Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Mengapa harus Kembali ke UUD 1945 Asli?

Oleh: Ilham Oetomo, Aktivis UI

Hari-hari ini krisis bangsa Indonesia dirasakan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyulitkan rakyat. Harga BBM naik. Harga kebutuhan pokok ikut naik. Subsidi listrik dicabut. Lalu apa hubunganya dengan kita harus kembali ke UUD 1945 Asli? Mudah saja, bila UUD 1945 ditegakkan, sistem ekonomi yang akan berlaku adalah ekonomi kerakyatan. Sehingga segala kekayaan bumi Indonesia akan dimanfaatkan oleh pemerintah demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari sisi ekonomi, cukup bandingkan saja harga-harga bahan pokok saat UUD 1945 ditegakkan dengan sekarang. Walaupun rezim sebelum reformasi juga belum sepenuhnya menjalankan amanat UUD 1945 dengan benar,

Pada zaman Presiden Suharto beliau telah melaksanakan beberapa amanat tersebut. Salah satunya swasembada pangan. Kebutuhan pokok terjangkau. Harga minyak dalam negeri murah dsb. Itulah yang dicita-citakan agar bangsa Indonesia dapat berdikari. Agar bangsa Indonesia dapat mencukupi kebutuhanya sendiri secara mandiri. Adapun Suharto sebenarnya telah melanggar UUD 1945 asli pasal 7 yang berbunyi,

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali

Arti ‘kembali’ di pasal ini sering terjadi mispresepsi. Sering diartikan kata kembali berarti boleh dipilih lagi tanpa batasan. Padahal arti “kembali” dan “lagi” jelas berbeda. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata “kembali” berarti hanya 1 kali lagi. Berarti UUD 1945 sebenarnya sudah mengatur masa jabatan adalah hanya 2 periode (10 tahun). Tanda tanya besar kenapa Amandemen tetap dilakukan oleh para pelaku “tokoh Reformasi”. Nyatanya setelah reformasi sama dengan melepas kedaulatan rakyat atas kekayaan bangsanya sendiri. Semua aset negara dilepas ke pasar bebas sehingga peran Negara dalam mewujudkan keadilan sosial dikerdilkan.

Sebagai contoh Menurut Pasal 33 UUD Asli 1945

 (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Dikuasai oleh negara” berarti dikelola oleh negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator. Dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Kemudian oleh kaum Neolib yang disponsori oleh AS, Pasal 33 UUD 1945 ini diamandemen dengan tambahan:

Ayat 4

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

 

Amandemen pasal 33 UUD 45 tsb mengakibatkan kompeni-kompeni asing merajalela. Disinilah Neo-Kolonialisme merasuki Indonesia. Efisiensi diartikan dengan asing bebas menguasai sektor hulu. Jadi sekarang 85% sektor hulu dikuasai oleh asing dan dijual kepada rakyat dengan harga Pasar / Internasional dengan untung yang tinggi, itu sudah menyimpang dari UUD 1945 Asli. Sebab bumi dan isinya itu milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Jadi istilah subsidi sebetulnya tidak ada karena negara mengembalikan kepada rakyat apa yang memang merupakan milik rakyat.

Jadi kembali ke UUD 1945 Asli bukanlah sebuah langkah mundur, melainkan penemuan kembali revolusi Indonesia yang belum selesai. Karena di dalam UUD 18 Agustus 1945 itulah aplikasi langsung ber-Pancasila dalam bernegara Indonesia. Kita harus dapat mengolah sendiri kekayaan alam Indonesia agar kesejahteraan rakyat tercapai. Agar menjadi tuan di tanah sendiri. Bukanya bangsa Indonesia anti asing. Kita selalu memperlakukan bangsa asing secara santun. Namun keadilan harus di tegakkan. Bahwa dari Sabang sampai Merauke adalah kedaulatan bangsa Indonesia. Dari Miangas hingga Rote harus dimanfaatkan untuk segenap bangsa Indonesia, bukan untuk bangsa lain! Ataupun untuk suatu golongan tertentu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: