Wednesday, October 18Kita mulai dari sini...

Kriminalisasi Ulama, Grasi Antasari dan Dilema Konflik Horizontal

Kisruh politik nasional di tingkat elit semakin menjadi. Kubu-kubu kekuatan partai politik saling baku hantam kepentingan. Rakyat dibenturkan dengan berbagai konfik horizontal untuk mengalihkan isu, ini cara pelanggengan rezim ini. Rakyat seakan tidak diberi kesempatan untuk memberikan sebuah alternatif untuk perbaikan bangsa. Ummat Islam makin bergejolak karena banyaknya kriminalisasi terhadap ulama tanpa alasan yang jelas. Ditambah kasus bendera bertuliskan Tauhid dibilangnya penghinaan terhadap lambang negara, padahal POLRI sendiri pernah mencantumkan tulisan di bendera Merah Putih, juga berbagai tulisan seperti pada kunjungan band Metalica ke Indonesia, pun acara itu dihadiri oleh Joko Widodo.  Celoteh-celoteh di media sosial yang mencoba mengkritisi kebijakan penguasa, kali ini seringkali dianggap sebagai penghinaan terhadap penguasa. Ada apa dengan rezim ini?

Lalu, kedekatan politik Partai Komunis Cina dengan pemerintahan Joko Widodo tidak dapat tidak membuat kecurigaan bahwa rezim ini pro terhadap Komunis. Sampai-sampai POLRI menegaskan bahwa tidak ada laginya paham komunis di Indonesia. Ini dibantah tegas oleh Menteri  Pertahanan RI, dengan melontarkan pernyataan bahwa “yang bilang tidak ada komunis, jangan-jangan dia komunis”.

Di lain hal,  grasi yang diberikan oleh Presiden terhadap Antasari Azhar yang banyak dinilai bukan tentang nilai ‘keadilan’ namun syarat politik. Seolah dipakai untuk menjadi benteng pertahanan dari partai lawan politik penguasa. Karena tidak dapat dipungkiri kasus pemenjaraan Antasari banyak menyimpan misteri politik. Tameng itu terlihat dari indikasi pernyataan Antasari yang memberikan pernyataan di Metro TV, bahwa POLRI di bawah kepemimpinan Tito pasti akan profesional dan menyelesaikan kasus tersebut, karena dia yakin Tito punya integritas. Ini berbanding terbalik dengan kondisi pandangan masyarakat umum, yang saat ini  mempertanyakan integritas POLRI sebagai penegak hukum.

Kondisi-kondisi ini tentu berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kedepan. Karena pemerintah sebagai instrumen negara jelaskan seharusnya menjadi pelayan rakyat. Itulah posisi hukumnya pemerintah dan penegak hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstutusi berbangsa dan bernegara Indonesia. UUD 1945 semakin tidak dijalankan, terutama pada era reformasi ini. Karena yang dipakai bukan UUD 18 Agustus 1945 tetapi UUD Amandemen 1998-2002.

Perang proksi (Proxy War) dari kekuatan asing (Komunis Cina dan Liberalisme Amerika) melalui para penghianat bangsa kini telah berjalan. Melalui Amandemen UUD 1945 yang membuka segala macam kebijakan pemerintah untuk tidak pro terhadap kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia dipecah-pecah dengan berbagai macam cara. Ini jelas tidak dapat dibiarkan berlarut. Segera kembali pada rel perjuangan bangsa Indonesia yaitu UUD 18 Agustus 1945. Umat beragama, para intelektual, para pemuda, Tentara Nasional Indonesia, POLRI serta seluruh elemen bangsa Indonesia harus segera menyatukan kekuatan untuk mengambalikan konstusi negara kita yang asli yaitu UUD 18 Agustus 1945.

 

(Gondo Wijaya)

Leave a Reply

%d bloggers like this: