Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Mahalnya Pendidikan, Pemerintah Lupa Cita-Cita Indonesia

Oleh: Iham Oetomo

Penulis adalah Mahasiswa UI

 

Mendekati momen 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional (mayday) dan diikuti tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional, keadaan Republik Indonesia memprihatinkan. Keadilan dan pendidikan hanya milik orang kaya. Kebijakan pemerintah semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia diantaranya yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan “menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pendidikan jelas adalah tulang punggung maju dan berkembangnya sebuah bangsa. Hanya dengan pendidikan yang baik, bangsa Indonesia dapat mencapai kemakmuran. Namun jika melihat keadaan sekarang, pendidikan masih sangat terbatas dan tidak merata.

Masih sangat banyak rakyat Indonesia yang kurang mampu dan tidak bisa bersekolah hingga kuliah, apalagi di daerah. Pendidikan masih hanyalah milik orang kaya. Biaya kuliah yang terus melonjak memupuskan harapan rakyat kecil untuk mengakses pendidikan tinggi. Komersialisasi pendidikan menjadi penghambat dan musuh bersama mahasiswa dan rakyat Indonesia. Keadaan seperti ini mengingatkan saya dengan keadaan masa penjajahan Belanda dimana tidak ada keadilan dan hanya orang kaya yang bisa mengenyam pendidikan.

Perlu diketahui bahwa hari ini bangsa Indonesia sudah tidak berlandaskan UUD 1945 lagi. Karena UUD amandemen 2002 lah yang dipakai. Amandemen tersebut bukan berisi penambahan dan penyempurnaan (addendum), melainkan “penggantian” yang isinya banyak penyelewengan terhadap nilai-nilai pancasila dan amanat proklamasi 1945.

Namun jika kita mengacu pada UUD 2002 pun. Pasal 31 ayat 4 tidak dijalankan oleh pemerintah.

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. **

Kenapa pemerintah Indonesia cenderung melupakan pentingnya pendidikan?

Komersialisasi pendidikan tanpa sadar merasuk kedalam kehidupan bangsa Indonesia, melalui liberalisasi pada amandemen UUD 1945 pasal 33. Pendidikan dianggap komoditas untung rugi.

UUD 1945 pasal 33 yang asli yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak (termasuk Pendidikan) dikuasai oleh negara (ayat 2); dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Ayat 3. Maka jelas visi ekonomi Indonesia haruslah berdasarkan pada keadilan, khususnya pendidikan.

Namun pada UUD amandemen 2002 pasal 33 ayat 4 (pasal tambahan) sumber ekonomi penting tersebut dijalankan berdasarkan “efisiensi” berkeadilan. Kata Efisisensi inilah yang membuat banyak ketidakadilan di sektor-sektor ekonomi Indonesia, termasuk di bidang pendidikan pun dianggap sebagai kantong-kantong ekonomi yang juga boleh didasarkan pada “efisiensi”.

Pendidikan dianggap sebagai sebuah sumber ekonomi yang boleh di komersialisasi. Memang Pada tahun 2010 dengan dorongan mahasiswa, mahkamah konstitusi telah mencabut UU No.9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan (UU BHP). Namun pada tahun 2012 muncul kembali musuh baru yaitu UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (UU DIKTI) yang isinya lagi-lagi komersialisasi pendidikan.

Alih-alih memajukan pendidikan agar terdistribusi dengan baik dan adil kepada seluruh rakyat Indonesia, UU tersebut malah berdampak pada semakin tidak terjangkaunya biaya kuliah.

Pergolakan mahasiswa hari ini pun kian marak di masing-masing kampus memprotes kebijakan rektorat yang kerap menaikan harga kuliah. Padahal bicara komersialisasi pendidikan, mahasiswa menghadapi musuh yang sama, yaitu UU Dikti yang membuat kampus menjadi seperti Perusahaan yang money oriented dan berakar pada Amandemen UUD 1945 yang apancasilais.

Hal tersebut paling parah dirasakan dan memberatkan rakyat kecil. Yaitu kaum menengah ke bawah. Salah satunya adalah buruh yang gaji dan kesejahteraanya masih sangat minim hingga sekarang. Buruh sebagai elemen penting dalam roda ekonomi suatu negara, khususnya di Indonesia masih terbilang dalam kondisi yang memprihatinkan. Gaji buruh pun terbilang minim jika dibandingkan dengan intensitas pekerjaan yang terbilang berat.

Begitu juga dengan petani dan nelayan yang kerap digusur dan ditindas oleh penguasa. Amandemen UUD 1998-2002 lah yang mengakibatkan hilangnya prinsip kedialan rakyat dalam ekonomi yaitu koperasi. Koperasi-koperasi yang muncul malah bentuk baru dari kapitalisasi. Kita bisa lihat di jalanan banyak sekali uasaha rentenir bertameng koperasi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa semua asas kekeluargaan dalam UUD yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa telah digusur oleh sistem politik liberal dan ekonomi kapitalis.

Bagi mahasiswa sebagai agent of change dan calon ‘buruh’ masa depan, adalah sebuah tantangan besar untuk bersatu dan mengubah atau setidaknya berbuat sesuatu untuk melawan ketidakadilan yang ada di republik tercinta ini.

Leave a Reply

%d bloggers like this: