Wednesday, December 13Kita mulai dari sini...

Kita NKRI bukan NRI !

Oleh: Ilham Oetomo, Mahasiswa Sastra Belanda, Universitas Indonesia

Negara Republik Indonesia? Atau Negara Kesatuan Indonesia? Mungkin kebanyakan orang belum pernah dengar kata NRI. Karena sejak dulu kita selalu ditanamkan jiwa kesatuan NKRI. Walau berbeda beda tetapi tetap satu. “Bhinneka Tunggal Ika” bahkan tertulis di lambang Negara kita. Karena nilai persatuan dan kesatuan lah dulu yang membuat kita kuat. Yang membuat kita dapat bersatu melawan kolonialisme. Tanpa kesatuan mungkin bangsa Indonesia belum merdeka sampai sekarang. “Persatuan Indonesia” bahkan adalah sila ke 3 dari pancasila, sebuah ideologi yang secara sah telah di putuskan sebagai Ideologi bangsa Indonesia.

 

Lalu apa itu NRI? Itu adalah UUD yang kita pakai pada hari ini, yaitu UUD NRI 2002 atau UUD 1945 yang telah di “Amandemen” sebanyak 4 kali dari tahun 1998 hingga tahun 2002. Dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun UUD kita telah diubah lebih dari 300%.  Naskah Asli UUD 1945 memuat 71 ketentuan sedangkan pada Naskah UUD Amandemen terdapat 199 ketentuan. Dari 71 Ketentuan asli dari UUD 1945 hanya 25 ketentuan yang tidak diubah. Kebijakan Amandemen UUD kebanyakan menguntungkan pihak asing karena terjadi banyak liberalisasi terhadap UUD. Liberalisasi dalam bidang politik dan ekonomi khususnya. Memang Pembukaan UUD 1945 dipertahankan, namun isi batang tubuh telah dirubah dan dijauhkan dari ruh dan jiwanya yaitu Pancasila, yang merupakan filosofi (philosofische grondslag) dasar dari segala hukum dan ideologi Negara. Filosofi dasar inilah yang akan menjadi “Weltanschauung” (pandangan hidup) bangsa Indonesia mencapai cita-citanya.

 

Di dalam Pidato Pancasila tanggal 1 juni 1945 Soekarno mengatakan “Tjamkan Pantja Sila ! Pancasila dasar falsafah Negara! ”, “Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progressif dalam revolusi Indonesia.” Itulah yang ditekankan oleh pendiri bangsa. Para pendiri bangsa yang telah menggali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ingin memperjuangkan sebuah Republik yang lepas dari jeratan tidak saja imperialisme kolonial tetapi juga dari sistem ekonomi kapitalisme dan politik liberalistik. Soekarno juga menekankan bahwa demokrasi yang dicari bukanlah demokrasi barat—yang hanya menghadirkan kebebasan politik semata, melainkan sebuah “politiek economicshe democratie”, yakni sebuah tatanan politik yang mensyaratkan keterlibatan penuh rakyat dalam pengambilan keputusan berbasis musyawarah (MPR) dan sekaligus mendemokratiskan tatanan ekonomi dari proses penghisapan dan eksploitasi.

 

Negara Indonesia sedang berada di masa transisi dan terjadi krisis identitas kebangsaan dimana Indonesia sedang berada di tengah politik dunia yang sedang kacau. Dengan berubahnya UUD kita, semakin sulit untuk mewujudkan cita cita bangsa Indonesia. Dengan Sistem Demokrasi liberal seperti saat ini. Keterlibatan rakyat hanya 5 menit saat pemilihan umum 5 tahun sekali, kemudian setelahnya adalah hanya demi kekuasaan partai politik. Masa kampanye yang menghabiskan tidak sedikit uang, Setelahnya tentu ada kepentingan di dalamnya. Dibalik partai politik adalah para pengusaha atau pemilik modal maka merekalah kaum kapitalis yang selalu diuntungkan dengan demokrasi liberal. Pembangunan yang dilakukan tidak pro rakyat. Semakin dalamnya jurang ekonomi di Indonesia dikarenakan Bangsa ini sudah dijauhkan dari falsafah berbangsanya sendiri.

 

Sebagai contoh Menurut Pasal 33 UUD Asli 1945

 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

“Dikuasai oleh negara” berarti dikelola oleh negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator. Dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  Kemudian oleh kaum Neolib yang disponsori oleh AS, Pasal 33 UUD 45 ini diamandemen dengan tambahan:

 

Ayat 4

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

 

Amandemen pasal 33 UUD 45 tsb mengakibatkan kompeni-kompeni asing merajalela. Dengan menguasai 85% sektor hulu. ini jelas bertentangan dengan UUD 45 yang asli

 

Jadi jika 85% dikuasai oleh asing dan dijual kepada rakyat dengan harga Pasar / Internasional dengan untung yang tinggi, itu sudah menyimpang dari UUD 45. Sebab bumi dan isinya itu milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Jadi istilah subsidi sebetulnya tidak ada karena negara mengembalikan kepada rakyat apa yang memang merupakan milik rakyat.

 

Penguasaan sumber daya alam Indonesia oleh asing memang terhitung sudah keterlaluan. Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dominasi asing di sektor minyak dan gas bumi misalnya, sudah mencapai 70%. Penguasaan asing di sektor tambang batu bara, bauksit, nikel dan timah mencapai 75%. Sementara di sektor pertambangan tembaga dan emas sebesar 85%. Papua yang paling kaya akan sumber daya alam Emas tetapi rakyatnya sendiri hidup di dalam kemiskinan dan keterbatasan. Penguasaan asing di sektor perkebunan juga sangat besar, dimana untuk sektor perkebunan sawit sudah mencapai sebesar 50%. Apalah bedanya dengan zaman VOC dulu toh sama sama dijajah oleh korporasi?

 

Bukan berarti UUD 1945 adalah sesuatu yang ‘sakral’, namun nilai-nilai inilah yang harus dipegang teguh sebagai dasar bernegara agar cita-cita bangsa Indonesia untuk “Merdeka” tercapai. Namun Amandemen UUD 1945 menjadi  UUD NRI 2002 jelas sudah tidak senafas lagi dengan nilai-nilai Pancasila. Amandemen ini telah merugikan rakyat dan akan menimbulkan ketidak adilan sosial. Sungguh mengancam nilai kesatuan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh  rakyat Indonesia yang dirugikan (kebanyakan bagian timur) akan bergejolak dan lahirnya gerakan separatis karena merasa tidak satu tujuan lagi dengan Indonesia. Dengan kembali ke UUD 1945 asli kkan mengembalikan arah pemerintahan dan kembali ke cita-cita bangsa Indonesia. Lalu untuk segala perubahan yang menyesuaikan dengan kondisi zaman kiranya dimasukan ke dalam Adendum. Maka kemudian yang dapat diamademen adalah bagian adendum-nya. Sehingga UUD45 tetap senafas dengan nilai Pancasila, karena dalam UUD 1945 pedoman berbangsa dan bernegara Indonesia menuju kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Leave a Reply

%d bloggers like this: