Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Pancasila Digusur Mafia Kekuasaan

Nilai persatuan bangsa Indonesia kian hari semakin melemah. Dimulai dengan Pilkada serentak yang terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Dengan dalih menginginkan “demokrasi” dan “one man one vote”. Dalam suasana persaingan kekuasaan, isu agama muncul, isu antar golongan ras dan etnis memanas. Bangsa Indonesia pun terpecah-belah. Masyarakat awam dan buta politik dipaksa memilih yang tidak dipahaminya. Demi mendukung salah satu pasangan calon, konflik-konflik horizontal terus bermunculan di tengah masyarakat Indonesia. Kenapa harus terpecah belah? Apa sebenarnya makna dari “demokrasi” yang ideal? PNS/birokrat yang telah bertahun-tahun mengabdi dengan kinerja yang baik malah tidak dihargai. Kalah dengan para pemilik modal yang dekat dengan partai politik. Nampaknya bangsa Indonesia sudah melupakan dasar negaranya sendiri yaitu “Pancasila”.

Demos dan Kratos, penyusun kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Sehingga pengertian demokrasi secara sempit adalah pemerintahan yang dari rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan yang menyerahkan kedaulatan seutuh-utuhnya kepada rakyat. Rakyat diberi kebebasan pada rakyat dalam segala hal, termasuk kebebasan untuk berpolitik, berpendapat dan memperjuangkan kepentingan rakyat dalam pemerintahan. Namun apakah sistem demokrasi di setiap Negara haruslah sama? Jawabanya adalah tidak.
Setiap negara memiliki budaya yang berbeda. Kondisi masyarakat dan geografis yang berbeda. Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia sebenarnya sudah menjamin adanya demokrasi (kerakyatan) dalam pemerintahan. Sistem kerakyatan telah didesain oleh para pendiri bangsa yang sadar bahwa bangsa Indonesia ini sangatlah plural. Terdiri dari berbagai elemen rakyat yang bermacam-macam. Maka Indonesia sistem kerakyatan itu sendiri diimplementasikan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sesuai dengan yang tertulis dalam Pancasila sila ke 4. Bahwa setiap kepentingan rakyat harus diwakili dan dimusyawarahkan oleh setiap wakil rakyat dalam MPR. Agar semua rakyat Indonesia dapat duduk sejajar dalam pemerintahan dan memusyawarahkan kepentingan-kepentingan rakyat untuk kepentingan hajat hidup seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Itulah yang disebut demokrasi khas Indonesia. Kedaulatan tertinggi ada ditangan rakyat, dan teknis pelaksanaannya adalah melalui Majelis Permusyawaratan Perwakilan.

Namun kenyataanya kenapa sekarang justru rakyat seakan dirugikan terus oleh pemerintahnya sendiri? MPR & DPR bukanya menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah melainkan hanya menjadi boneka yang selalu melanggengkan kelalaian rezim. Toh mereka orang-orang dari Parpol yang berkuasa di eksekutif juga? Bagaimanakah nasib saudara sebangsa kita yang kurang beruntung? Mereka yang selalu dianak-tirikan oleh pemerintah Indonesia? Coba bayangkan bila NKRI dan nilai kesatuan Indonesia benar benar terpecah? Sepertinya tinggal menunggu waktu, apalagi pemerataan kesejahteraan tidak juga terwujud. Petani dan nelayan kian disingkirkan dengan kebijakan pemerintah yang selalu import. Bahkan garam pun import?

Mari kita kaji UUD 1945 sebagai staatrecht atau dasar Negara bangsa Indonesia. Sadarkah bahwa UUD kita telah berubah? Amandemen 1998-2002 pada masa reformasi telah mengakibatkan perubahan yang sangat fundamental dalam dasar negara kita. Sekurang-kurangnya sudah terlihat pada pasal pertama;
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Asli
Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Bandingkan dengan,
Pasal 1 ayat (2) UUD Amandemen
Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,
Mana naskah yang lebih jelas? Kedaulatan jadi “berada di tangan rakyat”. Tangan rakyat yang mana? Lalu dilaksanakan menurut undang-undang dasar yang mana? Lembaga manakah yang menjalankan kedaulatan rakyat? Sangat tidak jelas dan tidak koheren,
Bandingkan dengan UUD 1945 asli. Dari segi bahasa, Kedaulatan “adalah” di tangan rakyat. Arti Kata “adalah” berbeda dengan kata “berada”. Artinya kedaulatan dan rakyat adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan secara general. Dan jelas bahwa MPR adalah institusi yang menjalankan kedaulatan rakyat.
Untuk apa perubahan yang malah memperburuk itu dilakukan? Ketika dikaji lebih dalam dapat dikatakan bahwa bahwa amandemen telah mengacak-acak rechtstaat/dasar NKRI. Amandemen yang telag terjadi bukanya proses penyempurnaan, melainkan malah memperburuk dan memperlemah kedaulatan rakyat Indonesia atas bangsanya. Naskah Asli UUD 1945 memuat 71 ketentuan, sedangkan pada naskah UUD Amandemen terdapat 199 ketentuan. Dari 71 ketentuan asli dari UUD 1945 hanya 25 ketentuan yang tidak diubah. Setelah dikaji lebih lanjut kebijakan Amandemen UUD ternyata kebanyakan menguntungkan pihak asing karena terjadi banyak liberalisasi terhadap UUD. Inikah yang disebut penyempurnaan? Liberalisasi pendidikan? Kapitalisasi ekonomi?

Tanpa sadar Pancasila dan UUD 1945 telah digusur dan diganti dengan dasar degara baru yaitu UUD Amandemen 2002. Amien Rais cs. telah melanggar aturan yaitu dengan terus menjalankan amandemen dengan kuota 1/3 parlemen. Padahal rapat MPR setidaknya harus dihadiri 2/3 anggota. Amandemen telah mengkebiri kedaulatan rakyat. Alhasil hingga saat ini konstitusi dan dasar Negara bangsa Indonesia adalah UUD 2002. Check and Balances antar lebaga pemerintahan menjadi cacat. Lembaga yang seharusnya saling mengawasi sekarang malah saling tutup-menutupi, saling backing, saling lempar tanggung jawab antar lembaga. Semua itu karena dasar konstitusi yang inkoheren dan inkonsisten.

Pancasila dan burung Garuda memang masih tetap menjadi simbol negara Indonesia. Tetapi sudah tidak diamalkan lagi dalam sistem bernegara. Dasar negara kita sekarang bukan lagi Pancasila! Sebuah kewajiban untuk rakyat Indonesia menyadari hal ini. Kembalikan Pancasila dan UUD 1945! Bukanya mengharamkan perubahan terhadap UUD. Tapi perubahan pada UUD haruslah senafas dengan nilai Pancasila. UUD 2002 telah menghilangkan realisasi kelima sila. Demokrasi dengan basis kerakyatan berubah menjadi demokrasi mafia? Perbaikan terhadap UUD sebaiknya dimasukan dalam addendum. Bukan dengan mengotori Pancasila dan merubah haluan Negara seenaknya!

Merdeka!
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!

(Ilham Oetomo, Aktivis UI)

Leave a Reply

%d bloggers like this: