Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Pancasila Bukan Sekedar Teriak Bhineka

Oleh: Dwi Gema Kumara

Penulis adalah alumnus Filsafat UI, Pengkaji Pancasila dan UUD 1945

 

Baik kita sadari maupun tidak, masyarakat Indonesia kini seakan kehilangan arah dan tujuan. Jika kita insyafi bersama bahwa diantara kita semua, kini, antara pemerintah dengan rakyat, antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok saling menerka dan saling curiga. Tumbuh lebih banyak rasa ketidakpercayaan dibanding rasa saling percaya. Hal ini tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Tak sedikit rasa ketidaknyamanan itu  berujung pada terjadinya konflik di antara kita sebagai anak bangsa.

Kita tidak bisa menafikan bahwa keresahan ini banyak pemicunya. Saat ini, dalam aspek ekonomi kita semakin mengedepankan prinsip kompetisi pasar, bukannya kooperatif. Dalam aspek sosial budaya, masyarakat kita cenderung menjadi individualistis dan tidak lagi menekankan sifat gotong royong dan musyawarah/mufakat di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem pemerintahan, yang mana sistem pemerintahan seperti sekarang ini telah jelas membuat tata kelola pemerintahan menjadi kurang efektif dan semakin sulit mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat strategis, terbukti dengan saling bentroknya antar lembaga pemerintahan.

Dalam situasi global, kita pun dihadapkan dengan semakin ketergantungannya bangsa kita terhadap bangsa lain. Sehingga kita terlalu mengharapkan bantuan luar negeri di dalam mengatasi berbagai kesulitan di dalam negeri, terutama ekonomi. Kita semakin jauh dari kemandirian sebagai bangsa yang bernegara.

Sehingga  bukan omong kosong bahwa kita disuguhkan tontonan maraknya korupsi, kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, serta ketidakadilan yang meruncing pada konflik-konflik horizontal yang silih berganti.

Pancasila surplus ucapan, minim pemahaman dan tindakan

Saat ini bukan hal yang langka dari perihal yang telah dikemukakan sebelumnya, kita tiba-tiba menggaungkan kembali kata Pancasila. Pancasila seakan menjadi hal yang surplus di masyarakat kita sebagai ucapan, namun minim pemahaman apalagi tindakan.

Pancasila yang memiliki 5 sila, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, Keadilan Sosial seringkali dibaca dan dimaknai secara terpisah. Padahal butir-butir Pancasila itu bukanlah prinsip yang tercerai-berai namun merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Kelima sila itu dalam keterkaitannya menghendaki bangsa Indonesia berketuhanan dengan meresapi sifat atas kasih sayang-Nya sebagai sumber moralitas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara. Sehingga atas kasih sayang dan rahmat Tuhan kita bisa memancarkan kasih sayang kepada sesama makhluk, bersedia gotong-royong dalam menghadirkan nilai-nilai kebaikan bagi semua. Ini semua dalam upaya untuk terus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai religiusitas, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan dirasa tak lagi hadir. Pertanyaannya, ini salah siapa? Kita saling menuding satu dengan lainnya, “saya Pancasila, kamu bukan” sehingga akhirnya kita lupa berkaca atas masing-masing diri kita. Padahal kemungkinan besar dari kita semua telah benar-benar meninggalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bersama sebagai bangsa Indonesia.

Pada akhirnya pertanyaan yang lebih tepat lagi bukan mencari siapa yang salah, melainkan apa yang kini tengah salah.

Kita semua tak ber-Pancasila?

Berbicara Pancasila, tidak mungkin tanpa berbicara UUD 1945. UUD 1945 adalah bentuk organis dari Pancasila sebagai arah dan tujuan berbangsa Indonesia. Di dalam pembukaan dan isi UUD 1945 lah terdapat bentuk kesatuan bangsa kita sebagai NKRI.

Sehingga barangkali kita seringnya keliru. Sebagai contoh, kita berteriak bicara Hak Asasi manusia (HAM), namun yang kita anut ternyata moral HAM Liberalisme, yang jelas berbeda dengan kaidah HAM dalam Pancasila dan UUD 1945. Kita seringkali teriak soal demokrasi, namun yang dipahami adalah demokrasi liberal yang mengedepankan prinsip individualistis dan pragmatis, bukan demokrasi dalam Pancasila dan UUD 1945 yang mengedepankan kedaulatan rakyat pada proses musyawarah dalam mencapai mufakat. Dalam berbisnis, kita seringkali terlena dalam hukum kapitalisme yang hanya mengedepankan keuntungan sebesar-besarnya, bahkan rela menindas yang lain atau berlaku curang demi keuntungan pribadi.

Jadi kita sebetulnya telah melarikan diri dari cita-cita bangsa yang dibangun oleh para pendiri bangsa ini. Ketika menyoal Pancasila, kita sebagai individu bukan hanya bicara soal hak-hak, namun soal tanggung jawab. Apakah kita sudah menunaikan tanggungjawab atas amanat Pancasila dan UUD 1945 itu?

Ternyata belum, bahkan kita telah mengubah haluannya. Pada akhirnya, dari contoh-contoh itu saja, lagi-lagi kita semua, sadar atau tidak, sebetulnya telah jauh meninggalkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai  arah, tujuan, dan cita-cita bersama sebagai bangsa Indonesia yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah telah merekam bahwa UUD 1945 yang merupakan bentuk aturan dasar bernegara Indonesia atas implementasi Pancasila diubah isinya. Prosesnya dilakukan tahun 1999-2002 dengan total 4 kali amandemen. Amandemen terhadap isi UUD 1945 yang telah dilakukan justru telah banyak menyimpang dari Pancasila dan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945.

Apakah perubahan tersebut berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Jelas iya. Karena dalam UUD 1945 lah nilai-nilai religiusitas, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi nilai-nilai keutamaan Pancasila dijadikan sebuah arah dan tujuan nyata yang mengikat secara legal-formal sebagai pedoman satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia.

Apa tujuan itu?

Terciptanya negara yang rakyatnya adil, makmur dan merata adalah muara dari revolusi Indonesia. Jalan demi menyongsong keadilan sosial dalam konsep gotong-royong, tidak saja mengandalkan peran negara secara luas, tetapi juga menghendaki partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan.

Dengan kapasitasnya masing-masing, individu-negara-masyarakat harus bergotong-royong untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia dengan rasa kemanusiaan dan tanggung jawab dari tiap-tiap kita. Seperti apa yang disampaikan Yudi Latif, dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berlakulah ‘berat sama dipikul, ringan sama dijinjing’.

Dengan demikian, sudah jelaslah bahwa ternyata ada satu akar permasalahan bersama kita sebagai bangsa yang me-negara. Bahwa kita telah benar-benar menginggalkan UUD 1945 (via amandemen tersebut), sehingga pada praktiknya cita-cita untuk Indonesia yang adil, makmur danmerata tadi tidak mungkin tercapai. Perubahan pedoman berbangsa itu lah yang menyebabkan kita pada praktik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini semakin kehilangan arah.

Kita renungi sejanak, bahwa ternyata kita lupa dalam berbicara Pancasila bukanlah pula sekedar kebhinekaan, namun ada tujuan revolusi Indonesia. Kita lupa akan semangat untuk membentuk negara yang rakyatnya berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Dengan demikian, kiranya, kita telah temukan akar dari semua hal ini. Ternyata perubahan terhadap UUD 1945 waktu lalu, mempunyai dampak ekonomi, politik, budaya dan psiko-sosial yang sangat substantif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini.

Sehingga sudah saatnya kita segera menentukan sikap atas masa depan bangsa Ini. Kita harus kembali pada peta berbangsa dan bernegara kita. Pemerintah dan elemen bangsa Indonesia tanpa terkecuali, harus sesegera mungkin bergotong-royong mengembalikan UUD 1945. Segala perubahan atas tantangan zaman akan bisa disesuaikan dengan kembali pada koridor Pancasila. Sehingga ketika kita butuh penyempurnaan atas UUD 1945, janganlah melenceng dari Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: