Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

MPR Lembaga Yang Tinggal Sejarah

Oleh: Dr. Catur Wardhana

Dimulai pada saat diberlakukannya amandemen UUD 1945 yang membuat lembaga ini kehilangan peran, perwakilan dan kontribusinya. Lembaga yang dimaksudkan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dahulunya memiliki salah satu peran penting yaitu menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memiliki perwakilan yang merupakan representasi dari keseluruhan masyarakat yaitu dengan adanya utusan daerah dan utusan golongan, dan kontribusi sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Presiden dan Wakil Presiden.

Garis Besar Haluan Negara merupakan rangkaian program-program yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Dibuatnya GBHN agar bangsa ini dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang di dalam pembukaan dan isi UUD 1945, namun apa yang terjadi sekarang sangatlah berbanding terbalik. Tidak lagi adanya GBHN merupakan kesalahan total yang terjadi sehingga pada saat ini sangat terkesan setiap pergantian Presiden juga mengalami pergantian dalam hal program pembangunan, inilah yang membuat arah pembangunan bangsa tidak menjalan sinkron dan terlihat saling bertabrakan antar tiap kepemimpinan.

Utusan daerah dan golongan merupakan unsur penting dari Majelis Permusyawaratan Rakyat karena sebuah perwujudan dari perwakilan masyarakat yang tidak terkodinir oleh elit-elit politik dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat dilihat bahwa saat ini masyarakat sangat tidak terwakili karena hanya diwakilkan oleh anggota partai yang memiliki kepentingan partai dan diri sendiri. Miris, karena saat ini rakyat hanya selalu dilibatkan dalam berdemokrasi 5 menit tiap 5 tahun sekali, bukan sebagai sebuah instrumen yang diikutsertakan dalam pembuatan hal–hal yang menyangkut keberlangsungan hidupnya.

Mengawasi kinerja Presiden dan Wakil Presiden merupakan hal yang krusial, karena MPR bertugas sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjadi garda terdepan penjaga rakyat dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan ketika dinilai menyimpang dari UUD 1945.

Ketiga hal tersebut telah hilang dari tubuh MPR sehingga lembaga ini hanya tinggal sejarah. Miris disaat euforia reformasi untuk menurunkan sebuah rezim otoriter dibarengi dengan penetapan Amandemen UUD 1945 malah berujung membuat lembaga yang seharusnya menjadi lembaga tertinggi namun berubah menjadi sebuah “lembaga ompong” yang tidak memiliki kembali hal yang krusial untuk kemajuan bangsa Indonesia kedepannya. Ini sama saja mengubur hasil original dari para pendiri bangsa sebagai Sistem Pemerintahan Sendiri.

Leave a Reply

%d bloggers like this: