Saturday, November 18Kita mulai dari sini...

Kembali Ke UUD 1945 Solusi Keterpurukan Bangsa (I)

Politik telah mengalami kemerosotan dalam pemahaman maupun pelaksanaannya pada tataran praksis. Politik, yang pada awalnya merupakan sarana pengejawantahan tujuan bersama suatu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama, kini seolah menjadi alat dari sekelompok orang demi keuntungan diri semata. Politik saat ini ibarat jauh panggang dari api, di mana rakyat tetap saja tidak mendapatkan kebaikan apapun dari berbagai janji yang ditebar. Awalnya rakyat dielu-elukan sebagai penyampai suara Tuhan. Pada kenyataannya, rakyat hanya menjadi bahan bakar untuk mengantarkan sekelompok elit ke pusat kekuasaan. Rakyat, sebagaimana solar yang telah dibakar dalam mesin diesel, akhirnya tinggallah sekadar asap jelaga yang dibuang melalui knalpot.

Negara merupakan wadah termutakhir bagi bekerjanya politik, sebagai produk evolusi gagasan mengenai bagaimana mewujudkan cita-cita bersama dari sekian banyak orang; dari sekian banyak kelompok manusia dengan cita-citanya masing-masing, kemudian bersatu dalam sebuah negara dengan harapan cita-citanya itu terpenuhi. Dari dasar inilah lahir berbagai teori bernegara. Hobbes mengedepankan Leviathan sebagai solusi. Rousseau membayangkan suatu kontrak sosial. Locke mengidamkan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Demikian seterusnya berbagai gagasan telah mewarnai pendirian negara-negara modern sehingga kini, dengan berbagai-bagai pemahamannya mengenai politik itu sendiri.

Gesamtakt versus Vertrag

Negara Indonesia—yang termasuk bungsu karena baru lahir setelah Perang Dunia Kedua berakhir—dalam mewujudkan kesejahteraan bersama seluruh Bangsa Indonesia ternyata ingin maju dengan konsepnya sendiri. Dari sekian banyak konsep yang telah tersedia ketika itu, Soepomo sebagai arsitek utama konstitusi tertulis Indonesia mencoba menawarkan suatu pemahaman bernegara yang diklaimnya paling sesuai bagi alam pikiran Bangsa Indonesia.

Negara kekeluargaan, begitu Supomo menamai gagasannya, atau negara integralistik, atau negara totaliter, adalah sebuah negara yang merupakan totalitas atau penjumlahan dari keseluruhan warganya. Negara Indonesia adalah Bangsa Indonesia dan Bangsa Indonesia adalah Negara Indonesia. Marsillam Simanjuntak menengarai aroma pemikiran-pemikiran Hegel, Spinoza dan Adam Műller dalam gagasan itu. Adnan Buyung mengklaim bahwa konsep ini terpengaruh oleh suasana fasisme Jepang. Apapun itu, pada 31 Mei 1945 itu, Soepomo yakin bahwa konsep yang integralistik ini sesuai bagi Bangsa Indonesia jika ingin menegara.

Sebagai peneliti hukum adat Indonesia, yang menghabiskan berpuluh tahun untuk mendalami berbagai adat-istiadat di antara suku-suku bangsa di Indonesia sampai menjadi guru besar di bidang itu, wajarlah kiranya jika Soepomo sampai pada gagasan negara kekeluargaan. Van Vollenhoven sendiri—yang merupakan pelopor kajian ilmiah mengenai hukum adat, yang adalah guru dari gurunya Soepomo, yang gagasan-gagasannya tampak sangat membekas pada diri Soepomo—selalu menekankan bahwa hukum harus “ditemukan” (ontdek) dari dalam masyarakat sendiri, sehingga hukum yang diberlakukan di persada Nusantara ini harus digali dari masyarakat yang mendiami dan hidup beranak-cucu di Nusantara. Dalam pada itu, hasil penyelidikan hukum adat menunjukkan, terlepas dari begitu beragamnya sistem hukum adat di Nusantara, setidaknya ada satu corak yang tampak pada semua sistem itu, yaitu corak kekeluargaan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: