Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Mispersepsi Terhadap UUD 1945

Para pelaku amandemen telah banyak melakukan mispersepsi terhadap UUD 1945. Mispersepsi tersebut kemudian menjadi sebuah opini kuat di generasi sekarang yang telah banyak meninggalkan sejarah. Mari kita lihat kekeliruan pandangan terhadap UUD 1945 di era reformasi yang harus segera diluruskan.

Pertama, mispersepsi bahwa UUD 1945 tidak demokratis disebabkan karena pemerintahan Suharto melaksanakan UUD 1945 yang tidak murni (atau menyimpang) secara konsekuen. Cirinya adalah:

  1. Hak untuk mendapat jabatan Negara dibatasi secara demokratis, harus mendapat restu dari pimpinan Negara atau pimpinan Partai.
  2. Hak untuk memilih bagi keturunan golongan PKI atau pendukungnya dibatasi. Hal ini menyalahi “Bill of Attainder” (prinsip tidak boleh menghukum seseorang atau suatu golongan tanpa melalui pengadilan).
  3. Pemerintahan Suharto mengintimidasi lawan politiknya dengan menyatakan bahwa kalau tidak setuju dengan kebijakannya akan “digebug”

Kedua, mispersepsi bahwa UUD 1945 tidak punya “check and balances” dapat dikatakan suatu persepsi yang “memprihatinkan”, karena di UUD 1945 jelas ada cara untuk men-“checks” pemerintah yaitu dengan:

  1. Hak Budget. di penjelasan UUD 1945, di  kunci pokok VIII dinyatakan bahwa “kedudukan DPR adalah kuat” dan di penjelasan pasal 23 ditegaskan bahwa “dalam hal penentuan APBN, kedudukan DPR lebih kuat daripada kedudukan Pemerintah”.  Ini tanda kedaulatan rakyat.
  2. Hak Angket
  3. Hak Interpelasi
  4. Hak Bertanya
  5. “Balance”-nya, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPR tidak dapat dibubarkan oleh DPR

Ketiga, mispersepsi bahwa UUD1945 “Executive heavy” juga tidak benar. Kunci pokok IV menyatakan bahwa “dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden. Tetapi, di kunci pokok V ditegaskan bahwa presiden adalah “mandataris” MPR yang wajib menjalankan putusan MPR. Kalau kita memakai metafora sebagai “Bahariwan”, maka rakyat yang punya kapal (yang berdaulat” berhak menentukan tujuan dan haluan Negara. Setelah ditentukan tujuannya, maka sang nahkoda diberi kekuasaan dan tanggung jawab penuh mengendalikan kapal.

Sebelum Amandemen UUD 1945, kekuasaan presiden Indonesia lebih kecil daripada presiden Amerika Serikat, Perancis, Brazil dan presiden Indonesia sekarang. Dahulu presiden Indonesia tidak dapat membuat kebijakan sendiri, dia hanyalah mandataris MPR. Sedangkan presiden Indonesia setelah Amandemen, dapat mengabaikan anggota MPR yang menurut UUD 1945 yang asli mempunyai “kata yang memutuskan” (final say)”.

(Benny Manurung)

Leave a Reply

%d bloggers like this: