Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Kembali Ke UUD 1945 Asli Tidak Mengembalikan Rezim Suharto

Tidak jarang akademisi maupun masyarakat awam berfikir dan bertanya bahwa apakah dengan kembali ke UUD 1945 akan mengembalikan kita kepada rezim presiden Suharto dengan sistem pemerintahan yang otoriter? Anggapan itu muncul karena memori kolektif masyarakat kita sudah terlalu lama melekat dengan otoritarian ala Suharto yang dikaitkan dengan interpretasinya atas pelaksaan UUD 45. Puncaknya pada terlalu lamanya beliau menjabat sebagai presiden. Kebencian masyarakat mulai muncul pasca terlalu lama nya jabatan itu dan terjadinya krisis moneter yang itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia kala itu, tapi krisis di Asia.

Lalu, jawabannya sangat jelas yaitu kembali ke UUD 1945 bukan kembali ke rezim Suharto. Alasan paling mendasarnya adalah, UUD 1945 bukan diciptakan oleh presiden Suharto, UUD 1945 adalah pandangan hidup bangsa kita yang diciptakan para pendiri bangsa secara tulus dan ikhlas untuk memerdekakan dan memajukan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berbeda dengan amandemen UUD 1945 yang kita tahu bahwa banyaknya kepentingan pribadi dari elit partai politik dalam negeri juga agen asing.

Marilah kita mengkaji interpretasi yang dilakukan oleh pemerintahan Suharto.

Presiden Suharto ingin melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintahannya diselenggarakan dengan bantuan para Manggala yang mendapat kualifikasi telah “Menghayati Pancasila”. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa beliau mengetahui di Penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa “Indonesia ialah negara yang berdasar atas Hukum” (Rechstaat) dan “Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi”.

Tetapi, pada kenyataannya, selama 32 tahun pemerintahannya, beliau terus menerus menyelenggarakan pemerintahan dengan Hukum Tata Negara darurat; padahal, menurut para pendiri negara, HTN Darurat yang didasarkan pada pasal 12 UUD 1945 boleh diberlakukan tetapi hanya untuk sementara waktu. Sebagaimana diketahui, HTN Darurat dapat diberlakukan bila pranata biasa tidak bisa dijalankan dan agar persoalannya dapat diselesaikan dengan cepat maka perlu diadakan tindakan khusus dengan menangguhkan sementara waktu Prinsip Negara Hukum. (A.B Kusuma, 2011, Sistem pemerintahan “Pendiri Negara”)

Selain itu, presiden Suharto juga membuat interpretasi tentang sistem pemerintahan yang menyimpang dati “intensi” para penyusun UUD 1945. Presiden Suharto membuat interpretasi bahwa sistem pemerintahan kita “Executive Heavy”. Interpretasi itu didasarkan pada “kunci pokok” ke-IV yang berbunyi: “Dalam menyelanggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab ada di tangan presiden”

Padahal dalam “kunci pokok” ke-II dikemukakan bahwa “Majelis memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis. Artinya Presiden harus bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah “mandataris” dari Majelis. Artinya Predisen diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan pemerintahan sebagai mandataris MPR yang harus menjalankan garis-garis besar haluan negara. Jika presiden menyimpang, maka MPR dapat memberhentikan Presiden dari jabatannya.

Dari paparan ini, jelas bahwa presiden Suharto dalam beberapa aspek  justru tidak menjalankan UUD 1945 secara menyeluruh dan konsekuen dan jelas pula bahwa UUD 1945 bukan rezim Suharto. Jika ada ketakutan dengan masa jabatan Presiden yang terlalu lama, maka teknisnya adalah perlu dibuatnya aturan UU yang mengatur tentangmasa jabatan  Kepresidenan. Bukan mengubah UUD nya.

Kembali ke UUD 1945 artinya adalah kembali ke jalan murni negara ini dibangun. Mengembalikan arah dan tujuan bersama yang akan terus diperjuangkan dengan semangat yang berkobar demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia.

Cita-cita menuju rakyat yang adil,makmur, sentosa. Yang menjunjung tinggi keadilan sosial. Bukan liberalisme yang menjadikan masyarakat Indonesia individualistis. Bukan sistem ekonomi yang bertitik pada kapitalisme liberal yang menjadikan rakyat kecil terjepit. Bukan sistem politik multipartai yang menyelesaikan masalah selalu dengan voting atau transaksi politik yang kotor, melainkan gotong royong dan musyawarah mufakat demi kebaikan bangsa Indonesia.

Seperti apa yang dititipkan oleh Jenderal Sudirman kepada penerus bangsa,  “ Berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas”.

(Johannes Abraham Dimara)

Leave a Reply

%d bloggers like this: