Thursday, February 22Kita mulai dari sini...

Kartu Kuning dan Sesatnya Sindiran Sri Mulyani

Penulis: Muhammad Musfi Romdoni

Editor: Jajang Kusuma

 

Pada hari Senin 5 Februari 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisi kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia. Di sela penjelasan kuliahnya Sri Mulyani memberi sindiran terhadap aksi kartu kuning yang dilakukan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia yakni Zaadit Taqwa kepada Presiden Joko Widodo.

Jadi mahasiswa UI yang mau kasih kartu kuning atau demo, harus sudah dapat kuliah Pengantar Teori Ekonomi Makro.” Lanjutnya, “Kalau sudah dapat pengantar makro ekonomi baru demo ya. Kalau belum terus demonya salah itu malu-maluin, jangan bilang pernah diajar saya”, ungkap ekonom mahzab neolib itu.

Berdasar pada kedua pernyataan tersebut Sri Mulyani hendak menegaskan bahwa mereka yang berdemo atau mengkritik atau mengutarakan pendapat harus terlebih dahulu mengetahui persoalan yang ada.

Hal tersebut tentunya tepat, guna untuk memberi kritik yang bekualitas; tetapi, persoalannya adalah pernyataan tersebut memberikan penegasan yang sekiranya keliru atau sesat, yakni hanya mereka yang memiliki riwayat pendidikan tertentu yang dapat mengkritik.

Tentu hal tersebut membuat iklim demokrasi kita menjadi kerdil. Padahal, sudah seharusnya pemerintah yang merupakan ranah publik terbuka untuk mendapatkan kritik. Pemerintah bukanlah individu ataupun personal, pemerintah bukanlah menyebut presiden seorang, melainkan keseluruhan yang menjalankan pemerintahan, oleh karena itu disebut impersonal. Dengan demikian, setiap warga negara berhak untuk memberi kritik terhadap jalannya laju pemerintah, dengan syarat cara tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kartu Kuning Kritik Simbolik Yang Nyentrik

Aksi kartu kuning Zaadit Taqwa yang viral sampai saat ini melahirkan dua aliran opini yang sama-sama deras. Satunya memuji keberaniannya, dan di lain sisi mengkritiknya keras karena disebut tidak beretika.

Persoalannya adalah penyampaian kritik dapat dilakukan dengan cara yang beragam asal tidak melanggar undang-undang, dan bukannya melanggar aturan moral atau etika. Dan bukan hal baru bila para penonton aksi kartu kuning menerapkan standar ganda.

Sisi yang memandang bahwa aksi kartu kuning tersebut tidak beretika karena disampaikan di forum resmi pada dasarnya adalah simpulan yang keliru. Simpulan tersebut tidak berdasar penalaran rasional yang bersumber dari asas demokrasi, melainkan persoalan etika formal yang terlalu dikedepankan.

Padahal jika kita melihat pada sejarah, penculikan golongan tua oleh golongan muda yang menghasilkan proklamasi kemerdekaan oleh Bung Karno merupakan usaha berani yang kita lihat ‘tidak beretika’. Tentu saja kita akan mengatakan penculikan dan pemaksaan pada golongan yang lebih tua adalah tidak sopan atau tidak beretika, namun tindakan tersebut justru malah membawa jalan menuju kemerdekaan Indonesia.

Pun contoh lainnya yaitu ketika reformasi. Di mana selama kurun 20 tahun akhir kata ‘reformasi’ adalah kata sakral karena telah berhasil menggulingkan rezim Pa Harto. Apakah menggulingkan Pa Harto dengan cara refromasi tahun 1998 itu hal yang beretika? Sehingga jelas komentar miring terhadap aksi kartu kuning terjebak dalam standar ganda. Bahkan kegembiraan reformasi bisa dibilang lahir dari jalan yang kurang etis.

Suasana reformasi 1998

Kembali pada sindiran Sri Mulyani, pada dasarnya Sri Mulyani telah melakukan kesesatan berpikir yang disebut sebagai Argumentum ad Verecundiam, yang disebut juga dengan the Appeal to Inappropriate Authority.

Argumentasi jenis ini menilai suatu argumentasi tepat atau tidak berdasar dari keahlian atau kewibawan seseorang yang mengemukakan gagasan, sehingga suatu gagasan diterima hanya karena orang yang mengeluarkan gagasan sudah dikenal keahliannya (populer karena figur).

Dengan demikian, Sri Mulyani menganggap suatu pernyataan dapat diterima jika pengeluar pernyataan tersebut harus berdasar dari riwayat pendidikan yang bersangkutan. Tentunya jika asumsi jenis ini diamini, akan ada semacam penjunjungan yang terlalu tinggi terhadap kefiguran seseorang, dan yang lebih penting adalah akan membuatnya menjadi seolah anti kritik karena memiliki otoritas yang kuat.

Secara tegas, jika kita mengharapkan pemerintahan ini berjalan pada asas demokrasi tentu budaya politik feodal semacam itu harus ditebang. Pemerintah harus siap dikritik dari segala sisi, bahkan oleh golongan buta aksara sekalipun.

 

Ketua BEM UI 2018 beri kartu kuning pada Jokowi

Kita memang melihat bahwa aksi Kartu Kuning Untuk Jokowi belum disertai oleh pemberian kajian mendalam ataupun solusi alternatif kepada pemerintah, akan tetapi aksi tersebut telah menjadi pengingat bagi seluruh kaum muda Indonesia yang sangat berhasil untuk menyadarkan bahwa jangan sampai kekuasaan hanya dipakai untuk kepentingan segelintir orang dan menyengsarakan rakyat.

Seperti hal nya Bung Karno mengingatkan,

“ Janganlah kita lupakan demi tujuan kita, bahwa para pemimpin berasal dari rakyat dan bukan berada di atas rakyat”

Sehingga boleh dikata bahkan nikmatnya kekuasaan oleh para pemangku kepentingan di era reformasi ini adalah buah para mahasiswa yang kurang paham ekonomi makro. So, Bu SMI harus ucapkan terima kasih pada mahasiswa yang bolos di kelas yang ia ajar ketika 98. Mungkin kalau ketika itu semua belajar ekonomi makro oleh SMI, reformasi tak akan terjadi. hehe

Merdeka !!!

 

Baca juga: 

Guru Besar Universitas Gajah Mada: UUD Hasil Amandemen Inkonsisten Inkoheren!

One Comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: