Thursday, June 21Kita mulai dari sini...

Partai Lomba Korupsi, BPIP Hanya Jadi Penyuluh Intoleransi

oleh: Abu Duda

 

Lagi-lagi akal sehat para generasi penerus bangsa telah diracuni oleh para elit kekuasaan. Maraknya aksi buka-bukaan tindak korupsi malah menjadi ajang ‘lomba’.

Partai-partai politik yang kadernya terjerat kasus korupsi bukannya malu, malah mencari pembenaran dengan membandingkan jumlah kasus korupsi dengan partai lainnya. Ini jelas sesat fikir, seolah jika jumlah orang yang ditangkap dari satu partai lebih sedikit daripada partai lainnya, menjadi ditolelir karena ada yang lebih banyak. Sangat menyedihkan, memberangus akal sehat, dan pembodohan masal.

Di sisi lain, semarak Pancasila terus digelorakan para elit kuasa, namun tidak lengkap dengan sikap dan adab yang konkret. Hidup bermegahan, bermewah-mewahan, sedangkan di sudut lain anak-anak kecil mengais makan di kolong jembatan, hingga tidur di bantaran sungai. Ini penghianatan besar!  Pancasila hanya menjadi jualan untuk klaim merasa paling Pancasilais, padahal semua nihil.

Bisa dikatakan, ya semua Partai yang ada, semuanya menerapkan standar ganda. Hanya berusaha bangun citra partai, bukan realita. Rezim silih berganti, amanat Pancasila dan UUD 1945 tak pernah diperjuangkan menjadi nyata.

Korupsi itu bukan perlombaan, bukan juga untuk dicari pembenaran dengan mencari kader partai mana yang paling banyak ditangkap. Sedikit atau banyak sama-sama korupsi, tidak ada yang lebih baik!!!

Menyoal Lembaga ‘Sosialisasi Intolerasi’

Ada lagi hal yang lain, Partai yang cuma bersorak anti korupsi dan anti intoleransi tanpa mengerti substansi permasalahan bangsa sedikitpun. Dikiranya Indonesia sedang mengalami intolerasi antar umat beragama. Heeloo,,, ini narasi siapa yang buat? Tolong pakai akal sehat. Padahal yang masalah yang jelas ada yaitu UUD 1945 sebagai aturan main berbangsa dan bernegara diberangus menjadi UUD NRI 1945. Semua elit tahu, namun diam tanpa kata.

Nyatanya umat beragama aman bertetangga. Saling berbagi setiap momen. Yang memecah belah kerukunan berwarga-negara, ya elit kuasa pula.

Yang nyata lagi adalah kesenjangan. Bukan masyarakat minim pemahaman akan Pancasila dan toleransi. Rakyat kecil begitu toleran melihat para elit kuasa dan pengusaha besar bermain sandiwara. Yang kaya makin kaya, yang miskin ditindas. Yang maju ke senayan bukan jadi pelayan, malah jadi tuan.

Yang taat beragama dibilang radikalis, yang anti agama dibilang Pacasilais. Bercadar dibilang ekstrimis, rok mini dibilang moderat.

BPIP yang katanya lembaga yang bertugas membumikan pentingnya realisasi Pancasila, hanya menjadi lembaga penyuluhan anti intoleransi, yang sebenarnya intoleransinya pun tak selalu nyata. Bila pun ada, hanya menjadi alat propaganda segelintir elit. Korupsi melanggar Pancasila tak pernah jadi masalah besar, kesenjangan ekonomi yang jelas melanggar Pancasila tak juga jadi fokus utama.

BPIP mungkin salah sasaran, yang harus banyak ditatar soal Pancasila harusnya adalah para elit kuasa, entah itu jajaran pemerintahan pun kader-kader partai politik. Karena di tangan mereka nasib jutaan rakyat dititipkan. Bukan terus-terusan safari berteriak kerukunan beragama, karena memang sudah rukun adanya.

Semoga seluruh pemegang amanah rakyat yang ada di Indonesia segera sadar, bahwa berpolitik bukanlah untuk hanya merasakan kursi empuk dengan berbagai fasilitas menyenangkan, melainkan sebagai kendaraan merealisasikan amanat Pancasila dan UUD 1945 secara nyata.

Leave a Reply

%d bloggers like this: