Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Mantan Menko EKUIN, Kwik Kian Gie: Benahi Bangsa Mesti Kembali Ke UUD45 Asli!

Kwik Kian Gie, Mantan Menko EKUIN, menyebutkan bahwa untuk memperbaiki kondisi bangsa saat ini yang semakin liberal dan makin jauh dari UUD 1945. Mesti dilakukan perubahan sistem dan pemimpinnya.

Sistem pemilihan kepala negara, kata mantan Menko EKUIN itu, tidak bisa dipilih secara langsung oleh rakyat. Dia beralasan tidak mungkin rakyat yang pendidikannya mayoritas masih rendah diharapkan dapat memilih pemimpin yang berkualitas. Fakta yang terjadi, justru ada jual beli suara dalam pemilihan pemimpin.

Seperti yang dilansir Nasional.info (18/12/16), “Lalu apa yang harus dilakukan sekarang?. Tadi ada yang menyebut coup (kudeta), tapi apa ya tentara mau?”, kata Kwik Kian Gie dalam diskusi seputar arah kebijakan ekonomi yang tidak sesuai dengan UUD 1945 di Kantor MUI Pusat, Selasa sore (17/05/2016).

Menurutnya,  sumber ekonomi dan badan usaha harus dikendalikan negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta apalagi asing. Juga gaya kepemimpinan yang ‘keras’.

“Tidak bisa selain itu. Ini bukan saya yang ngomong, tetapi Joseph Stiglitz, Francis Fukuyama. Baru bisa makmur,” ungkapnya.

Mantan Kepala Bapennas ini memberi contoh Norwegia. Negara itu makmur dengan 70 persen kekuatan ekonomi di tangan pemerintah. Demikian pula dengan Singapura. Negara dengan wilayah yang sangat kecil ini bisa makmur karena pada awalnya dipimpin oleh Lee Kuan Yew dengan cara diktaktor. Pemerintah Singapura, kata Kwik, saat itu membentuk dua buah holding, yaitu Temasek dan GIC (Government of Singapore Investment Corporation).
Lebih lanjut Kwik berpendapat bahwa mungkin MUI yang mampu, memilihkan calon pemimpin, orang yang sangat dihargai rakyat.  Tidak ada jalan lain kecuali jalan ekstrem, kudeta.

“ Ini jalan yang murah”, ungkap Kwik.

Kwik mengaku prihatin dengan kondisi kepemimpinan sekarang. Dengan sistem pemilihan secara langsung, Presiden, DPR, Gubernur, Bupati dan Wali Kota semua dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga, hanya para menteri saja yang dipilih oleh Presiden.

“Akibatnya ada Gubernur, Bupati yang tidak menurut pada presiden. Karena merasa sama-sama dipilih oleh rakyat. Ini anarkhi atau chaos namanya,” kata politisi senior PDI-P ini.

Kwik juga menyarankan untuk mengembalikan konstitusi pada  UUD 1945 yang asli. Dia mengaku sudah membaca sejarah konstitusi Indonesia yang dibuat oleh para pendiri bangsa yang sangat cerdas juga tulus hatinya semata-mata demi bangsa Indonesia menuju bangsa adil, makmur, sejahtera..

Leave a Reply

%d bloggers like this: