Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Kembali Ke UUD 1945 Solusi Keterpurukan Bangsa (II)

Negara Indonesia, demikian Soepomo, terbentuk dari persatuan Bangsa Indonesia yang dijiwai oleh kekeluargaan (gesamtakt), logika mana bersitentang secara diametral dengan logika kontrak sosial (vertrag), dan tentu saja menghasilkan implikasi yang berbeda pula. Ketika itu, para Pendiri Negara yang lain, apa pun akar pemikirannya, menerima konsep gesamtakt ini sebagai salah satu dasar negara, yang tampak dalam Pembukaan UUD 1945. Sialnya, kini UUD 1945 di tambal-sulam dengan gagasan-gagasan yang sama sekali bertolak belakang dengan konsep gesamtakt. Gagasan-gagasan yang kiranya berakar pada konsep vertrag dipaksa-masukkan, dan membuat senjang hubungan antara warganegara dan negara.

Negara hanya dipahami sebagai penyelenggara pemerintahan, sedangkan warganegara seakan dipandang sebagai sekadar rakyat yang diperintah. Begitulah memang konsep vertrag, Rakyat dianggap berada dalam posisi berhadapan dengan Negara. Sisi gelap konsep vertrag akan muncul ketika Negara menjadi lebih kuat ketimbang Rakyat, yang mana pada kenyataannya memang selalu demikian. Bahaya pelemahan bahkan peminggiran Rakyat oleh Negara inilah yang dihindari oleh para Pendiri negara ketika menyepakati konsep gesamtakt, yang mengandaikan hubungan integral sebagai satu keluarga besar di antara seluruh Bangsa Indonesia, apapun fungsinya dalam kehidupan bernegara.

Keinginan sementara pihak yang tidak mengerti betapa susahnya bangsa ini berdiri menjadi titik awal kemerosotan politik Indonesia. Mandeknya pembangunan menuju kesejahteraan rakyat merupakan akibat langsung dari diingkarinya cita-cita yang digariskan para Pendiri Negara. Keterpisahan atau disintegrasi yang terjadi antara Rakyat dan Negara merupakan biang masalah. Rakyat merasa jauh dari apa yang diinginkan ‘Negara’. Penyelenggara negara, yang seharusnya membimbing saudara-saudara sebangsanya dengan hikmat kebijaksanaannya, kini adalah wakil-wakil dari berbagai-bagai kelompok entah-apa yang berusaha memenuhi hasrat ketamakan masing-masing. Tujuan luhur negara Indonesia, yaitu bergeraknya seluruh Bangsa Indonesia secara bersama-sama menuju tatanan masyarakat yang sejahtera lahir batin di bawah pimpinan hikmat kebijaksanaan para penyelenggara negara, terlupakan entah ke mana.

UUD 1945 mengidamkan penyelenggara negara berhimpun dalam suatu permusyawaratan, yang merupakan wakil-wakil dari antara Bangsa Indonesia yang unggul dalam kemampuan, kebijaksanaan dan kewibawaannya untuk menakhodai negara sebagai bahtera bagi bangsa yang besar ini mengarungi samudera sejarah. Penyelenggara negara, dalam negara kekeluargaan Indonesia ini, tentu saja bukanlah tiran perorangan seperti yang diulas Paul Hayes ketika mengamati pemujaan Jerman-Nazi kepada Hitler, atau sentralitas ketokohan Stalin dan Mussolini dalam rezim masing-masing.

Dalam Negara Kekeluargaan Indonesia, ‘kedaulatan’ seluruh Bangsa Indonesia “dijelmakan” ke dalam suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang merupakan kolektivitas puncak-puncak hikmat kebijaksanaan dari seluruh rakyat. Logika dasar ini, celakanya, diobrak-abrik oleh segelintir orang dari Bangsa Indonesia sendiri, yang tidak memahaminya, sehingga, atas nama amandemen UUD, menghilangkan esensi dari penyelenggaraan negara secara kekeluargaan seperti yang dikehendaki UUD 1945 yang asli.

Leave a Reply

%d bloggers like this: