Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Pasal 33 UUD 1945; Ukuran Nyata Kebijakan Ekonomi

Dalam tulisan yang terbit pada tahun 1955, sepuluh tahun setelah UUD 1945 mendapat kesempatan untuk berperan sebagai pedoman dasar pmerintah dan bangsa secara keseluruhan, Bung Hatta, penyusun pasal itu menyatakan sebagi berikut:

Politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan koperasi. Di sebelah menunggu tercapainya hasil politik perekonomian berjangka panjang ini, perlu ada politik kemakmuran berjangka pendek yang realisasinya bersumber pada bukti-bukti yang nyata. Sekalipun sifatnya berlainan daripada ideal kita bagi masa datang, apabila buahnya nyata memperbaiki keadaan rakyat dan memecahkan kekurangan kemakmuran kini juga, tindakan itu sementara waktu harus dilakukan oleh mereka yang sanggup melaksanakannya. (Muhammad Hatta, 1955)

Dari uraian ini Bung Hatta tampaknya membedakan pengertian politik ekonomi atau perekonomian denan tujuan ekonomi/perekonomian Indonesia yang dicita-citakan sebaga “berdasarkan Koperasi”. Apabila hal ini dikaitkan dengan pernyataan Bung Karno bulan Agustus 1984 bahwa sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi koperasi (SInar Harapan, 9 Agustus 1984) dan penjelasan Pasal 2 UUD 1945 mengenai anjuran mengadakan sistem ekonomi koperasi, maka jelaslah perbedaan antara sistem ekonomi dan politik ekonomi.

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi koperasi. Bahwasannya pada saat sekarang kita belum menggunakan sistem tersebut, hal ini hanya bersifat sementara. Tetapi nantinya kita akan melaksanakan sistem ekonomi secara penuh. (Muhammad Hatta, 1955)

Menarik sekali, bahwa baik Bung Hatta maupun Bung Karno menekankan perbedaan tujuan jangka panjang di mana sistem ekonomi akan merupakan sistem koperasi, dengan sifat keadaan saat sekarang (jangka pendek) yang belum sesuai dengan sistem tersebut. Dalam istilah atau kata-kata Bung Hatta, politik ekonomi jangka pendek sifatnya “berlaianan daripada ideal”, tetapi bisa diterima asalakan benar-benar memperbaiki kemakmuran rakyat sekarang juga.

Mengilhami apa yang dipikirkan bapa bangsa tadi maka ada sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan itu bahwa apakah hari ini reformasi telah mengantarkan kita menyelenggarakan dan menyempurnakan sistem koperasi? Dan jika pun belum, apakah syarat kedua tadi terpenuhi? Yaitu sebuah politik ekonomi yang diambil telah dapat benar-benar memperbaiki kemakmuran rakyat di saat ini? Silahkan jawabannya anda simpan pada setiap pengalaman nyata masing-masing dari anda melihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini.

Sehingga sangat mudah sebetulnya menilai kinerja pemerintahan dalam bidang ekonomi. Apakah sudah berusaha untuk semakin mendekat dengan tujuan utama yaitu sistem ekonomi koperasi yang sudah digariskan oleh penjelasan Pasal 2 dan tercantum secara jelas dalam pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen), ataukah justru sebaliknya. Padahal pasal itulah yang seyogianya menjiwai para penentu kebijakan dalam merumuskan politik ekonomi, baik itu yang berjangka pendek, menengah, atau panjang. Mengingat jika melihat realita perubahan yang dilakukan pada UUD 1945 tahun 1999-2002, secara jelas menjauhkan Indonesia dari sistem koperasi secara konsep maaupun dalam pelaksaannya.

 

(Tim Redaksi)

Leave a Reply

%d bloggers like this: