Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Listrik Naik, Inikah Efisiensi Berkeadilan?

BUMN seyogianya adalah sarana pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang terjangkau dan mensejahterakan rakyat. Namun, hingga saat ini BUMN tampaknya belum bisa mewujudkan itu semua. Pasalnya usaha-usaha milik negara itu terus saja memperbesar hutangnya, di sisi lain juga terus mengurangi subsidi pada masyarakat menengah ke bawah. Hal tersebut patut diberikan kecurigaan yang besar, mengapa yang menjadi sasaran akibat buruknya sistem pengelolaan BUMN justru lebih besar pada rakyat kecil.

Sebagai contoh, kenaikan tarif listrik yang dilakukan oleh PLN. Bagi pelanggan PLN berdaya 900 VA, awal Juli 2017 nanti tarif listrik akan naik lagi. Tarif listrik golongan yang masuk dalam kategori rumah tangga mampu (RTM) ini naik seiring pencabutan subsidi yang diberlakukan pemerintah sejak Januari lalu. Padahal kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik pelanggan 900 VA mulai berdampak di masyarakat. Pasalnya, tagihan listrik mereka membengkak hingga dua kali lipat. Ini membuat beban ekonomi mereka pun menjadi bertambah.

Menurut Salamudin Daeng, pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), seperti yang dilansir www.swamedium.com bahwa semua kebijakan tersebut dilakukan agar dapat memiliki kemampuan untuk berutang. Seperti melakukan revaluasi aset. Itu dilakukan hanya untuk memperlebar ruang berutang PLN. Menurutnya, dengan melakukan revaluasi aset, nilai aset PLN memang membengkak menjadi Rp1.250 triliun. Tapi kebijakan itu, jelas Daeng, hanya untuk mempermudah perseroan untuk berutang saja. Makanya pihak PLN selalu berdalih rasio utangnya atau debt to equity ratio (DER)-nya selalu diklaim masih aman. Dari catatan yang dimiliki Daeng, total utang PLN telah mencapai Rp500,175 triliun. Nilai itu belum termasuk rencana utang terbaru PLN yang akan menerbitkan surat utang (obligasi dan sukuk) senilai Rp10 triliun.

Hutang Untuk Siapa?

Dari contoh PLN saja kita dapat melihat buruknya pengelolaan BUMN. Disaat hutang terus diperbesar, namun masyarakat kecil tetap terkena imbas untuk menutupi kekurangannya.

Dengan cara yang terus-menerus seperti ini, maka perlahan namun pasti, secara sadar sebetulnya PLN atau BUMN lainnya tentu secara rasional tidak akan mampu membayar hutangnya. Dengan kata lain, lama-lama aset BUMN sendiri akan sepenuhnya diambil alih oleh pihak asing.

Atau mungkin memang hal ini yang ditunggu-tunggu. Para ‘pemain’ di BUMN terus bergerak dengan strategi ini supaya mendapatkan keuntungan pribadi dari kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap pembangunan  kesejahteraan rakyat tersebut. Alhasil ketika aset BUMN benar-benar dikuasai pihak asing, liberalisasi dan kapitalisasi ekonomi semakin tak terpungkiri.

Ini lah bentuk oligarki yang benar-benar sempurna. Segelintir pengusaha super kaya bermain dengan pembuat kebijakan untuk terus memperkaya dirinya sendiri dan menyisakan ketimpangan sosial yang ektrim.

Ataukah ini memang bentuk konsistensi atas implementasi poin ‘efisiensi berkeadilan’ dalam pasal 33 ayat 4 UUD Amandemen?

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: