Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Mulai Banyak Benteng Pancasila Gadungan

oleh: Sarlan Abimanyu

 

Jujur saja, semakin hari saya semakin gatal pada berbagai kelompok yang menjadi benteng Pancasila ‘gadungan’. Kenapa saya pakai kata gadungan? Toh kita dapat tes saja bagaimana kelompok-kelompok yang merasa ber-Pancasila akan gagap bicara tentang Pancasila secara das sollen dan das sein.

Pancasila yang sering dikumandangkan hanya Pancasila jargon. Tanpa mengerti bahwa pemahaman poin-poin dalam Pancasila itu tidak pernah bebas dari sebuah konteks. Apa konteks yang dimaksud? Yaitu UUD 18 Agustus 1945. Karena poin-poin yang kita kenal sebagai 5 poin azas itu (sehingga disebut Panca, yang artinya lima) berada di dalam Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai staatfundamentalnorm.  Maka dari itu konsekuensi dalam sebuah aturan konsitusi berlaku hirarkis. Yang mana isi UUD dan aturan di bawahnya tidak boleh kontradiktif terhadap staatfundamentalnorm tadi. Semua isi UUD yang kemudian menentukan aturan-aturan di bawahnya tidak boleh melenceng dari Pembukaan UUD 1945 yang memuat Pancasila itu.

Dengan demikian, sayang sekali term Pancasila yang begitu elok dan punya nilai-nilai filosofis yang sangat mendalam, hanya jadi alat saling serbu. Alat saling boikot. Alat memecah-belah. Ini biasanya dilakukan para politisi busuk.

Sejarah mencatat, bahwa sampai hari ini Pancasila sama sekali belum dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Dari era Bung Karno hingga era Jokowi. Bisa karena faktor subjek pemegang kuasa yang kurang berintegritas terhadap aturan, bisa juga karena aturan main berbangsa bernegara ini dimanipulasi secara tekstual sistemik. Seperti yang telah terjadi pada tahun 1998-2002, yang mana penyelewengan terhadap Pancasila dilakukan secara tekstual sistemik oleh amandemen terhadap UUD yang begitu kebablasan dan di luar tuntutan reformasi itu sendiri. Amandemen yang awalnya digagas dalam tuntutan reformasi hanya berisi beberapa poin mencakup pembatasan periode jabatan presiden dan menambahkan pasal-pasal soal HAM, faktanya yang terjadi tidak demikian. 300% isi UUD 1945 telah berubah. Sehingga ketika UUD nya tercemar, maka aturan-aturan organis secara hirarkis dibawah UUD yang cenderung menyengsarakan rakyat terafirmasi. Dengan kata lain kebal dengan sendirinya.

Fakta ini menunjukan bahwa, konsitusi yang berlaku sekarang ini yaitu UUD 2002 dengan nama samarannya UUD 1945 versi amandemen 1 sampai 4, isi pasal-pasalnya sebagian besar tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945. Cek saja sebagai contoh paling fundamental dan familiar, lihat pasal 1 dan pasal 33, juga pasal-pasal lainnya yang rancu secara subtansi atau teknis yuridis yang berlaku. (Baca: Inkonsistensi dan Inkoherensi UUD Amandemen, Prof. Kaelan dan Sistem Pemerintahan Orde Reformasi VS Orde Baru, Dr.Abe Kusuma)

Jadi anda ingin merasa sudah paling ‘Pancasila’ dengan modal berkutat pada problem toleransi/ intolerasi? Atau dengan hanya modal teriak NKRI harga mati??? Ada pekerjaan rumah untuk anda mulai dari sekarang, yaitu mencari tahu letak inkonsistensi dan inkoherensi UUD hasil amandemen. Good Luck!

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: