Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Memperingati 91 Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia (I)

Identitas Nasional. Riwayatmu Dulu

Di tengah-tengah kehidupan masa kini di mana berbagai pernik global telah menyatu utuh dalam keseharian, masih relevankah berbicara tentang jatidiri kebangsaan, identitas nasional? Di tengah-tengah hiruk-pikuk semboyan konvergensi hukum diserukan, untuk mengintegrasikan tata hukum—bila suka, bolehlah menyebutnya sistem hukum—demi memperkokoh integrasi perdagangan dunia, masih relevankah berbicara tentang tata hukum nasional? Bagaimana kekinian memaknai kata-kata ini, identitas nasional, tata hukum nasional?

Sekurang-kurangnya sudah dua puluh tahun berselang ketika kata-kata itu terakhir kali masih sarat makna, baik bagi yang mengucapkannya, terlebih bagi yang mendengarnya; dahulu, ketika televisi swasta nasional masih baru satu stasiun saja, dan semua siaran radio swasta masih harus meneruskan berita-berita yang diproduksi oleh stasiun radio negeri. Sungguh menakjubkan jika kekinian diamati dari sudut-pandang dua puluh tahun yang lalu! Sungguh geli rasanya mengingat betapa dahulu hanya ada satu saluran teve bagi rumah-tangga manapun, itu pun tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang identitas nasional. Menjalin persatuan dan kesatuan (bangsa), katanya. Kini, semua itu telah menjadi riwayatmu dulu. Siaran teve negeri. Siaran berita negeri. Identitas nasional. Tata Hukum Nasional.

Tata Hukum Nasional. Riwayatmu Kini

Tata hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat yang berketeraturan politik—atau agar mudahnya, bernegara—selain merupakan cerminan dari cara berpikir masyarakat itu secara keseluruhan—sehingga, karenanya, menjadi jatidirinya juga—juga merupakan gelanggang tempat berbagai gagasan beradu. Demikian pulalah tata hukum Indonesia. Pada awalnya—mungkin semua bangsa juga begitu pada awalnya—tata hukum yang berlaku di Indonesia diidamkan merupakan cerminan dari cara berpikir masyarakat ‘bangsa’ Indonesia, sehingga pulalah merupakan jatidiri ‘bangsa’ Indonesia. Misalnya, kenapa di Indonesia seorang pemilik benda-benda yang melekat atau mengambang di atas tanah, maupun yang terkubur di dalamnya, tidak lantas dan serta-merta merupakan pemilik dari tanah itu sendiri, dan juga sebaliknya?

Demikianlah cara berpikir Bangsa Indonesia mengenai tanah dan benda-benda yang terkait dengannya. Sekaligus Itulah ‘jatidiri bangsa’ Indonesia, tercermin dalam hukumnya. Demikian itulah hukum ‘Bangsa Indonesia’ mengenai tanah. Akan tetapi, ada cara berpikir lain, yang konon berasal dari bangsa lain, di mana kepemilikan atas tanah berarti juga kepemilikan atas segala benda yang terkait dengannya. Cara berpikir pertama, yang katanya cara berpikir Bangsa Indonesia, bolehlah dikatakan berlandas pada pemahaman bahwa sebaiknyalah manusia jangan rakus. Cara berpikir kedua, bolehlah dikatakan, tidak mengenal kosakata “rakus”, atau sekurang-kurangnya tidak begitu saja memandang buruk sifat rakus itu. Dua cara berpikir ini berlaga dalam gelanggang tata hukum Indonesia.

Tugas Pendidikan Tinggi Hukum

Jika demikian, apa tugas pendidikan tinggi hukum? Sedikit maupun banyaknya, hukum kiranya juga sudah diajarkan pada peserta didik di tingkat-tingkat dasar dan menengah; meski tentu saja tidak sebagai tata hukumnya itu sendiri, biasanya masih berupa norma-norma yang terpisah-pisah. Tugas pendidikan tinggi hukumlah, di mana-mana negeri pun, untuk mengajarkan hukum sebagai satu kebulatan tata hukum yang utuh. Ketika tata hukum adalah jatidiri bangsa, dan pada saat yang bersamaan adalah gelanggang adu gagasan, manakah yang harus diajarkan? Seyogianyalah akal sehat memihak pada pengajaran tata hukum sebagai jatidiri bangsa. Betapa tidak? Secara pengingkaran, bagaimana mungkin membentuk suatu tatanan yang bulat dan utuh — yang bagian-bagiannya tersusun dalam suatu bangunan tertentu, yang masing-masingnya saling pengaruh-mempengaruhi — jika di dalamnya masih terdapat berbagai silang pendapat?

Leave a Reply

%d bloggers like this: