Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Memperingati 91 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia (II)

Dari itu, demi mengajarkan tata hukum yang bulat dan utuh itu, tidaklah masuk akal kiranya jika pendidikan tinggi hukum terlalu banyak memberi tempat kepada berbagai gagasan yang saling berbenturan. Suka tidak suka, mau tidak mau, hukum selalu mengenai benar dan salah, bahkan juga baik dan buruk dalam satu sajian. Bagaimana peserta didik ilmu hukum tidak pusing tujuh keliling, ketika segala gagasan dihidangkan di hadapannya, tanpa diberitahukan kepadanya mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk? Dari manakah hendak diukur benar-salah, baik-buruknya itu? Tidak lain daripada jatidiri bangsa, yang berupa cara berpikir bangsa! Silakan pendidikan tinggi dalam ilmu lainnya mengajarkan ketidakberpihakan ilmu pengetahuan; Bagi ilmu hukum, keberpihakan itu mutlak!

Darurat Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia!

Apa yang terjadi pada pendidikan tinggi hukum di Indonesia dewasa ini? Tidak saja peserta didik dibuat melongo dengan berbagai gagasan yang saling bertentangan seakan dituangkan begitu saja ke dalam benaknya; lebih parah lagi, gagasan-gagasan yang sesungguhnya merupakan saripati dari cara berpikir bangsa, yang merupakan jatidiri bangsa, justru diasingkan darinya! Gagasan mengenai suatu lembaga permusyawaratan (bukan perwakilan!), misalnya, yang merupakan perwujudan utuh dari kedaulatan rakyat seluruhnya, yang sungguh sangat khas Indonesia, diajarkan sebagai sesuatu yang sekurang-kurangnya buruk, kalau bukan salah sama sekali. Gagasan pemisahan kekuasaan—yang semakin lama semakin keranjingan memisah-misah kekuasaan negara menjadi bagian-bagian yang sangat kecil sampai tidak berarti—terus-menerus dibahas dan dicarikan pembenarannya, dicocok-cocokkan agar sesuai dengan keadaan Indonesia, katanya.

Gagasan orangtua sendiri justru dihadapi dengan hati yang bengkok dan berbulu, sedangkan gagasan orangtuanya orang lain diagung-agungkan sebagai kebenaran sejati yang pencapaiannya harus diusahakan segenap hati! Akhirnya, memang gagasan orangtuanya orang lain—yang akhirnya membentuk tata hukum tersendiri, tata hukum mana diberlakukan melampaui batas-batas jasmani negaranya sehingga dikatakan “internasional”—itulah yang diajarkan pada peserta didik di pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Hasilnya ada dua macam, (1) sarjana yang terbelah-belah cara berpikirnya (padahal ia sarjana hukum, yang harus paham tata hukum, mana boleh begitu?!); dan, (2) sarjana yang “internasional” cara berpikirnya, padahal sesungguhnya ia berpikir seperti cara berpikir orang lain, yang bukan dirinya!

Yuris Pengganti Padri

Satu hal mendasar yang harus segera diubah adalah cara pandang masyarakat awam mengenai hukum. Jika sarjana hukum melulu dicitrakan oleh pengacara-pengacara yang hilir-mudik di layar televisi dengan segala keglamoran dan, acapkali, tanpa kualitas moral yang memadai, maka akan selamanya nasib pendidikan tinggi hukum, juga hukum di Indonesia seperti ini. Ekstrimnya, pendidikan tinggi hukum harus dikembalikan kepada khittahnya sebagai “sempalan” dari fakultas teologi. Ya, karena yuris (ahli hukum) memang didisain awalnya dalam peradaban Barat sebagai ganti para padri (clergy) untuk menjadi mercu suar moral bagi masyarakat sekuler.

Bagi Indonesia, jelas saja yuris harus dididik di fakultas hukum—tidak karena masyarakat kita sekuler, tetapi karena Bangsa Indonesia adalah orang-orang yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Yuris harus menjadi etalase moral bagi masyarakat kita yang relijius, karena kita punya Pancasila. Jika harus ada korps penganjur Pancasila—dan memang harus ada yang seperti itu di Indonesia ini—maka anggotanya adalah para yuris ini. Demi kebebasan akademik dan peningkatan mutu ilmu pengetahuan, bolehlah fakultas lain memperkenalkan ilmu-ilmu lain dari seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, fakultas hukum tidak bisa lain kecuali mendalami Pancasila!

Leave a Reply

%d bloggers like this: