Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Kesejahteraan Rakyat Makin Terbengkalai, Cina Malah Kuasai Indonesia.

10 juta warga Cina akan berada di Indonesia, sebuah statmen yang dilontarkan oleh Wakil perdana menteri Cina Liu Yandong. Alih-alih dengan tujuan kerjasama politik, perdagangan dan humaniora. Ekspansi pekerja Cina akan semakin banyak di Tanah Air.

Jika rencana ini menjadi kenyataan, jumlah warga Cina di Indonesia bakal semakin banyak. Menurut data BPS pada tahun 2000 saat sensus penduduk digelar dan untuk pertama kalinya responden sensus ditanyai mengenai asal etnis mereka, hanya 1% dari total penduduk Indonesia mengaku sebagai keturunan Cina. Jumlah ini kemudian membengkak menjadi 5% atau lebih 12 juta jiwa ketika sensus penduduk diadakan pada 2014.

Jika digabungkan dengan rencana memasukkan 10 juta jiwa warga Cina ke Indonesia, jumlahnya lebih kurang 22 juta jiwa. Jumlah ini terbilang kecil dibandingkan dengan warga pribumi asli Indonesia.

Tapi jangan ditanya soal kecilnya jumlah mereka. Meski minoritas, mereka mampu menguasai sektor-sektor vital di bumi Nusantara. Sebanyak 80% penguasaan dan pengendalian ekonomi nasional dilakukan oleh orang-orang Cina.

Mereka bergerak dari hulu hingga hilir. Bahkan, para konglomerat papan atas berasal dari kalangan etnis ini. Beberapa hari lalu, Hurun Research Institute merilis daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2015. Dari 24 orang terkaya Indonesia, sebagian besar diduduki orang-orang Cina. Pemilik perusahaan rokok Djarum, Michael Hartono, menjadi yang paling kaya di Indonesia. Pemegang mayoritas saham Bank Central Asia (BCA) ini memiliki harta sebesar US$ 6,5 miliar atau setara Rp 85,25 triliun (kurs Rp 13.200).

Saudara Michael, R Budi Hartono, berada di posisi kedua orang terkaya di Indonesia atau menempati posisi ke-194 di dunia. Kekayaan Budi turun 5% dibanding tahun lalu menjadi US$ 6,2 miliar.

Ironisnya, pengusaha pribumi yang tercatat dalam daftar orang Indonesia terkaya, sebagian besar adalah proxy (kuasa usaha) dari konglomerat Cina-Indonesia, termasuk sejumlah pengusaha yang sering tampil di berbagai media.

Penyebab orang-orang Cina menguasai ekonomi Indonesia bahkan hampir mencapai taraf absolut karena perlakuan istimewa yang diterima mereka sejak masa kolonial hingga saat ini. Hanya saja harus diakui, keistimewaan pengusaha Cina juga terletak pada kuatnya sistem jaringan kerja yang mereka bangun. Meskipun demikian, sikap kompetitif di antara mereka tetap terpelihara secara sehat.

Pertalian sesama mereka memang sangat kuat. Ada banyak organisasi yang mereka dirikan, baik di bidang sosial, agama maupun ekonomi. Di bidang ekonomi, ada Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Perpit). Perpit adalah salah satu sumber informasi bagi pengusaha Cina yang ingin menanamkan investasi di Indonesia. Organisasi ini sangat dikenal di kalangan pengusaha di Cina.

Bukan hanya Perpit saja yang menjadi wadah pengusaha Indonesia keturunan Cina. Ada beberapa perhimpunan lain, seperti Perhimpunan Masyarakat dan Pengusaha Indonesia Tionghoa (Permit) yang diketuai Tahir dan Perhimpunan Indonesia-Tionghoa (Inti) dengan ketua umum Rachman Hakim. Di Kadin Indonesia, juga ada Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT).

Perkumpulan-perkumpulan inilah yang kerap menjadi penghubung dan penyedia informasi bagi kepentingan pengusaha Cina yang akan berinvestasi di Indonesia.

Namun harus juga diakui, selama ini banyak tudingan miring dialamat terhadap pengusaha Cina-Indonesia. Misalnya, soal kolusi dan nepotisme yang menjadi kebiasaan pengusaha Cina-Indonesia, yang mengakibatkan kinerja birokrat menjadi buruk. Atau kebobrokan ekonomi Indonesia adalah akibat banyaknya dana yang dibawa pengusaha Cina ke luar negeri.

Terlepas dari tudingan miring itu, kini pengusaha Cina-Indonesia telah menguasai denyut nadi perekonomian nasional. Bukan tidak mungkin, orang-orang Cina-Indonesia kini sedang mengincar jabatan politis di pemerintahan. Apalagi, eksistensi mereka sudah diakui oleh pemerintah.

Dimulai oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menerbitkan Inpres No. 14 tahun 1967 yang kemudian dilanjutkan oleh Megawati Soekarnoputeri dengan penetapan Imlek sebagai Hari Libur Nasional melalui Kepres No. 19 Tahun 2002. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat dua periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014, satu langkah penting terkait pengakuan terhadap eksistensi warga keturunan Cina juga dilakukan.

Artinya, pintu sudah dibuka lebar-lebar bagi mereka. Kini, bukan hanya urusan budaya dan agama saja mereka ‘merdeka’, tapi karpet merah pun dibentangkan untuk beragam sisi kehidupan WNI dari etnis Cina, termasuk di dalamnya hak politik.

Pemerintah harus kembali ke UUD45 asli, karena dengan itu kekuatan invasi asing akan terbendung. Apalagi sektor ekonomi yang melibatkan hajat hidup seluruh rakyat indonesia. Tanpa sadar UUD Amandemen telah membawa kolonialisme dengan bentuknya yang baru.

(Olive)

Leave a Reply

%d bloggers like this: