Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Otonomi Daerah

Negara Indonesia dikaruniai negeri yang sangat besar dan sangat kaya. Dari jaman antah-berantah sampai sekarang, semua negeri lain memandang kagum bahkan iri dan dengki atas segala kekayaan alam yang terdapat di Indonesia. Semua kekayaan alam, aneka suku dan bangsa dengan keanekaragaman budayanya, semua merupakan warisan bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa. Sungguh tepatlah pemahaman Wawasan Nusantara, di mana semua kekayaan itu dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat utuh, tidak terpisah-pisah.

Dengan demikian, adalah tanggung-jawab dan kewajiban tiap-tiap individu Bangsa Indonesia untuk meresapi konsep Bangsa dan Negara Indonesia yang sungguh unik. Termasuk di dalamnya, kekayaan negara merupakan unsur yang sangat penting dalam konsep tersebut, yang menjadi sebagian dari modal utama bangsa. Kedaulatan suatu bangsa atas kekayaan negaranya, dalam pada itu, adalah kedaulatan atas pengelelolaan kekayaan negara untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Bagaimanakah konsep dan konteks kekayaan negara Indonesia seharusnya dipahami, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945? Seberapa besar sebenarnya kekayaan negara Indonesia sampai saat ini? Bagaimana kekayaan tersebut dikelola selama ini? Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul dalam benak kita bersama sebagai warga Bangsa Indonesia—yang sama-sama berhak atas kekayaan negeri ini. Sejalan dengannya, warganegara pun berhak memastikan bahwa pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan secara bertanggung-jawab, dikelola secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan serta akuntabel.

Perubahan peta politik di Indonesia dalam sejarah perjalanan bangsa serta pemahaman akan pengelolaan nilai-nilai kebangsaan serta demokrasi tentu saja berpengaruh pada banyak sistem dan nilai-nilai birokrasi pemerintahan. Konsep dasar dari semua perubahan tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai sebuah negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah membagi kekuasaan negara secara vertikal menjadi (i) pemerintah pusat dan (ii) pemerintah daerah. Pembagian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui pelimpahan wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Namun demikian, banyaknya pemekaran daerah sempat membawa dinamika negatif terhadap tujuan itu.

Dalam praktiknya, kebanyakan pemerintah daerah merasa menjadi penguasa atas daerah masing-masing dan melupakan bahwa sinergi dan integrasi dari antar-pemerintah daerah sangat berpengaruh pada kinerja pemerintah pusat dalam pengelolaan kekayaan negara. Sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah yang menjadi beban pemerintah pusat. Daerah-daerah tersebut masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja daerahnya, (APBD) karena pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan daerah tersebut sangat kecil. Pemekaran daerah memperburuk keadaan ini, ketika daerah-daerah baru dibentuk tanpa mempertimbangkan aspek kekayaannya.

Kembali pada pertanyaan, sejauh mana pengelolaan kekayaan negara berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945, maka jawabannya adalah: Indonesia masih dalam taraf membutuhkan dorongan dan kemauan ekstra keras untuk melakukannya. Masalah otonomi daerah ini disebut paling dahulu karena egoisme kedaerahan, mohon maaf, kiranya menjadi momok utama. Desentralisasi masih harus disinergikan, pemahaman tentang pengelolaan kekayaan harus ditingkatkan, dan dibutuhkan pemimpin-pemimpin kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara-cara yang lebih elegan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, etika birokrasi, dan etika bisnis.

(bowo)

Leave a Reply

%d bloggers like this: