Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Negara yang Dibeli dan Diperbudak Korporasi

Dalam bukunya “Indonesia Betrayed: How Development Fails”, Elizabeth Fuller Collins (2008) seorang akademisi dari Ohio University yang meneliti Indonesia menuliskan:

aktual.com
aktual.com

“Saya mempelajari bagaimana pembangunan telah digunakan untuk membenarkan kebijakan-kebijakan yang mengizinkan para pemegang kekuasaan politik bersekutu dengan kepentingan-kepentingan korporasi untuk melipatgandakan kekuasaan dan kekayaan mereka, sekaligus mengusir rakyat dari tanah mereka sehingga mereka terpaksa pergi ke kota-kota tempat mereka sekarang berusaha bertahan hidup dengan apa saja yang dapat mereka lakukan.” ~(Collins, 2008: 186) [1]

Itulah yang memang terjadi di Indonesia.. menjadi budak kapitalisme neoliberal, secara sukarela.

Silahkan garisbawahi term “sukarela” disini. Karena memang pada kenyataannya, negara memiliki perannya sendiri demi melancarkan kebijakan neoliberalisme. Liberalisasi dan globalisasi ekonomi merupakan konsekuensi dari dinamika internal kapitalisme yang bersifat ekspansif, yang kemudian menjadikan negara tidak lebih sebagai kendaraan pasifnya para imperialis. Panich & Gindin (2012: 82) dalam bukunya “The Making of Global Capitalism” menjelaskan dengan gamblang bahwa neoliberalisme justru tidak akan pernah sukses tanpa adanya peran negara yang besar dan kuat dalam memfasilitasi dan meregulasi berbagai bentuk kebijakan demi bekerjanya sistem ini di suatu negara. [2]

Sifat kapitalisme yang ekspansif ini pada akhirnya menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan tidak sanggup untuk difasilitasi secara domestik, sehingga dibutuhkan wilayah baru. Perluasan ekspansi teritorial di sini berarti pembentukan wilayah-wilayah baru, pengusiran penduduk lokal dari tanahnya, penciptaan undang-undang yang memberikan kekuatan hukum bagi perampasan tanah dan sumber daya alam, eksploitasi budak, hingga penghancuran gerakan rakyat. Di sinilah peran negara terlihat jelas dalam melanggengkan semua hal tersebut di atas.

Kuatnya ekspansi kapitalisme dalam bentuk korporasi asing ditunjukkan dalam hasil penelitian Jed Greer dan Kenny Bruno (1998: 201): bahwa sejak tahun 1990-an korporasi-korporasi asing/korporasi multinasional telah meraih pengaruh atas berbagai urusan internasional hingga menguasai ekonomi dunia. Dengan adanya dominasi kekuatan korporasi-korporasi tersebut maka sistem hukum negara-negara jajahan n, termasuk Indonesia, dibentuk dalam pengaruh neokapitalisme dan neoliberalisme. Bangsa-bangsa jajahan diatur oleh sistem hukum yang memberikan keleluasaan korporasi untuk melakukan ekspansi modal secara bebas. [3]

Marcatan Humphreys dkk (2007: 247), menggambarkan kekuatan korporasi modern sebagai penyebab kutukan sumber daya alam. Kutukan sumberdaya alam ini punya sejarah yang cukup kelam. Perusahaan-perusahaan migas internasional kerap mendapatkan dukungan dari pemerintah negeri asal masing-masing. Secara rutin perusahaan-perusahaan itu menyuap para penguasa dan berkolusi, dengan tidak mengungkapkan secara terbuka angka pembayaran hasil bumi yang sebenarnya. Mereka juga biasa campur tangan dengan menempatkan orang yang tepat di tampuk kekuasaan, atau bahkan kadangkala menyokong pemberontakan bersenjata dengan harapan mendapatkan konsesi. [4]

Fenomena tersebut terjadi secara global dimana korporasi asing tumbuh kuat jika dibandingkan dengan negara.

Indonesia sudah masuk ke dalam jerat neoliberalisme dan sepertinya kesulitan keluar dari jeratan itu. Para pengurus negara sibuk melayani kepentingan korporasi-korporasi yang telah dikultuskan dalam teori-teori ekonomi yang diajarkan di kampus-kampus bahwa mereka adalah para dewa kemakmuran masyarakat.

Para founding fathers Indonesia mendirikan negara ini dengan menetapkan ideologi perjuangan melawan kapitalisme dan imperialisme. Ratusan ribu dan bahkan jutaan nyawa melayang dalam perjuangan menentang kapitalisme dan imperialisme. Tapi pengorbanan itu sia-sia. Para pengurus negara sejak rezim Orba hingga kini menjadi budak korporasi asing. Jika perlu seluruh lautan di negara ini ditimbun untuk kemakmuran para tuan tanah, sebagaimana pengurus negara telah mengemis-ngemis kepada dewa kemakmuran yang bernama investor asing itu agar mengelola (alih-alih menguasai) tanah dan lautan negara ini.

Kita juga gemar meniru-niru gaya China dan Singapura dengan proyek-proyek raksasanya. Tapi apakah rakyat dan keadaan Indonesia memang membutuhkan itu? Apakah kebanggaan negara ini ada pada banyaknya waduk, rel kereta api, panjangnya jalan tol, besarnya pelabuhan? Semua proyek raksasa ini untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan rakyat ataukah kebutuhan neo-VOC demi mempermudah pergerakan kapital mereka? Kalau 99 persen rakyat hanya berbagi sekitar 26 persen lahan di negara ini, apakah rakyat diuntungkan oleh proyek-proyek besar itu? [5]

Kontributor: Sheila R.J (Mahasiswa Kriminologi UI)

REFERENSI
[1] Collins, Elizabeth Fuller. (2008). Indonesia Betrayed: How Development Fails. Hawaii: University of Hawaii Press

[2] Panich, Leo & Sam Gindin. (2012). The Making of Global Capitalism. London: Veso Publisher

[3] Greer Jed & Kenny Bruno. (1998). Greenwash: The Reality Behind Corporate Environmentalism. Philippines: IBON Foundation Incorporated, Third World Network

[4] Macartan Humphreys, Jeffrey Sachs, Joseph E. Stiglitz. (2007). Escaping The Resource Curse. New York City: Columbia University Press

[5] Bachriadi, Dianto & Gunawan Wiradi. (2011). 6 Dekade Ketimpangan: Masalah Penguasaan Tanah di Indonesia. Agrarian Resource Center (ARC)

Leave a Reply

%d bloggers like this: