Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Pemilu dan Pilkada Langsung Bukan Cerminan Pancasila

Oleh: Dwi Gema Kumara

Penulis merupakan alumni Filsafat UI, penggiat filsafat Pancasila.

 

Demokrasi Indonesia kehilangan arahnya. Setidaknya inilah gambaran kondisi saat ini, sekurang-kurangnya pasca 18 tahun reformasi. Mengapa saya berpendapat demikian? Jawabannya sangatlah mudah, berkaca pada sejarah bangsa juga kondisi aktual yang dialami bangsa kita.

Mari kita tengok, mungkin yang paling fresh dalam benak kita, kita ambil saja dari pertempuran perebutan penguasa DKI. Karena, jalannya Pilkada DKI tak jarang diartikan menjadi indikator suskesnya proses berdemokrasi di Indonesia.

Tidak sedikit efek Pilkada DKI masih memenuhi di media massa kita. Sehingga tak sedikit pasca sistem ‘coblos-coblosan’ seperti ini berlaku, masyarakat Indonesia semakin dibingungkan dan seringkali menjadi korban kepentingan-kepentingan perebutan kekuasaan semata.

Embrio ‘pesta demokrasi’

Pemilu 1999 dinilai merupakan tonggak baru demokrasi Indonesia. Penguasa Orde Baru Soeharto mundur dari kekuasaan pada 20 Mei 1998 karena desakan masyarakat. BJ Habibie yang semula adalah wakil presiden naik menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Roh demokrasi yang semasa rezim orde baru dinilai mati, kemudian seolah hidup kembali. Ratusan partai politik terbentuk dan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu.

Pemilu 2004 menjadi catatan sangat penting dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Pada tahun ini untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih langsung wakilnya di parlemen dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden dan Wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu dibagi menjadi dua yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dan inilah yang diartikan sebagai sebuah ‘pesta demokrasi’, ketika rakyat memilih langsung pemimpinnya via ‘coblos-coblosan’.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

 

Penyesatan ‘pesta demokrasi’

Pemilu dan Pilkada secara langsung dewasa ini seolah menggambarkan kedaulatan rakyat. Pemilu dan Pilkada langsung diartikan sebagai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, sejak tahun 2004 akademisi hingga politisi menyerukannya sebagai ‘pesta demokrasi’.

Namun, dibalik-jargon-jargon yang digaungkan yang kemudian menjadi sebuah memori kolektif di masyarakat awam hingga generasi intelektual saat ini, tersimpan suatu pertanyaan besar yang selalu luput. Apakah Pemilu dan Pilkada langsung seperti sekarang ini merupakan bentuk kedaulatan rakyat?

Padahal yang terjadi hari-hari ini, demokrasi sebagai sebuah prinsip kedaulatan rakyat dijabarkan begitu individualis dan pragmatis. Muncul konflik yang berkepanjangan di banyak daerah. Lebih parahnya, sistem Pemilu dan Pilkada langsung tanpa melalui persiapan matang juga menimbulkan konflik horizontal. K.H Sahal Mahfudz (Alm), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengatakan sistem ini berimplikasi pada penggunaan politik uang atau money politik yang sangat meracuni moralitas bangsa. Dan ini sudah bukan menjadi barang langka.

Merawat makna luhur demokrasi kita

Jangan lupakan amanat dari pendiri bangsa, Bung Hatta mengamanatkan bahwa kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan untuk pemerintahan negara ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintahan bagi semua orang adalah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya. Bukanlah keputusan yang sekonyong-konyong diambil dengan cara mendadak dalam suatu rapat oleh orang banyak yang tersendiri saja, dengan menyerukan bersama-sama “mufakat”. Di sini tak ada permusyawaratan lebih dahulu, oleh karenanya hal itu bukanlah keputusan menurut ‘kedaulatan rakyat’.(lihat Demokrasi Kita, Hatta)

Jadinya, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat di atas dasar permusyawaratan. Permusyawaratan itu boleh langsung diadakan oleh semua orang dewasa pada satu daerah  atau dengan jalan perwakilan, dengan jalan yang tidak langsung. Permusyawaratan langsung hanya mungkin dapat dilakukan dalam suatu desa yang tidak begitu besar jumlahnya. Akan tetapi, manakala daerah itu sudah aga besar, maka permusyawaratan selalu dilaksankan dengan jalan perwakilan. Tidak seluruhnya lagi rakyat mengambil keputusan, melainkan wakil-wakilnya.

Oleh sebabnya dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Asli

Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Yang kemudian berubah melalui amandemen menjadi

Pasal 1 ayat (2) UUD Amandemen

Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,

Seperti apa yang dikemukakan Prof. Kaelan, Guru Besar UGM, terjadi inkonsistensi dan inkoherensi setidaknya jika dilihat dari perbandingan pasal 1 ayat (2) tersebut, maka yang harus menjalankan kedaulatan itu siapa, lembaga mana? Apakah MPR, apakah DPR, apakah Presiden. Presiden jelas tak mungkin karena dia eksekutif, DPR tak mungkin karena hanya sebagai fungsi legislatif, maka jelas MPR lah sebagai penjelmaan elemen rakyat yang harus menjalankan kedaulatan rakyat dan memberikan mandat kepada Presiden untuk menjalankan mandat tersebut. Sehingga ini benar-benar aneh, yang menjalankan kedaulatan rakyat  ‘hanya menurut’ Undang-Undang Dasar. Ini saja sudah tidak koheren. Justru UUD itulah yang harus dijalankan.

Sehingga  kedaulatan rakyat terletak bukan pada ‘mufakatnya’ itu sendiri. Karena sistem coblos-coblosan oleh ‘seluruh’ rakyat dalam Pemilu dan Pilkada langsung, hasil suaranya pun adalah bentuk ‘mufakat’dengan indikator kuantitatifnya saja.

Kedaulatan rakyat justru terletak pada proses ‘musyawarahnya’. Sistem Pemilu dan Pilkada langsung yang telah berlangsung sejak tahun 2004 dan 2005 ini justru telah menghilangkan kedaulatan rakyat, karena telah menghilangkan sebuah proses dialogis, proses dialektis pemufakatan yang merupakan ruh dari sebuah nilai-nilai demokrasi khas Indonesia yang mencirikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Pemilu dan Pilkada langsung menjadi tontonan politik ‘ujug-ujug mufakat’ atau ‘paksaan mufakat’ setiap 5 tahun sekali. Karena menghilangkan sebuah proses musyawarah untuk mencapai sebuah hikmah kebijaksanaan dari rakyat yang diwakilkan oleh MPR.  Lalu rakyat tidak bisa mengganti pemimpinnya ketika pemimpinnya tidak menjalankan amanat rakyat. Ini benar-benar ironi.

Pada akhirnya mungkin saja benar bahwa Pemilu dan Pilkada Langsung hanyalah sebuah ‘pesta demokrasi’ yang  individual dan pragmatis, bukan pesta dari kedaulatan rakyat.

Untuk mengembalikan pada kedaulatan rakyat yang sesungguhnya setidaknya kita harus kembali pada akar permasalahannya. Kembali pada peta kehidupan berbangsa dan negara kita sesuai Pancasila dan UUD  18 Agustus 1945.

Adapun segala perubahan yang terjadi dalam konstitusi negara kita, haruslah segera dilakukan pengkajian ulang.

 

 

One Comment

  • Anonymous

    Adoohh ini benerr nih.. Ini nih jln yg bener..carut marut pemilu plkada sesat yg kmaren bikin dua sodara berantem trus pecah kongsi. Sodara itu kualat akhirnya trjatuh&trpidana pula..aslii kita sdh disesatkan..butuh leader/commander sekelas prabowo mluruskan jln sbgmna pancasila dan uud45 yg utuh untuk kejayaan dgn sgenap jiwa harta tumpah darah INDONESIA. jaga kesehatan boz..

Leave a Reply

%d bloggers like this: