Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Pemerintah Jangan Represif, Kaji Ulang UUD Amandemen Hak Konstitusional Rakyat

Terkait penangkapan para aktivis nasionalis yang dituduhkan melakukan makar, anggota Komnas HAM periode 2012 – 2017 , Natalius Pigai menjabarkan bawa kekuasaan presiden itu terbatas karena ada konstitusi negara yang membatasi.
Rakyat sebagai pemilik hak (right holder) berhak menilai dan mengkritisi presiden yang menjadi pemangku kewajiban( obligation) atas perlindungan dan pemenuhan HAM.
Seperti yang dilansir www.postmetro.co, Pigai mengungkapkan bahwa “Kritikan rakyat itu merupakan hak konstitusional warga negara, termasuk perbuatan atau tindakan mengganti presiden di tengah jalan, asal konstitusional melalui parlemen,” Kamis (8/12).
Dijabarkan Pigai bahwa dalam human right and election disebutkan jika dalam kondisi tertentu atau situasi yang terpaksa, presiden memiliki kemampuan untuk mengeluarkan pernyataan darurat (state in emergency). Demikian pula rakyat yang  juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan, apakah melalui people power ataupun kudeta.
“Keduanya dilakukan hanya semata-mata demi pemulihan stabilitas sosial dan integritas nasional. Dan itu selain sudah dipraktikkan di negara kita, juga di negara negara lain. Dan di perguruan tinggi, kami yang belajar ilmu politik, hal tersebut sudah diajarkan dalam teori politik,” sambungnya.
Pigai menambahkan, kudeta atau makar yang bersifat inkonstitusional yang menimbulkan instabilitas nasional, pelanggaran HAM, dan menghilangkan demokrasi serta kedigdayaan sipil adalah hal-hal yang tidak dibenarkan.
“Tapi sepanjang masih konsitusional itu tidak masalah. Oleh karena itu, penangkapan terhadap Ibu Rahma dkk, termasuk Pak Hatta Taliwang, menunjukkan tindakan represif pemerintah. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power),” pungkasnya.
(Rustam Abdul Ghany)

Leave a Reply

%d bloggers like this: