Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

Mahasiswa Gugat UKT, Siapa yang Salah?

Akhir-akhir ini berbagai mahasiswa di berbagai Universitas melakukan aksi gugatan kebijakann Uang Kuliah Tunggal (UKT). Para mahasiswa menilai bahwa dengan adanya sistem UKT justru makin mempermahal biaya pendidikan. Lalu siapa dalang masalah pendidikan yang mahal ini?

Sebagai konsekuensi atas penerapan ideologi neoliberalme, IMF dan World Bank meluncurkan paket kebijakan untuk menyokong pendidikan tinggi di negara-negara berkembang. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami penyesuaian struktural tersebut, yang salah satunya ditandai dengan reformasi paradigma di periode 1994-2010. Pada Mei 2005, Indonesia sebagai anggota WTO, terpaksa harus menandatangani General Agreement on Trade Service(GATS) yang mengatur liberalisasi perdagangan 12 sektor jasa, antara lain layanan kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa akuntansi, pendidikan tinggi dan pendidikan selama hayat, serta jasa-jasa lainnya.

Dibukanya pendidikan tinggi ke pasar bebas, tentu saja bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di pasar tenaga kerja global. Liberalisasi pendidikan tinggi ini memiliki semangat untuk menciptakan pendidikan yang melampaui batas-batas negara-bangsa (internasionalisasi). Untuk mendukung hal tersebut, praktik kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan tidak menghambat (non-intervensi) pengambilan keputusan di level pendidikan tinggi.

Privatisasi pendidikan tinggi, menurut Levin adalah pendidikan tinggi yang pengelolaannya terlepas dari kontrol pemerintah, baik tujuannya untuk mencari profit ataupun tidak. Privatisasilah yang kemudian menjadi refleksi dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan pendidikan. Universitas diberi otonomi penuh untuk mengelola sumber dayanya seiring intervensi pemerintah yang semakin minim. Kondisi ini berimplikasi pada keharusan universitas untuk mengelola pendanaannya sendiri. Di Indonesia, paling tidak, harapannya adalah porsi ketergantungan universitas pada anggaran pemerintah menjadi lebih berkurang.

Pendidikan tinggi sebagai sebuah komoditas adalah sebuah keniscayaan. Artinya universitas perlu ‘menghidupi’ dirinya sendiri melalui pemaksimalan potensi ventura ataupun pembukaan program studi yang sedang populer (baca: dibutuhkan dalam industri). Hal tersebut sebagai cara untuk mendatangkan profit yang dapat digunakan untuk pengelolaan universitas. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai komersialisasi pendidikan tinggi. Di titik otonomi yang paling ekstrem, pendidikan tinggi dijadikan sebagai suatu perusahaan yang murni ditujukan untuk mencari keuntungan.

Liberalisasi pendidikan jelas tidak sejalan dengan amanat UUD 1945. Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa maka akan hanya menjadi utopia. Hari-hari ini mahasiswa banyak melakukan demonstrasi pada Rektor di kampus mereka, menggugat kebijakan UKT yang membuat pendidikan bagi rakyat kecil semakin mahal.

Tetapi yang perlu dicermati adalah bahwa ternyata jika dilihat dari akar masalah pendidikan yang mahal ini bukan ada pada kesalahan Rektor. Bukan juga Menteri Pendidikan, atau bahkan Presiden. Sistem neolib lah yang merasuki dan merusak tatanan hukum tertinggi kita yaitu UUD45. Aturan bersifat neolib masuk dan imbasnya pada pendidikan yg mahal.

Rasionalisasinya adalah para elite ini hanya menjalankan apa yg ada dalam aturan berlaku. Jika aturannya mengizinkan, maka pendidikan yang mahal menjadi hal yg sah.
Artinya untuk mengembalikan cita-cita pendidikan dan menghapus komersialisasi pendidikan, mahasiswa harus meringkus akar masalahnya. Yaitu membetulkan kembali aturan hukum tertinggi negara, UUD45, kepada nafas aslinya. Dengan dikembalikannya bentuk UUD45 yang asli, maka kita telah memutus rantai neoliberalisme yang terdapat pada UUD 2002 (UUD45 yg diamandemen dari tahun 1998-2002). Sehingga dengan bagaimanapun, alasan apapun, UUD45 yang asli melarang secara tegas komersialisasi pendidikan. Dengan itu cita-cita tentang mencerdaskan kehidupan bangsa baru bisa terlaksana.

Leave a Reply

%d bloggers like this: