Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Kembali ke UUD 1945 Solusi Keterpurukan Bangsa (III)

Kembali ke yang Asli, tanpa Amandemen!

Mengapa harus takut pada UUD 1945 yang asli, yang dianggap fasis dan otoriter? Jika ternyata dengan menjadi integralistik, Indonesia berdaulat dan mampu menyejahterakan seluruh rakyat Bangsa Indonesia, mengapa tidak? Apakah ada keberatan dari para pelaku usaha dan investor, jika dengan menjadi integralistik itu, Indonesia ternyata lebih memberikan jaminan berusaha dan berinvestasi? Sebegitu tidak relakah para penganjur hak asasi manusia melihat saudara-saudaranya sendiri sejahtera dengan bekerja lebih keras?

Apakah negara Indonesia lantas menjadi tidak demokratis karena menganggap diri satu keluarga besar sebangsa yang menegara? Siapa tahu, dalam negara kekeluargaan Indonesia, justru rakyat lebih berdaulat, karena dalam suasana ini tidak ada saling mencelakakan, karena semua saja adalah satu keluarga. Siapa tahu, dengan kondisi yang aman dan tentram yang dihasilkannya, setiap pekerjaan akan lebih bermakna bagi yang mengerjakannya, dan seluruh rakyat bisa sejahtera karenanya. Sayangnya, eksperimentasi gagasan negara kekeluargaan ini selalu saja diganggu pelaksanaannya!

Kritik terhadap paham integralistik dalam UUD 1945, yang seringkali terlalu sumir dan tendensius, tidak menjadi antitesis yang fundamental bagi visi besar Negara Kekeluargaan yang ditegaskan para Pendiri Negara dalam konstitusi tertulis ini. Penjabaran lebih lanjut terhadap visi besar itu memang diperlukan, untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Bangsa sepanjang waktu. Akan tetapi, kesinambungan visi antar-generasi mutlak harus ada. Bagi generasi terdahulu, adalah bijaksana untuk menularkan semangat dan gagasan adiluhung para Pendiri Negara ini kepada generasi muda, untuk menjadi pegangan dalam membangun Negara-Bangsa Indonesia di masa mendatang.

Untuk memastikan terjadinya proses pewarisan tersebutlah maka ditentukan adanya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam UUD 1945—yang kini sudah entah ke mana. Dihapuskannya GBHN berarti mencerabut generasi penerus dari akar sejarahnya, dan membutakan mereka dari arah yang harus dituju di masa depan. Itulah sebabnya, Negara-Bangsa Indonesia saat ini bergerak entah ke mana, buta arah dan tujuan. Bukan mustahil, kondisi ini sengaja diciptakan untuk memungkinkan Bangsa Indonesia disetir ke arah lain oleh pihak-pihak yang belum jelas maksud serta tujuannya. Kelalaian fatal ini tentu saja berujung pada keterpurukan—yang tanda-tandanya sudah nyata terlihat—bangsa yang menegara dengan susah payah ini.

Bangsa Indonesia telah ‘mendahului zamannya’ ketika menegaskan gagasan Negara Kekeluargaan, yang di atasnya akan dibangun Negara Indonesia merdeka yang modern. Ketika kebanyakan yang lain membebek saja pada arus-utama, Bangsa Indonesia memilih untuk menegaskan jatidirinya. Lagipula, sejarah mengajarkan bahwa logika “Kontrak Sosial” tidak memberikan solusi bagi berbagai krisis baik sosial, politik maupun ekonomi yang pernah dihadapi Bangsa sampai hari ini. Tidaklah berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keterpurukan Indonesia adalah konsekuensi dari pengabaian generasi sekarang ini (baca: kualat) terhadap cita-cita pendahulunya.

Logika kontrak sosial tidak masuk di akal Bangsa Indonesia, karena bagi Bangsa Indonesia, dirinya integral dengan Negara Indonesia itu sendiri. Akan tetapi, dengan demikian Negara Indonesia juga bukan Leviathan yang sewenang-wenang dengan segala kekuasaannya, karena ia toh adalah keseluruhan Bangsa Indonesia itu sendiri. Sungguh sedih jika generasi terkini Bangsa Indonesia justru asing pada gagasan leluhurnya sendiri ini. Negara Indonesia harus kembali menjadi sebuah totalitas, sebuah negara kekeluargaan yang merupakan kesatuan Bangsa, bergerak bersama-sama menuju kesejahteraan bersama, melalui penyelenggaraan kekuasaan politik yang berdasar pada nilai-nilai adiluhung yang telah diwariskan para Pendiri Negara dalam UUD 1945; yang asli, tanpa amandemen!

Leave a Reply

%d bloggers like this: