang dicipta leluhurnya.
Sebagai warisan dan bagian sistem monarki, feodalisme dianggap racun bagi sistem demokrasi. Serupa dengan id dalam taksonomi pikiran Sigmund Freud, feodalisme berusaha direpresi oleh ruang kesadaran berdemokrasi. Demokrasi menjadi personifikasi dwitunggal ego-superego. Namun secara teoritik, dipastikan setiap represi akan memicu resitensi. Begitulah yang terjadi dalam upaya demokrasi merepresi feodalisme. Feodalisme merespon represi demokrasi dalam bentuk resistensi terselubung. Bersembunyi di ruang kesadaran terjauh, dan kelak muncul di ruang sadar terluar sebagai tabiat yang luput oleh demokrasi.
Topeng feodalisme di era demokrasi bukan lagi kepatuhan pada raja, tapi kepada sosok-sosok yang menjelma sebagai raja kecil dengan dalih pangkat dan jabatan. Kemudian terjadi apa yang disebut “monopoli kebenaran.” Begitulah feodalisme dipraktekkan oleh kekuasaan hingga dunia pendidikan. Di dunia pendidikan, monopoli kebenaran dipraktekkan oleh pendidik (guru atau dosen) di lingkungan sekolah/kampus dalam berbagai bentuk. Ada yang secara terang-terangan menolak segala bentuk kritikan teoritik dengan alasan yang berbau etik, atau paling dangkal menggunakan posisi gelar akademik sebagai jimat penangkal kritik.
Masih segar dalam ingatan kita bagaimana pemecatan secara sepihak Pak guru Dika karena mengkritik SMAN 13 Depok tempat ia mengajar. Pemecatan sepihak Pak Guru Dika oleh pihak Kepsek SMAN 13 Depok menuai reaksi keras dari sebagian besar siswa, yang berujung pada aksi demonstrasi di sekolah tersebut. Namun sangat disayangkan ketika untuk kesekian kalinya, pihak sekolah memilih cara-cara represif seperti penggunaan aparat militer untuk membubarkan aksi demo. Akan lebih baik jika pihak sekolah menyelesaikan masalah dengan cara-cara bijak, bukan? Seperti audiensi, misalnya, agar tercipta ruang-ruang dialogis antara tuntutan siswa, keadilan terhadap Pak Dika serta kejelasan sikap sekolah terhadap kasus ini.
Kasus ini adalah fakta yang membuktikan bahwa sistem pendidikan Indonesia, masih mengidap feodalisme laten yang anti-kritik. Tujuan pendidikan sejatinya adalah memanusiakan manusia. Membantu seseorang untuk menjadi pribadi yang memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosialnya, serta menempatkan persoalan kemanusiaan diatas segalanya. Bukan malah mengajarkan untuk bertindak otoriter dan seenaknya berdasarkan kepentingan pribadi.
Penyakit feodalisme laten dalam sistem pendidikan juga membuat pertanyaan, kritikan, dan protes tidak lagi dimaknai sebagai sarana evaluatif untuk membangun dunia pendidikan yang lebih baik. Namun justru dianggap sebagai ancaman, ketidakpatuhan ataupun pembangkangan. Ini mengingatkan kita dengan pola kekuasaan rezim Orde Baru, yang sangat membenci kritik dan pertanyaan atas kekuasaannya. Melakukan kritik dan pertanyaan dimasa itu, berarti harus siap berhadapan dengan senjata dan penjara. Sehingga lahirlah apa yang kita sebut sebagai budaya diam (culture silent), dimana masyarakat harus tunduk dan menerima setiap kehendak pemerintah, tanpa boleh mengkritik sedikitpun.
Sekali lagi, sekolah hari ini adalah segalanya tentang feodalisme. Kita merelakan sejak awal, anak-anak diajarkan kedisiplinan dengan cambuk, ancaman dan teror agar menjadi homogen dan manut. Kita berpura-pura buta pada kenyataan bahwa menjadi guru hari ini adalah soal kenaikan pangkat, opsi pekerjaan dengan gaji tetap setiap bulan dan absolutisme bahwa pengajar selalu benar dan anak-anak tidak lebih dari sekumpulan kerbau yang siap dijagal.
Sekolah hari ini menjadi semacam pengadilan moral yang mengakimi benar dan salah, bukan lagi institusi yang dapat diharapkan untuk menggempur kesenjangan dan kepasrahan manusia, serta memperbaiki kualitas peradaban.
(Sheila R.J)

Leave a Reply

%d bloggers like this: