Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Ketetapan MPR RI No. 1/MPR/2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi Tak Berjalan, Masyarakat Resah.

Pasca ditangkapnya beberapa tokoh dan aktivis yang bertepatan dengan Aksi Damai 212 (4/11/2016) terkait dugaan makar, isu mengembalikan UUD 1945 Asli menjadi viral di masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan pemahaman tentang bagaimana cara mengembalikan UUD 1945. Untuk mengembalikan UUD 1945 ke aslinya sekurang-kurangnya ada 2 alternatif jalan.

Ini dapat dilakukan melalui berbagai kemungkinan, seperti didekritkan oleh Presiden RI, melalui keputusan DPR minta MPR bersidang atau melalui Referendum. Yang kedua adalah melalui proses pengkajian kembali UUD 1945 sehingga pengkajian ini menghasilkan UUD yang sesuai dengan UUD 1945 asli, tetapi mungkin dengan tambahan untuk penyempurnaannya.
Jalan pertama, terutama melalui satu dekrit Presiden RI, adalah cara paling cepat. Akan tetapi secara politik dipertanyakan apakah Presiden RI bersedia melakukannya. Jalan DPR amat sukar berhasil karena akan ditentang banyak anggota DPR yang diuntungkan oleh keadaan UUD 1945 setelah di-amandemen. Sedangkan melalui referendum juga memerlukan persetujuan DPR yang amat besar kemungkinan menolak.

Jadi harus ditempuh jalan kedua, yaitu melalui pengkajian. Ini satu proses lama tapi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sebab melalui pengkajian kembali dapat dihilangkan semua akibat buruk dari amandemen, yaitu yang membuat batang tubuh UUD bertentangan dengan Pembukaannya sendiri. Dapat diperoleh penyempurnaan UUD 1945, kalau dianggap perlu, dengan mengadakan penambahan. Akan tetapi tidak dalam bentuk amandemen melainkan sebagai addendum UUD 1945. Juga Penjelasan UUD dapat dikembalikan, karena UUD tanpa Penjelasan kurang menjamin adanya pemahaman yang benar dari isi UUD itu. Dengan semangat yang kuat untuk kembali UUD 1945 yang sesuai dengan Pancasila, kita harapkan pengkajian ini dapat dilakukan secepat dan setepat mungkin.

Pengkajian ini harus dilakukan satu Panitia yang dibentuk secara khusus, terdiri dari pakar hukum dan politik, mahsiswa, juga elemen bangsa lainnya yang dianggap mumpuni juga memiliki jiwa yang patriot Indonesia serta memahami Pancasila. Hasil pengkajian diserahkan kepada MPR yang menyatakannya sebagai UUD yang berlaku di Indonesia. Hanya harus diwaspadai bahwa Panitia Pengkajian terdiri dari orang-orang yang patriot Indonesia dan bukan orang yang terpikat oleh ideologi dan paham lain atau yang mudah kena pengaruh pihak luar yang menginginkan lenyapnya Pancasila, serta menggunakan berbagai cara, termasuk uang, untuk mencapai tujuannya. Demikian pula MPR harus mempunyai cukup banyak anggota yang setia kepada Pancasila dan perwujudannya, khususnya yang duduk sebagai pimpinan MPR.

Saat ini sudah banyak elemen masyarakat yang peduli terhadap kembalinya UUD 1945. Baik seminar akademik ataupun naskah-naskah akademik tentang mengembalikan arah bangsa sudah bukan barang langka. Alangkah disayangkan jika terjadi mispersepsi tehadap suatu keresahan masyarakat tentang akar permasalahan bangsa yang sesungguhnya.

Padahal tanggal 11 Agustus 2002, telah ditetapkan ketetapan MPR RI No. 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi, yang bertugas melakukan pengkajian secara konprehensif tentang perubahan UUD 1945.

Dan tanggal 17 Agustus 2003, telah diputuskan keputsan MPR RI Nomor 4/MPR/2003. tentang susunan, keddukan, dan kewenangan keanggotaan komisi konstitsi dengan tugas melakukan penelitian dan analisis hasil empat kali perubahan UD 1945, dengan berpedoman pada Pembukaan UUD 1945, dengan melakukan pengkajian secara transparan dengan melibatkan masyarakat luas.

Namun setelah lebih dari 14 (empat belas tahun), hasil kajian perubahan 4 (empat) kali UUD 1945 yang konprehensif, mendasar, transparan dan melibatkan masyarakat luas, belum pernah ada. Sedangkan sendi-sendi kehidupan bernegara kita semakin rusak.

(Tim Redaksi)

Leave a Reply

%d bloggers like this: