Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Pancasila Jatidiri Bangsa Indonesia

Pada 1 Juni 1945, ketika Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) menyampaikan “Pancasila” sebagai dasar falsafah negara Indonesia merdeka, dan kemudian pada 18 Agustus 1945 dituangkan dalam bagian “pembukaan” hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD 1945) pada saat itulah telah lahir suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila yang merupakan suatu karya maha agung (genuine invention) sebagai dasar falsafah, pandangan hidup dan jatidiri Bangsa Indonesia.

Kelahiran Pancasila pada pertengahan abad ke-20 di tengah-tengah eksistensi berbagai falsafah, ideologi dan pandangan hidup negara-negara dunia seperti nasionalisme, sosialisme, marxisme, komunisme, liberalisme dan kapitalisme adalah suatu peristiwa yang monumental, sebagai buah pemikiran seorang putra terbaik Bangsa Indonesia, setelah melalui proses kristalisasi panjang mengenai hakikat Bangsa Indonesia dengan tata-nilai kehidupannya yang telah terbentuk sejak ratusan tahun lamanya.

Akta Kelahiran Bangsa dan Negara

Di dalam perjalanannya, unsur-unsur falsafah dan ideologi asing tetap mengalir berusaha menerobos celah-celah yang ada, baik terbawa arus informasi maupun dibawa manusia-manusia Indonesia yang belajar di luar negeri. Mereka adalah anasir-anasir yang kerdil, yang berpendapat bahwa gagasan dan pemikiran dari luar negeri lebih baik dibandingkan pemikiran dan kearifan lokal (local wisdom) Bangsa Indonesia sendiri. Mereka tidak sadar bahwa nilai-nilai yang mereka introduksi ke Tanah Air akan menggerogoti Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia, memudarkan dan menggerus jatidiri Bangsa, sebagai satu-satunya hak milik Bangsa yang paling berharga.

Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila beserta Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal-pasalnya adalah suatu “akta kelahiran” Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga mutlak dipertahankan untuk mengikat dan menampilkan keberadaan dan jatidiri Bangsa dan Negara Indonesia. UUD 1945 berikut Penjelasannya yang dinilai sangat singkat dan hanya memuat pokok-pokok pengelolaan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia justru sangat maju dan bijaksana.

Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 37, misalnya, memungkinkan UUD 1945 untuk berkembang mengikuti perkembangan jaman, dalam bentuk amandemen-amandemen yang harus dimusyawarahkan dan dimufakati. Akan tetapi, amandemen yang dilakukan selama “Era Reformasi,” yang sudah empat kali itu, telah keluar dari jiwa dan semangat para Pendiri Negara, yang kemerdekaannya diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Seharusnya, UUD hasil empat kali amandemen itu menjadi undang-undang dasar sendiri dengan nama “UUD 2002.”

Hubungan Hirarkis Piramidal

Dalam membaca dan memahami nilai-nilai Pancasila, hendaknya selalu dicermati hubungan “hirarkis piramidal” antara satu sila dengan sila di atasnya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila tertinggi yang memancar dan mengikat sila-sila lain di bawahnya. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena itu, harus dibaca dan dimaknai sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fitrahnya. Sila Persatuan Indonesia hendaknya dibaca dan dimaknai sebagai persatuan sesama manusia Indonesia yang menempatkan keadilan dan keberadaban sebagai sesama mahluk yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian pula, perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hendaklah dimaknai sebagai pencapaian dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di dalam Indonesia yang bersatu, bagi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di jalan yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memaknai sila-sila Pancasila dalam hubungannya yang hirarkis piramidal inilah kita dapat memaknai Pancasila sebagai satu kesatuan, di mana sila-sila saling terkait satu sama lain.

Penyiapan Generasi Penerus

Era Reformasi—sebagai suatu keniscayaan—telah kita jalani selama lima belas tahun, penuh dengan euforia bebas dari Orde Baru. Hanya dalam waktu empat tahun, Era Reformasi mengadakan empat kali amandemen terhadap UUD 1945, sehingga wujud dan maknanya semakin sirna, semakin jauh dari cita-cita dan tujuan nasional masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Era Reformasi yang diliputi hawa nafsu liberalisme dan kapitalisme telah menerobos semua rambu nilai-nilai Pancasila yang selama ini susah-payah kita pertahankan, kita lestarikan. Era Reformasi telah memberikan peluang terjadinya transplantasi nilai-nilai asing ke dalam tubuh Bangsa Indonesia, sampai-sampai menggerus jatidiri Indonesia, milik kita yang paling berharga.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mempersiapkan generasi penerusnya guna mencapai taraf kebesaran yang lebih tinggi lagi. Itulah sebabnya, mempersiapkan generasi penerus bangsa yang siap menghadapi tantangan masa depan harus selalu menjadi prioritas. Suatu generasi yang tangguh, yang dibentuk oleh nilai-nilai Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kejuangan dan Wawasan Kebudayaan. Suatu generasi yang sejak remaja senantiasa diingatkan agar jangan sampai hanyut terseret gelombangnya era globalisasi dan era informasi—sebagaimana telah dibukakan pintunya oleh Era Reformasi. Suatu generasi Bangsa Indonesia yang harus tetap tampil tangguh mengamankan dan menjaga kelestarian jatidiri dan keberadaan bangsanya ketika prahara globalisasi mengamuk melanda dunia.

Leave a Reply

%d bloggers like this: