Monday, November 20Kita mulai dari sini...

Kampus Fasis Patut Dilawan

aksi-mahasiswa

Neo-fasisme yang dijalankan oleh Orde Baru memang sudah runtuh pada 1998. Namun sistem yang dijalankan Orde Baru masih tersisa dan menyusup ke dalam kampus. Adalah Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi nomor 26/DIKTI/KEP/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus. Dalam peraturan tersebut, diputuskan bahwa “melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus.”

Sebuah kebijakan yang sebenarnya sudah usang tapi masih diagungkan oleh para pejabat kampus untuk membungkam kebebasan berserikat dan berorganisasi para mahasiswa. Kebijakan usang ini wujud baru dari kebijakan Orba yang dicetuskan sekitar tahun 1979 dikenal dengan Normalisasi Kehidupan Kampus-Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK-BKK). Jika ditelusuri kembali, kebijakan NKK-BKK memang bertujuan untuk membunuh kesadaran politik dan potensi mahasiswa yang potensi mahasiswa yang mampu untuk mengancam kesewenang-wenangan rezim otoriter Orde Baru.

Dari Kebijakan NKK-BK inilah lahir pelabelan organisasi pergerakan mahasiswa sebagai organ ekstra atau intra kampus untuk membedakan antara organisasi yang kooperatif dan nonkooperatif. Organisasi intra-kampus atau organisasi kooperatif ini ada di dalam struktur kampus seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Mahasiswa (DEMA), dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Semuan perizinan dan pendanaan organisasi tersebut berasal dari kampus. Pada masa Orba, organisasi intra-kampus tidak berani melakukan perlawanan secara terbuka sebagaimana organisasi ekstra-kampus karena terancam dicabut perizinan dan pendanaannya dari pihak kampus. Sebaliknya, organisasi ekstra-kampus memilki peluang yang besar untuk melakukan kritik terhadap pemerintah yang berkuasa karena posisinya berada di luar struktur kampus. [1]

Organisasi ekstra kampus sejatinya menjadi ruang edukasi bagi mahasiswa baik edukasi politik maupun non-politik yang berlandaskan pada frame berpikir ideologi. Perlu diketahui bahwa edukasi politik berbeda dengan aktivitas politik praktis. Aktivitas politik praktis menyangkut orientasi kekuasaan formal yang didalamnya adalah upaya mendapatkan suara untuk duduk di parlemen, upaya partai politik untuk memperoleh legitimasi kekuasaan dan sebagainya. Sedangkan edukasi politik yang diusung organisasi ekstra kampus sebenarnya mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan mahasiswa dan menjadi ruang yang luas bagi mahasiswa interdisipliner ilmu.

Merujuk pada Albatch (2004), organisasi ekstra kampus sebagai alat pergerakan mahasiswa memiliki hakikat sebagai wadah “perubahan”. Ia tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan untuk digantikan oleh situasi baru yang dianggap memenuhi harapan. Salah satu ciri khas dari organisasi pergerakan adalah kondusifnya iklim diskusi baik tentang teori sosial, wacana kiri, maupun isu-isu kontemporer. Diskusi tema-tema seperti ini yang jarang dilakukan di bangku perkuliahan. Maka menutup diri dari keberadaan organisasi ekstra kampus sama artinya dengan membredel hak politik mahasiswa untuk berorganisasi dan berserikat. [2]

Kampus yang katanya institusi akademis non politik seharusnya memang tidak bersikap layaknya fasis. Merujuk isi puisi Wiji Thukul berjudul “Peringatan”, siapapun yang dituduh subversif dan mengganggu keamanan, harus diciduk. Atmosfer kampus macam begini yang mengkerdilkan dialektika. Nafas intelektual mati, mahasiswa makin dibuat seperti robot yang diprogram untuk selalu manut pada kampus dan berpikir bahwa kampus sedang baik-baik saja.

Fasis-fasis dalam sejarah dunia bertindak yang sama. Hitler, Mussolini, dan pemimpin otoriter lain membatasi keran kebebasan berekspresi dan menghambat saluran demokrasi. Dalam puncak kekuasaan tertinggi, mereka memiliki hak atas segala kebijakan yang dibuat, biarpun kadang dasarnya tak jelas. Kadang hanya karena emosi semata. Demi langgengnya kekuasaan rezim, maka segala tindakan halal untuk dilaksanakan.

Paradigma bahwa kampus merupakan wahana pendidikan untuk memanusiakan manusia harus dipertanyakan. Tidak diperbolehkannya pemikiran lain, selain pemikiran kampus merupakan pencederaan bagi kemanusiaan. Sebab, manusia satu tidak sama dengan manusia lain. Keberagaman pemikiran, termasuk kritik merupakan sebuah keniscayaan di dalam kampus.

Kontributor: Sheila R.J (Mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia)

Referensi
[1] Didik Supriyanto. (1998). Perlawanan Pers Mahasiswa: Protes Sepanjang NKK/BKK. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

[2]Philip G. Altbach. “Globalisation and the University: Myths and Realities in an Unequal World” dalam Journal of Tertiary Education and Management (2004) 10:3.

Leave a Reply

%d bloggers like this: